Ada Dugaan Korupsi, Polda Minta Dokumen Hibah-Bansos Milik Bupati KBB
(IDN Times/Sukma Shakti)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Bandung Barat, IDN Times - Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jabar meminta kepada Bupati Bandung Barat, Aa Umbara Sutisna untuk memberikan fotocopy dokumen terkait kegiatan hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD tahun anggaran 2019.
Permintaan dokumen tersebut dimaksudkan untuk mendalami kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait kegiatan hibah dan bantuan sosial yang berasal dari pengaduan masyarakat.
Dokumen yang diminta di antaranya, peraturan bupati tentang penjabaran APBD TA 2019. Keputusan bupati tentang penetapan penerima hibah dan bantuan sosial TA 2019, serta dokumen perencanaan terkait penganggaran hibah dan bantuan sosial.
Surat permintaan dokumen dengan nomor B/14/Subdit III/1/2020/Dit Reskrimsus itu ditandatangani Direskrimsus Polda Jabar, Kombes Pol Iksantyo Bagus Pramono yang ditujukan kepada Bupati Bandung Barat pada 6 Januari 2020.
1. Polda Jabar tengah dalami aduan masyarakat
Dok. IDN Times/IstimewaKabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Saptono Erlangga membenarkan jika pihaknya memang sedang mendalami adanya dugaan kasus tersebut.
"Baru mendalami dan menelaah pengaduan masyarakat terkait giat hibah dan bantuan sosial di Bandung Barat," ungkapnya saat dihubungi, Selasa (14/1).
2. Bupati pastikan bakal kooperatif
IDN Times/Bagus FDitemui terpisah, Bupati Bandung Barat, Aa Umbara mengatakan, Pemkab Bandung Barat akan kooperatif terhadap proses hukum. Dia memastikan Pemda KBB tidak akan menghalang-halangi pihak berwenang yang akan menelusuri dugaan tindak pidana tersebut.
"Suratnya sudah ke bapak (bupati). Bukan bapak yang dipanggil, karena pasti Polda, apapun suratnya pasti ke bupati minta ini, minta itu. Cuma secara teknis dari dinas masing-masing dan sudah kita rapatkan, jadi ya monggo lah," ucap Umbara di Lembang.
3. Penyaluran hibah sudah berbasis online
Ilustrasi media sosial (unsplash.com)Umbara meminta terkait hibah itu, sebaiknya mengklarifikasi terlebih dahulu ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) terkait nilai anggaran hibah yang sebenarnya.
"Jangan sampai nanti salah, misalkan bansos hibah itu sekian. Terus kemarin, Kepala Dinas Keuangan juga sudah menerangkan jika proses penyaluran dana hibah melalui hibah bansos online (HBO). Kalau HBO, langsung by name bye address," ujar Umbara.
4. Pemda tidak akan menghalang-halangi proses hukum
Ilustrasi korupsi. (IDN Times/Sukma Shakti)Menurut Umbara, dokumen yang dibutuhkan kepolisian terkait dugaan tindak pidana itu juga harus jelas tujuannya. Namun diakuinya, dirinya memang yang menandatangani surat keputusan (SK) hibah dan bansos namun untuk penyalurannya diserahkan pada dinas masing-masing.
"Jadi yang diminta anggaran hibah yang mana, kan secara teknis barangkali DPPKAD dan Bappeda. Kita enggak menghalang-halangi," pungkasnya.
