Farhan Cari Jalan Tengah Konflik Transportasi di Gerbang Wisata Bandung
- Wali Kota Bandung Muhammad Farhan meminta operator transportasi dan KAI berdialog menangani polemik penjemputan serta kemacetan di Stasiun Bandung, dengan mendahulukan keterangan pengelola kawasan.
- Pemkot belum menyimpulkan transportasi online sebagai penyebab kemacetan, meski ada dugaan kendaraan yang menunggu di luar stasiun menambah kepadatan; keputusan akan berbasis data dan aturan KAI.
- Penyelesaian di stasiun disiapkan sebagai acuan penataan Bandara Husein Sastranegara, termasuk pembahasan area tunggu transportasi online saat aktivitas penerbangan komersial meningkat.
Bandung, IDN Times – Polemik transportasi di kawasan Stasiun Bandung membuat Pemerintah Kota Bandung turun tangan. Di tengah keluhan soal kemacetan dan pengaturan penjemputan penumpang, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan meminta seluruh operator transportasi duduk bersama mencari solusi. Baginya, persoalan di stasiun bukan sekadar konflik antarpelaku transportasi, melainkan ujian bagi Bandung dalam menata dua gerbang utama kota: Stasiun Bandung dan Bandara Husein Sastranegara.
Farhan mengaku telah menerima informasi mengenai polemik yang melibatkan transportasi online dan kelompok transportasi di kawasan stasiun. Namun sebelum mengambil sikap, ia memilih mendengarkan penjelasan langsung dari pihak PT Kereta Api Indonesia (KAI) sebagai pengelola kawasan.
"Saya akan meminta keterangan terlebih dahulu kepada Kepala Stasiun karena saya baru mendengar informasi ini sejak semalam," kata Farhan.
Menurut dia, setiap simpul transportasi memiliki aturan yang harus dihormati seluruh pihak yang beroperasi di dalamnya. Karena itu, penyelesaian persoalan tidak bisa dilakukan dengan saling menyalahkan, melainkan melalui komunikasi antara pengelola kawasan dan para operator transportasi.
1. Persoalan stasiun bukan sekadar konflik, tetapi soal mobilitas kota
Penunjuk arah menuju Kereta Api (KA) Feeder Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) di Stasiun Bandung. (IDN Times/Vadhia Lidyana) Di mata Pemkot Bandung, persoalan yang muncul di sekitar Stasiun Bandung jauh lebih besar daripada sekadar tarik-menarik kepentingan antara transportasi online dan kelompok transportasi yang telah lebih dulu beroperasi.
Kawasan stasiun merupakan salah satu titik kedatangan utama wisatawan dan pengguna transportasi dari berbagai daerah. Setiap hari ribuan orang keluar masuk melalui stasiun, menjadikannya salah satu wajah pertama yang dilihat pengunjung ketika tiba di Kota Bandung.
Karena itu, ketika kemacetan mulai muncul dan polemik berkembang, dampaknya tidak hanya dirasakan para pelaku transportasi, tetapi juga masyarakat dan wisatawan yang menggunakan layanan tersebut.
Farhan mengungkapkan bahwa persoalan kemacetan di kawasan stasiun kini bahkan telah menjadi perhatian Gubernur Jawa Barat.
"Lagi pula sudah menjadi atensi gubernur mengenai kemacetan keluar masuk di stasiun," ujarnya.
Menurut dia, pemerintah perlu melihat masalah ini dari perspektif yang lebih luas, yakni menjaga kelancaran mobilitas sekaligus mempertahankan kenyamanan Bandung sebagai kota tujuan wisata.
2. Transportasi online menjadi salah satu faktor yang sedang dikaji
ilustrasi transportasi online (pexels.com/Pixabay) Salah satu isu yang berkembang di lapangan adalah dugaan banyaknya kendaraan transportasi online yang menunggu penumpang di luar kawasan stasiun sehingga berkontribusi terhadap kepadatan lalu lintas.
Namun Farhan menegaskan bahwa hal tersebut belum bisa langsung disimpulkan sebagai penyebab utama kemacetan. Pemkot Bandung masih menunggu penjelasan dan data dari pihak terkait sebelum menentukan langkah yang akan diambil.
"Menurut beberapa pihak kemungkinan salah satu penyebabnya adalah banyaknya transportasi online yang parkir atau menunggu di luar. Tetapi itu masih perlu dipastikan lagi," katanya.
Menurut dia, setiap keputusan harus didasarkan pada fakta yang jelas agar solusi yang dihasilkan benar-benar menyelesaikan masalah, bukan justru memunculkan persoalan baru.
Farhan juga mengingatkan bahwa kawasan stasiun merupakan aset yang dikelola KAI sehingga seluruh operator transportasi harus menghormati aturan yang berlaku.
"Pada prinsipnya stasiun itu milik KAI. Maka para operator harus mengikuti aturan yang dibuat oleh pengelola tempat tersebut," ujarnya.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa pihak yang merasa dirugikan tetap harus diberi ruang untuk menyampaikan aspirasi.
"Kalau ada yang merasa ada ketidakadilan, mari dibicarakan bersama," katanya.
3. Bandung tak ingin masalah serupa terulang di Bandara Husein
(Dok.Humas Bandung) Bagi Farhan, penyelesaian persoalan di Stasiun Bandung memiliki arti yang lebih strategis. Pemerintah Kota Bandung saat ini juga tengah bersiap menghadapi meningkatnya aktivitas di Bandara Husein Sastranegara yang kembali melayani penerbangan komersial.
Ia mengungkapkan bahwa sejumlah pengemudi transportasi online telah menyampaikan permintaan agar tersedia area khusus untuk menunggu penumpang di kawasan bandara. Hingga kini, usulan tersebut masih dibahas bersama pengelola bandara.
"Memang ada permintaan dari teman-teman transportasi online agar disediakan tempat untuk menunggu penumpang. Sampai sekarang masih dicari titik temunya," ujarnya.
Menurut Farhan, persoalan tersebut harus diselesaikan sejak awal agar tidak berkembang menjadi konflik berkepanjangan ketika jumlah penumpang bandara terus meningkat.
Apalagi Bandara Husein saat ini mulai melayani penerbangan ke luar Pulau Jawa dan bersiap membuka kembali rute internasional dalam beberapa bulan mendatang. Kondisi tersebut diperkirakan akan meningkatkan kebutuhan layanan transportasi darat di sekitar bandara.
Karena itu, Pemkot Bandung ingin memastikan tata kelola transportasi di dua gerbang utama kota berjalan lebih tertib, mulai dari stasiun hingga bandara.
"Demi kelancaran wisata Kota Bandung, semua pihak perlu duduk bersama dan mencari solusi terbaik," kata Farhan.
Bagi Bandung, tantangannya bukan sekadar menentukan siapa yang berhak mengangkut penumpang. Yang lebih penting adalah menemukan formula yang mampu mengakomodasi seluruh pihak tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat. Sebab ketika wisatawan turun dari kereta atau pesawat dan langsung terjebak dalam kemacetan maupun konflik transportasi, yang dipertaruhkan bukan hanya kenyamanan perjalanan, tetapi juga wajah Kota Bandung itu sendiri.
