DPRD Jabar: Efisiensi Jangan Memangkas Anggaran Pendidikan!
Bandung, IDN Times - Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Jawa Barat mewanti-wanti agar efisiensi yang dilakukan oleh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jabar tidak berdampak ke sektor pendidikan dan pelayanan masyarakat.
Implementasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun 2025 ini dinilai dewan harus tetap mengutamakan dua sektor tersebut.
"Efisiensi seharusnya tidak berhubungan dengan pelayanan publik dan program-program kerakyatan. Sehingga apa yang terjadi di pemerintah pusat tidak akan terjadi di Jabar," ujar Pimpinan Badan Anggaran DPRD Provinsi Jawa Barat Ono Surono, Kota Bandung, Rabu (19/2/2025).
1. Jangan sampai efisiensi buat PHK
Ono Surono menegaskan, pihaknya setuju dengan adanya pemangkasan atau efisiensi di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemerintah Daerah Provinsi Jabar.
Hanya saja, efisiensi jangan sampai memangkas program-program prioritas pemerintah, baik pemerintah pusat maupun provinsi dan kabupaten atau kota.
"Jangan sampai implementasi Inpres 1/2025 mengakibatkan pemutusan hubungan kerja (PHK) pegawai-pegawai yang ada di pemerintahan. Apalagi OPD yang berkaitan dengan pelayanan publik," tegas Ono Surono.
2. Pendidikan harus diutamakan
Disamping itu lanjut dia, implementasi Inpres 1/2025 jangan sampai memangkas pos anggaran untuk sektor pendidikan, seperti untuk pembangunan ruang kelas baru (RKB) di Jabar, program pengentasan kemiskinan sampai bantuan sosial.
Justru untuk pos anggaran pendidikan, pengentasan kemiskinan, bantuan sosial, pembangunan infrastruktur dan program-program prioritas untuk masyarakat seharusnya mendapatkan tambahan anggaran dari hasil efisiensi tersebut.
Perlu diketahui efisiensi APBD TA 2025 di Jabar saat ini sudah tembus diangka Rp3 triliun. Angka tersebut muncul dari pemangkasan seluruh OPD di Jabar.
3. Disdik Jabar pelit bicara soal efisiensi
Sementara, Plh. Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Jawa Barat, Deden Saepul Hidayat mengatakan, efisiensi ini tentunya berdampak di sektor pendidikan. Meski demikian, ia pelit bicara saat ditanyai berapa total efisiensi dari lingkungan dinas pendidikan.
Deden hanya menyatakan hal itu masih dalam perhitungan. Sementara, Sekda Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman sudah melakukan simulasi akhir dan hasilnya menyatakan, efisiensi mampu mencapai Rp3 triliun.
"Terdampak pastinya, dan masih di hitung," ujar Deden.
