Skenario Penerbangan Jemaah Haji Jabar Ditengah Konflik Timteng
- Kemenhaj Jawa Barat menyiapkan tiga skenario keberangkatan haji 2026 akibat konflik Timur Tengah, mulai dari rute alternatif hingga penghentian total jika Arab Saudi menutup operasional haji.
- Pemerintah memastikan kesiapan teknis penyelenggaraan haji sudah 99 persen rampung, dengan pelayanan di tanah air dan Arab Saudi siap dilaksanakan sesuai jadwal yang belum berubah.
- Pengawasan anggaran haji senilai Rp18 triliun dilakukan bersama KPK, Kejaksaan, dan Polri untuk menjamin akuntabilitas serta mencegah penyimpangan dalam pengelolaan musim haji 2026.
Bandung, IDN Times - Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Jawa Barat turut menyiapkan skenario terburuk untuk keberangkatan jemaah haji pada tahun 2026. Hal ini dilakukan karena eskalasi konflik di Timur Tengah antara Amerika Serikat-Israel dengan Iran yang masih terjadi.
Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umrah Jawa Barat, Boy Hari Novian mengatakan, sampai saat ini pemerintah tidak hanya fokus pada kesiapan teknis, tetapi juga skenario darurat jika kondisi kawasan memburuk.
Menurutnya, jemaah akan tetap diberangkatkan secara normal meskipun eskalasi Konflik di Timur Tengah memanas melalui rute lainnya. Namun, harus tetap menunggu keputusan dari Arab Saudi.
"Arab Saudi tetap membuka atau tetap melaksanakan operasional haji di tahun 2026, maka Pemerintah Indonesia mengirimkan jemaah dengan meminta agar maskapai memilih rute yang aman bagi keselamatan penumpang,” ujar Boy, Selasa (31/3/2026).
1. Opsi penundaan pun turut disiapkan
Kendati begitu, pemerintah juga menyiapkan opsi lebih ketat jika situasi keamanan dinilai membahayakan. Penundaan keberangkatan pun disiapkan meskipun operasional haji tetap berlangsung di Arab Saudi.
"Mitigasi kedua adalah, walaupun Pemerintah Arab Saudi tetap melaksanakan operasional, namun mengingat keselamatan jemaah Indonesia, maka Pemerintah Indonesia jika esekalasinya terus memanas, menunda keberangkatan operasional haji di tahun ini," jelasnya.
Skenario terakhir merupakan langkah paling ekstrem, yakni penghentian total keberangkatan jemaah Indonesia apabila Arab Saudi memutuskan tidak menyelenggarakan ibadah haji tahun ini.
"Mitigasi ketiga adalah ketika Arab Saudi memutuskan untuk tidak melaksanakan atau menutup operasional haji di tahun ini, maka Pemerintah Indonesia juga akan tidak memberangkatkan jemaah dikarenakan Arab Saudi tidak melakukan atau tidak mengadakan operasional haji di tahun 2026 ini," jelasnya.
2. Pelayanan tetap dilakukan secara maksimal
Meski di tengah berbagai kemungkinan tersebut, kesiapan teknis penyelenggaraan haji di Jawa Barat kata dia, sudah hampir matang. Persiapan di dalam negeri hingga di Arab Saudi telah mencapai tahap akhir.
"Untuk pelayanan, kami pastikan tetap maksimal karena persiapan di tanah air maupun di Arab Saudi semua sudah 99 persen rampung. Jadi kami tinggal melaksanakan kegiatan operasional haji," kata dia.
Sebelumnya, Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf atau yang akrab disapa Gus Irfan menegaskan, pemberangkatan jemaah calon haji untuk musim haji 2026 belum mengalami perubahan jadwal.
Dia menyampaikan jemaah akan mulai masuk asrama haji pada 21 April 2026, dan pemberangkatan dilakukan sehari setelahnya, tepatnya 22 April.
"Terkait pemberangkatan jemaah calon haji sampai saat ini belum ada perubahan, masih tetap tanggal 21 April 2026 jemaah calon haji masuk asrama haji, kemudian pada 22 April berangkat," kata Gus Irfan dikutip ANTARA Minggu (29/3/2026).
Kemenhaj disebut telah melakukan berbagai persiapan dan saat ini tinggal menunggu hari pelaksanaan. Menurut Gus Irfan, situasi ini serupa dengan penyelenggaraan pernikahan, di mana berbagai keperluan seperti gedung, katering, hingga seragam sudah disiapkan.
"Semuanya sudah siap, tinggal menunggu hari pemberangkatan jemaah calon haji," ujarnya.
3. Berharap eskalasi konflik mereda
Lebih lanjut, Pemerintah disebut terus melakukan pemantauan terhadap situasi konflik yang terjadi di kawasan Timur Tengah. Koordinasi dengan berbagai pihak juga terus dijalankan agar proses haji nantinya dapat berlangsung dengan baik.
"Mudah-mudahan pertikaian di Timur Tengah bisa segera menurun dan kami berharap mereka yang berseteru di sana menghormati proses haji umat Islam dari seluruh dunia," ujar Gus Irfan.
Tak hanya itu, Kemenhaj mengklaim akan mengutamakan aspek akuntabilitas dalam setiap proses pengelolaan anggaran. Penyelenggaraan juga harus bebas dari segala bentuk penyimpangan. Dalam pengelolaan haji, anggaran yang dialokasikan mencapai Rp18 triliun.
Kementerian juga melibatkan unsur profesional dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan, dan Polri dalam pengawasan pengadaan serta tata kelola keuangan untuk musim haji 2026.
