Pemprov Jabar Perangi Peredaran Rokok Ilegal Tak Bercukai
Bandung, IDN Times - Pemerintah Provinsi berkomitmen melawan peredaran rokok ilegal di seluruh kabupaten dan kota. Dalam perkembangan saat ini, rokok tanpa cukai itu sudah menyebar dari wilayah perkotaan hingga tingkat desa.
Untuk melawan itu, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) berkolaborasi dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kantor Wilayah Jabar menggelar kegiatan Diseminasi Gempur Rokok Ilegal yang digelar di Bandung Rabu (4/12/2024).
1. Rokok ilegal tidak memiliki komposisi yang jelas
Dalam kegitan itu, turut dihadiri sejumlah elemen masyarakat mulai dari Forum Komunikasi Kelompok Informasi Masyarakat (FK KIM) se-Jabar, relawan TIK, budayawan, tokoh masyarakat, pemuda, hingga mahasiswa.
Kepala Bidang (Kabid) Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Diskominfo Jabar, Viky Edya Martina Supaat mengatakan, Diseminasi Gempur Rokok Ilegal digelar sebagai bentuk kampanye untuk melawan peredaran rokok ilegal di masyarakat.
Menurutnya, peredaran rokok ilegal tidak hanya berdampak buruk pada pendapatan negara, tapi berisiko merusak kesehatan masyarakat.
"Kampanye ini bukan hanya soal pendapatan negara, tetapi juga terkait dengan kesehatan. Rokok ilegal seringkali tidak memiliki informasi jelas terkait bahan-bahannya, seperti komposisi atau kandungan lainnya. Hal ini dapat meningkatkan risiko kesehatan yang lebih besar dibandingkan rokok resmi," ujar Viky, Rabu (4/12/2024).
2. Membuat biaya kesehatan meningkat
Rokok ilegal juga membuat masyarakat dan pemerintah provinsi menanggung lebih tinggi biaya kesehatan. Sementara pendapatan dari peredaran rokok ilegal tidak memberikan untung apapun.
"Akibatnya, biaya kesehatan yang harus ditanggung masyarakat dan pemerintah menjadi jauh lebih tinggi dibandingkan pendapatan yang diperoleh dari peredaran rokok ilegal tersebut," katanya.
3. Rokok ilegal buat pendapatan negara jeblok
Sementara itu Kepala Seksi Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jabar, Meirna Nurdini mengatakan, kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat untuk menekan peredaran rokok ilegal.
"Soal pendapatan negara, itu adalah hasil yang akan mengikuti," ujar Meirna.
Kemudian Jabatan Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda pada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Jabar, Irvan Sujadi mengaku terus bergerak untuk melakukan penegakan hukum.
"Ini sudah menjadi rutinitas, khususnya dalam penegakan hukum terkait rokok ilegal dan pelanggaran ketentuan cukai (TBH-CHT)," ujar Irvan.
