Disdik Jabar Mulai Rumuskan Pendidikan Militer Bagi Siswa Bermasalah
Bandung, IDN Times - Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Jawa Barat mulai merumuskan wacana pendidikan militer bagi siswa SMA, SMK, dan sederajat yang bermasalah di seluruh kabupaten dan kota. Rencananya, lokasi pendidikan militer ini akan diatur oleh Kodim yang ada di Jabar.
Plt Kepala Disdik Jabar Deden Saepul Hidayat mengatakan, dalam program ini pihak yang digandeng yaitu Kodam III/Siliwangi. Sehingga, nantinya Kodim di masing-masing daerah akan bergerak untuk mengawal program ini.
"Kan, di jajaran Kodam Siliwangi ada kodim sebagai penanggung jawab teritorialnya, tetapi kami belum tahu Kodim akan menggandeng pihak lainnya untuk lokasinya," kata Deden saat dihubungi, Selasa (29/4/2025).
1. Dandim akan berkolaborasi dengan pihak lainnya
Deden mencontohkan, seperti di Kota Bandung di mana terdapat banyak pusat pendidikan (pusdik) TNI dari mulai resimen induk militer (rindam), dan lainnya, akan turut dimanfaatkan untuk menjalankan program ini.
"Nantinya, di tingkat kota dan kabupaten Pak Dandimnya yang akan berkolaborasi dengan jajaran TNI di wilayahnya. Apakah dibuat kelas-kelas pelatihan di tempat militer sesuai arahan Pak Gubernur, atau seperti apa?" katanya.
2. Program ini untuk menguatkan karakter
Deden meluruskan, program ini merupakan bagian dari pendidikan karakter bagi siswa SMA, SMK, dan sederajat yang dianggap bermasalah agar berubah menjadi lebih baik. Adapun nantinya program ini akan dilaksanakan selama satu hingga enam bulan sesuai tingkat masalah para siswa, namun tetap melalui persetujuan orangtua.
"Intinya, program ini akan memberikan pendidikan karakter yang baik bagi anak-anak (siswa) yang mungkin belum sadar, dan tentunya atas persetujuan dari orangtua siswa," ujarnya.
3. Program akan dimulai 2 Mei 2025
Deden memastikan, Disdik Provinsi Jawa Barat tengah melakukan berbagai persiapan untuk memulai program pendidikan militer bagi siswa yang dinilai bermasalahbpada Mei 2025.
"Kami pastikan seluruh persiapannya terus berjalan, dan Insya Allah program ini akan di-launching pada 2 Mei 2025 sesuai instruksi Pak Gubernur," ucapnya.
Sementara, saat ini Disdik Jabar juga tengah melakukan pendataan di sekolah mengenai berapa siswa yang bermasalah dengan melibatkan beberapa pihak, baik dari provinsi hingga kabupaten dan kota, termasuk pihak kepolisian.
"Data siswanya sedang diidentifikasi dan disusun untuk menentukan kriteria mana saja yang akan dilibatkan dalam program tersebut. Jadi, penjaringan datanya juga melibatkan pihak kepolisian, sehingga benar-benar komprehensif, karena harus sesuai kriteria, dan hasilnya juga sesuai yang diharapkan," ujarnya.
