565 Desa di Jawa Barat Gelar Pilkades Digital, Klaim Hemat Anggaran
- Sebanyak 565 desa di enam kabupaten Jawa Barat akan menggelar Pilkades digital pada 2026, dengan Bekasi memulai sosialisasi dan simulasi bagi operator serta panitia.
- Pemprov Jawa Barat mendukung pra-Pilkades melalui website desa berisi data kependudukan dan pemilih yang dapat diakses masyarakat, selain memfasilitasi pemungutan suara digital.
- Pilkades elektronik Karawang 2025 diklaim menghemat anggaran hingga 90 persen, mencatat partisipasi rata-rata di atas 80 persen, serta menyediakan layanan bagi disabilitas dan lansia.
Bandung, IDN Times - Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) secara elektronik/digital di Jawa Barat kembali digelar di 2026. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPM Desa) Provinsi Jawa Barat menyatakan ada 565 desa yang akan menggelar Pilkades secara elektronik.
Sebanyak 565 desa ini tersebar di enam kabupaten, yaitu Kabupaten Bekasi, Cianjur, Sumedang, Karawang, Subang, dan Ciamis. Kabupaten Bekasi menjadi salah satu daerah yang mengawali tahapan persiapan melalui kegiatan sosialisasi dan simulasi bagi operator desa, panitia pemilihan, serta penyelenggara Pilkades dengan pendampingan dari DPM Desa Provinsi Jawa Barat.
1. Data pemilih harus terbuka dan transparan
Ilustrasi pilkades (IDN Times/Aji) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat, Mochamad Ade Afriandi mengatakan, pemerintah provinsi tidak hanya memfasilitasi pelaksanaan pemungutan suara secara digital, tetapi juga memberikan dukungan pada tahapan pra-Pilkades melalui pemanfaatan teknologi informasi.
"Salah satu fasilitas yang diberikan dalam Pilkades Digital, khususnya pada tahapan pra-Pilkades, adalah website desa yang memuat informasi kependudukan, termasuk jumlah penduduk dan jumlah pemilih yang dapat diakses oleh masyarakat," kata Ade, Selasa (11/8/2026).
2. Pilkades Digital diklaim bisa menghemat anggaran
Ilustrasi pemilih pilkades. IDN Times/Candra Irawan Sebelumnya, pada 2025 Pilkades elektronik telah digelar serentak di Kabupaten Karawang. Ade mengklaim gelaran ini berdampak positif terhadap penghematan anggaran hingga 90 persen.
Dia mengatakan, berdasarkan data rekapitulasi sementara, tingkat partisipasi masyarakat menembus angka rata-rata di atas 80 persen.
"Partisipasi pemilih di Desa Cadaskertajaya mencapai angka fantastis 91 persen dari 2.478 pemilih. Sementara Desa Balongsari mencatatkan kehadiran 84,11 persen dan Desa Tanjungmekar sebesar 82 persen," ujar Ade.
Ade menuturkan, selain antusiasme yang tinggi, aspek inklusivitas menjadi poin evaluasi positif. Seperti di Desa Wanakerta, di mana panitia menyediakan fasilitas khusus dan layanan jemput bola bagi warga berkebutuhan khusus.
"Seperti di Wanakerta, TPS-nya sudah ramah penyandang disabilitas. Ada langkah konkret dari KPPS, misalkan menyediakan kursi roda ataupun petugas khusus yang siap mengantar dan membantu pemilih penyandang disabilitas maupun lansia. Ini inisiatif kemanusiaan yang patut dicontoh," tutur Ade.
3. DPRD Jabar sebut penghematan mencapai 90 persen
Ilustrasi suasana pilkades (IDN Times/Aji) Sementara, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jabar, Ono Surono mengatakan, Pilkades Elektronik di Karawang ini mampu melakukan penghematan anggaran signifikan dibandingkan metode konvensional yang biaya satu TPS saja mencapai puluhan juta rupiah.
"Satu TPS secara konvensional bisa menghabiskan Rp25 juta. Dengan sistem elektronik ini, kita bisa menghemat hingga sepersepuluhnya saja per TPS atau hemat biaya 90 persen," kata Ono.
Dia menambahkan, efisiensi dana tersebut harus dikembalikan kepada rakyat berupa perbaikan infrastruktur desa dan kebutuhan lainnya. Dia mengatakan, gelaran ini berbeda dengan uji coba sebelumnya di Indramayu yang hanya satu TPS per desa, di Karawang sistem ini diterapkan secara menyeluruh.
"Jika di tingkat desa dengan dinamika politik yang paling sensitif saja bisa berhasil, maka sangat mungkin diterapkan ke Pemilu Legislatif, Pilpres, hingga Pilkada," kata dia.
