Bertahun Stagnan, RSUD Sentot Patrol Kini Resmi Dikelola Pemprov Jabar
- RSUD M.A. Sentot Patrol resmi dialihkan dari Pemkab Indramayu ke Pemprov Jawa Barat untuk mengatasi stagnasi layanan dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan masyarakat.
- Gubernur Dedi Mulyadi menegaskan komitmen pengembangan RSUD Patrol menjadi rumah sakit rujukan provinsi yang melayani wilayah Indramayu, Subang, dan Majalengka dengan dukungan anggaran lebih besar.
- Selain alih kelola rumah sakit, Pemprov Jabar dan Pemkab Indramayu juga menyepakati peningkatan anggaran infrastruktur jalan hingga Rp300 miliar guna memperlancar akses publik.
Bandung, IDN Times - Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) M.A. Sentot Patrol resmi alih status dari Pemkab Indramayu ke Provinsi Jawa Barat. Gubernur Dedi Mulyadi dan Bupati Lucky Hakim pun sudah bersepakat dalam pengambilalihan rumah sakit daerah tersebut.
Alih kelola ini merupakan keputusan Dedi Mulyadi pada Juli 2025 lalu yang ingin mengatasi stagnasi pelayanan kesehatan di rumah sakit akibat keterbatasan daerah, sekaligus untuk mendongkrak mutu pelayanan medis bagi masyarakat luas.
1. RSUD ini akan melayani warga sekitar Subang, Indramayu, dan Majalengka
Dedi menyambut baik penyerahan ini, dan menegaskan komitmen Pemprov Jabar untuk segera mengembangkan RSUD Patrol agar mampu menjadi pusat rujukan kesehatan yang tidak hanya melayani warga Indramayu, tetapi juga wilayah sekitarnya.
"Ini bagian dari layanan kesehatan Provinsi Jawa Barat. Nanti kita kembangkan Rumah Sakit Patrol, menjadi Rumah Sakit Provinsi Jawa Barat. Nanti melayani wilayah Indramayu, Subang yang dekat situ, dan Majalengka," katanya.
Pemprov Jabar memastikan, pelayanan kepada masyarakat dipastikan akan makin meningkat karena didukung anggaran dan fasilitas setingkat provinsi. Di sisi lain, kebijakan ini juga meringankan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Indramayu.
2. Akan disuntik dana Rp300 miliar
Selain fokus pada sektor kesehatan, dalam pertemuan tersebut Pemkab Indramayu dan Pemprov Jabar juga membahas sinergi pembangunan infrastruktur jalan.
Pemerintah Kabupaten Indramayu sendiri tercatat telah mengucurkan anggaran sebesar Rp280 miliar pada tahun ini dan berkomitmen menambahnya pada anggaran perubahan demi memastikan akses jalan di Indramayu tetap mulus dan mendukung mobilitas warga menuju pusat-pusat pelayanan publik.
Dedi juga memastikan akan menambah anggaran untuk perbaikan jalan di Indramayu genap menjadi Rp300 miliar.
"Di APBD Perubahan akan kita kasih, minimal jadi Rp300 miliar untuk pembangunan jalan di Indramayu," ujarnya.
3. Pemprov Jabar sebelumnya direncanakan mengambil alih RSUD dr Soekardjo Kota Tasikmalaya
Bupati Indramayu Lucky Hakim mengatakan dengan alih Kelola ini diharapkan mampu mengoptimalkan fasilitas dan jangkauan pelayanan rumah sakit yang sebelumnya kurang maksimal.
"Rumah sakit kabupaten yang memang ada stagnasi di situ, pelayanannya memang kurang optimal. Tetapi alhamdulillah, kami serahkan kepada provinsi, nanti di bawah kepemimpinan Pak Gubernur. Tapi kita mohon nanti akan dibangun menjadi pusat pelayanan rujukan untuk Jawa Barat," kata dia.
DPRD Kabupaten Indramayu sendiri resmi menyetujui peralihan tata kelola RSUD MA Sentot Patrol dari Pemkab Indramayu kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Sebelumnya, Pemprov Jabar juga hendak mengambil alih Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Soekardjo Kota Tasikmalaya. Para pegawai mendorong agar tata kelola rumah sakit bisa dipindahkan dari Pemkot ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Keinginan pemindahan ini didasari adanya persoalan keuangan dan layanan sejak 2022 lalu.
Namun, Wali Kota Tasikmalaya Viman Alfarizi Ramadhan meminta waktu untuk melakukan analisa terlebih dahulu jika RSUD tipe B tersebut diambil alih pengelolaannya oleh Pemprov Jabar.
Ketika nantinya Pemkot Tasikmalaya melepas pengelolaan, maka Pemprov Jabar akan melakukan audit, mengingat rumah sakit tersebut disebut memiliki tunggakan hingga Rp350 miliar.
Sementara, Sekda Provinsi Jabar, Herman Suryatman mengatakan alih kelola RSUD Kota Tasikmalaya maupun daerah lainnya sangat dimungkinkan jika sudah terbangun kesepahaman antara gubernur dan bupati wali kota.
"Apabila karena keterbatasan SDM, karena keterbatasan finansial, keterbatasan sarana-prasarana sehingga belum bisa memberikan layanan terbaik, ya dimungkinkan," katanya.
