Pemprov Bangun Helipad di RSUD Jampangkulon dan Pameungpeuk
- Pemprov Jawa Barat mulai membangun helipad di RSUD Jampangkulon dan RSUD Pameungpeuk untuk mendukung operasional helikopter medis sesuai arahan Gubernur Dedi Mulyadi.
- Dinas Kesehatan Jabar sedang menghitung biaya sewa helikopter yang akan dimasukkan dalam APBD Perubahan 2026, dengan koordinasi bersama BPKAD.
- Program ini bertujuan mempercepat rujukan pasien dari daerah terpencil ke rumah sakit besar di Bandung, terutama bagi wilayah selatan yang memiliki akses sulit.
Bandung, IDN Times - Rencana Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyediakan helikopter medis di RSUD Jampangkulon, Kabupaten Sukabumi dan RSUD Pameungpeuk Kabupaten Garut mulai ditindaklanjuti oleh Dinas Kesehatan (Dinkes) Jabar.
Dinkes Provinsi Jabar memastikan, helipad atau landasan helikopter tengah dipersiapkan di dua rumah sakit tersebut untuk menunjang operasional saat nantinya heli beroperasi untuk jemput pasien dan juga tenaga medis.
"Pembangunan helipad-nya sedang dipersiapkan," ujar Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Jabar, Vini Adiani Dewi, dikutip Kamis (5/3/2026).
1. Biaya sewa masih dalam koordinasi
Di tengah proses tersebut, Vini mengatakan, Dinkes Jabar tengah mengumpulkan data mengenai biaya sewa helikopter selama setahun. Di mana rencananya, alokasi pembiayaan penyewaan helikoper dianggarkan pada APBD Perubahan 2026.
"Sekarang kami sedang mencari informasi, sedang dikoordinasikan terkait biaya sewanya. Itu mungkin ada di perubahan. Ini sedang dikomunikasikan dengan BPKAD," ucapnya.
2. Operasional mengikuti ketersediaan anggaran
Vini menjelaskan, helikopter medis akan ditempatkan sesuai kebutuhan di RSUD Jampangkulon dan RSUD Pameungpeuk, persis seperti perintah langsung dari Gubernur Dedi Mulyadi.
"Sepertinya, karena berdekatan, satu unit untuk berdua. Tapi dilihat dengan anggarannya nanti," katanya.
Sebelumnya, Sekretaris Daerah Jabar, Herman Suryatman mengungkapkan, pemerintah provinsi tengah mendalami pola sewa helikopter yang memungkinkan direalisasikan dalam waktu relatif cepat. Arahan itu, kata dia, baru disampaikan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, sekitar sepekan lalu.
"Ini kan baru sepekan yang lalu ya Pak Gubernur memberikan arahan dan ini luar biasa. Kami masih mendalami skema sewa helikopter. Setidaknya ada dua skema, bisa di pergeseran dan perubahan. Nanti kami lihat dulu, yang jelas harus akuntabel," kata Herman, beberapa waktu lalu.
3. Helikopter akan sewa bukan beli
Dua opsi yang tengah dihitung adalah melalui pergeseran anggaran berjalan atau dimasukkan dalam perubahan APBD. Pemerintah, menurut Herman, tidak ingin terburu-buru tanpa memastikan dasar hukum dan tata kelola keuangan tetap kuat.
Rencana helikopter medis bukan sekadar proyek prestisius. Pemerintah melihat adanya persoalan serius dalam sistem rujukan pasien dari wilayah terpencil menuju rumah sakit rujukan di Kota Bandung. Jarak yang jauh dan kondisi geografis yang ekstrem kerap menjadi faktor risiko bagi pasien dengan kondisi kritis.
"Komitmen Pak Gubernur meningkatkan kualitas kesehatan sangat kuat, sampai muncul gagasan untuk rumah sakit yang jauh, kami bantu fasilitasi helikopter melalui sewa," ucapnya.
Pada tahap awal, prioritas akan diberikan kepada RSUD Jampang Kulon Kabupaten Sukabumi dan RSUD Pameungpeuk Kabupaten Garut. Dua rumah sakit ini berada di wilayah selatan yang dikenal memiliki waktu tempuh panjang menuju Bandung.
"Prioritas untuk RSUD yang jauh dari jangkauan, kalau yang dekat masih memungkinkan untuk menggunakan ambulans. Tapi kalau dari Pameungpeuk harus ke Hasan Sadikin, bisa dibayangkan durasinya," tuturnya.
