Bukan Cuma Urusan Bisnis, Disperindag Ungkap Penyebab PHK Industri di Jabar
- PT Namnam Fashion Industries di Cimahi merumahkan 178 pekerja akibat sepinya pesanan, sementara Disperindag Jabar menyebut PHK juga dipicu tingginya biaya produksi dan logistik.
- Industri padat karya Jabar kalah bersaing dengan Vietnam dan Thailand yang berbiaya lebih efisien; keunggulan tarif Indonesia di pasar ekspor belum menutup tingginya ongkos domestik.
- Disperindag Jabar mendorong perluasan pasar ekspor, transformasi produk berteknologi tinggi, peningkatan kompetensi tenaga kerja, sertifikasi internasional IKM/UKM, serta kolaborasi pemasaran dengan perwakilan dagang.
Bandung, IDN Times - Kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) di Jawa Barat di pertengahan 2026 terjadi di Kota Cimahi. PT Namnam Fashion Industries resmi merumahkan 178 pekerja dengan alasan efisiensi akibat sepinya pemesanan produk.
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Jawa Barat, Nining Yuliastiani mengatakan, persoalan utama banyaknya kasus PHK di Jabar bukan saja karena lesunya pasar, melainkan tingginya biaya produksi yang membuat produk Indonesia kalah bersaing.
"Beritanya kan banyak industri yang mulai kesulitan mendapatkan order, atau kemudian terjadi PHK. Ini sebenarnya lebih kepada industri-industri yang daya saing mereka itu dengan kompetitor perlu diperbaiki," kata Nining, dikutip Senin (10/8/2026).
1. Indonesia kini menghadapi dua kompetitor
ilustrasi PHK (IDN Times/Aditya Pratama) Nining mengatakan, industri padat karya di Jawa Barat saat ini berhadapan langsung dengan kompetitor utama seperti Vietnam dan Thailand yang memiliki struktur biaya lebih efisien. Keunggulan tersebut membuat produk dari kedua negara lebih kompetitif di pasar ekspor global, termasuk Amerika Serikat dan China.
"Dan memang kompetitor kami kayak Vietnam, Thailand gitu, itu mereka memiliki biaya produksi yang lebih rendah, biaya logistik yang lebih rendah, sehingga pada saat dijual ke China atau ke beberapa negara Amerika, itu tentunya mereka berkompetisi ketat dengan kita," ujarnya.
Kemudian, keunggulan tarif yang dimiliki Indonesia di sejumlah pasar tujuan ekspor belum mampu mengimbangi tingginya ongkos produksi dan logistik dalam negeri.
"Walaupun kita secara tarif di Amerika lebih rendah dibanding dari Vietnam, tapi karena biaya kita masih tinggi, ya itu yang menjadi penyebab," ucap Nining.
2. PHK terjadi tidak hanya karena sepinya order
Ilustrasi PHK. (IDN Times/Arief Rahmat) Nining menilai, fenomena PHK harus dibaca lebih dalam sebagai alarm bagi sektor industri Jawa Barat untuk berbenah. Evaluasi tidak hanya menyangkut efisiensi perusahaan, tetapi juga kesiapan sumber daya manusia menghadapi perubahan teknologi yang semakin cepat.
"Jadi sebenarnya dalam posisi terjadi banyak PHK itu memang kita harus melihat lagi bagaimana efektivitas dan juga kondisi industri yang ada di Jawa Barat ini. Termasuk yang tadi, kemampuan dari tenaga kerja, kompetensi harus ngikut, bisa beradaptasi ya dengan peningkatan teknologi yang ada," katanya.
Di tengah tekanan industri, Disperindag Jawa Barat terus mendorong perluasan pasar ekspor sebagai salah satu strategi menjaga keberlangsungan usaha dan lapangan kerja. Upaya tersebut dilakukan melalui program pitching dan business matching yang mempertemukan pelaku usaha dengan calon pembeli dari berbagai negara.
"Kami secara intensif membawa pelaku usaha dan eksportir untuk melakukan pitching dan business matching ke buyers dari berbagai negara melalui fasilitasi perwakilan perdagangan (perwadag), ITPC, dan Kementerian Luar Negeri sehingga semakin memperluas akses pasar," ujar Nining.
3. Disperindag Jabar dorong peningkatan jumlah sertifikasi internasional
ilustrasi PHK (IDN Times/Aditya Pratama) Selain memperluas pasar, Disperindag juga merekomendasikan transformasi industri menuju produk berteknologi tinggi sebagaimana dilakukan Malaysia dan Thailand. Langkah itu perlu ditopang investasi pada peningkatan keterampilan tenaga kerja, infrastruktur digital, serta ketersediaan energi yang kompetitif.
"Negara tujuan ekspor dapat diperkuat ke negara ASEAN, dikarenakan biaya logistik yang lebih terjangkau, terhindar dari gangguan selat Hormuz, ekonomi di kawasan tersebut menunjukkan tren positif, memiliki preferensi produk yangtidak terlalu berbeda dengan Indonesia, sertifikasi produk masih relatif dapat ditempuh oleh IKM/UKM khususnya di Jawa Barat," katanya.
Guna memperkuat daya saing ekspor, Disperindag Jabar mendorong peningkatan jumlah sertifikasi internasional bagi produk industri kecil dan menengah (IKM), serta usaha kecil dan menengah (UKM). Sertifikasi tersebut dinilai penting, agar produk Jawa Barat mampu menembus pasar global yang semakin kompetitif.
Di saat yang sama, kolaborasi dengan Kementerian Perdagangan, Kementerian Luar Negeri, perwakilan dagang, hingga diplomat ekonomi Indonesia di luar negeri menurutnya perlu diperluas, agar peluang business matching bagi pelaku usaha Jawa Barat semakin terbuka.
"Memberikan fasilitasi pemasaran ekspor kepada IKM/UKM secara tepat sasaran, bekerja sama dengan perwadag yang berada di luar negeri," katanya.
