Oded Sebut PPKM Tak Efektif karena Kasus Klaster Libur Panjang
Bandung, IDN Times - Presiden Joko "Jokowi" Widodo kecewa melihat data perkembangan kasus COVID-19 Indonesia terus bertambah. Bahkan, dirinya menilai kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Jawa-Bali yang sudah diterapkan tidak membuat kasus COVID-19 menurun.
Wali Kota Bandung Oded M Danial menyebutkan, kasus penularan COVID-19 yang terjadi di wilayahnya diakibatkan oleh klaster libur panjang. Selama ini, kata Oded, kebijakan pemerintah daerah sudah mengikuti arahan dari pusat.
"Kemarin kami ratas bersama Pak Luhut. Sekarang kalau dibilang ampuh atau tidak ya sekarang naik turun khasusnya, yang jelas memang kami sepakat tadi malam bahwa naik turun itu lebih banyak diakibatkan oleh klaster libur," ujar Oded saat ditemui di Jalan Sumatera, Bandung, Senin (1/2/2021).
1. Libur memicu banyak warga berkerumun di pusat kota
Oded mengatakan, efektif atau tidaknya soal kebijakan PPKM/PSBB proporsional bisa dihitung dari kedisiplinan masyarakat itu sendiri. Menurutnya, libur panjang membuat masyarakat banyak membuat kerumunan di wilayah perkotaan.
"Makanya bagaimana daerah itu sekarang ketika menghadapi libur itu harus diantisipasi," ungkapnya.
2. Pemerintah usul libur panjang bisa lebih dikurangi
Ia menjelaskan, naik turun angka penyebaran COVID-19 selama PSBB proporsional tidak hanya dirasakan oleh Kota Bandung. Oded merasa, beberapa daerah lain juga banyak yang mengalami kondisi serupa.
"Tadi malam juga dari beberapa daerah menyampaikan usulan imlek yang akan datang tidak libur," kata dia.
3. Jokowi kritik kebijakan PPKM
Sebagai informasi, Presiden Joko “Jokowi” Widodo menyatakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Pulau Jawa dan Bali tidak efektif menekan angka penyebaran COVID-19.
“Saya ingin menyampaikan mengenai yang berkaitan dengan PPKM, tanggal 11-25 Januari, kita harus ngomong apa adanya, ini tidak efektif," kata Jokowi dalam rapat terbatas yang diunggah akun Sekretariat Presiden di YouTube, Minggu (31/1/2021).
4. Jokowi menilai aturan tidak tegas dan konsisten
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menjelaskan, esensi kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat yang diberlakukan di tengah pandemik saat ini ialah mengurangi atau bahkan mencegah terjadinya mobilitas masyarakat untuk menekan laju penularan COVID-19.
"Esensi dari PPKM ini kan membatasi mobilitas, tetapi yang saya lihat di implementasinya ini kita tidak tegas dan tidak konsisten," ujarnya. Oleh karena itu, menurutnya ketegasan dan konsistensi dari penerapan kebijakan tersebut sangat dibutuhkan untuk memperoleh hasil yang diinginkan.
