Relaksasi Berakhir 10 Januari, Bandung Tetap Uji Nyali Hadapi Lonjak Sampah
- Tonase sampah kembali normal pasca-relaksasi
- 200 ton sisa sampah menjadi titik rawan pascarelaksasi
- DLH klaim sudah miliki lokasi alternatif pengolahan sampah
Bandung, IDN Times — Berakhirnya masa relaksasi pengiriman sampah Kota Bandung ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sarimukti pada 10 Januari 2026 menjadi ujian serius bagi sistem pengelolaan sampah di ibu kota Jawa Barat. Setelah sempat “bernapas” akibat pembatasan teknis di Sarimukti, Bandung kini kembali dihadapkan pada risiko klasik yakni penumpukan sampah, ketergantungan TPA, dan skema darurat yang belum sepenuhnya transparan.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bandung, Darto, menyebut relaksasi terjadi karena kerusakan peralatan di TPA Sarimukti yang berdampak pada pembatasan tonase pengiriman dari lima kabupaten/kota, termasuk Bandung sebagai kontributor terbesar.
“Jadi selama ini kita mengalami relaksasi karena di Sarimukti ada kondisi peralatan yang rusak. Kota kabupaten lain juga sama ada relaksasi,” ujar Darto.
1. Tonase diklaim normal, tapi beban tetap berat
Pasca-10 Januari, DLH memastikan volume sampah Kota Bandung yang dikirim ke Sarimukti kembali ke angka normal, yakni sekitar 980 ton per hari. Angka ini ditegaskan tidak akan melonjak ke 1.200 ton seperti yang sempat dikhawatirkan publik.
“Nanti kemungkinannya di tanggal 10 Januari sudah kembali ke angka normal, sesuai dengan tonase. Yang 980 ton itu,” kata Darto.
Meski disebut “normal”, angka tersebut tetap menunjukkan besarnya ketergantungan Bandung pada Sarimukti. Setiap gangguan teknis di TPA regional itu selalu berdampak langsung pada kota, memperlihatkan rapuhnya sistem jika satu simpul utama bermasalah.
2. Sisa 200 ton sampah jadi titik rawan pascarelaksasi
Masalah utama justru muncul dari sisa sampah selama masa relaksasi. DLH mengakui ada potensi sekitar 200 ton sampah yang belum tertangani dan berisiko menumpuk jika transisi pascarelaksasi tidak berjalan mulus.
“Kita sudah memiliki exit plan. Jadi 200 ton itu nanti kita sudah punya backup plan untuk membersihkan itu kalau-kalau nanti pada tanggal 10 Januari kondisinya berubah,” ujar Darto.
Pernyataan ini menandakan antisipasi memang disiapkan, tetapi juga mengonfirmasi bahwa situasi masih berada di wilayah risiko. Sejarah menunjukkan, sisa sampah semacam ini kerap menjadi awal krisis baru ketika penanganan terlambat atau kapasitas darurat tidak memadai.
3. DLH Klaim sudah miliki lokasi alternatif
DLH mengklaim telah menemukan lokasi pengolahan sampah alternatif untuk kondisi darurat setelah relaksasi berakhir. Namun hingga kini, detail lokasi, kapasitas pengolahan, teknologi yang digunakan, serta kesiapan operasional belum dipaparkan secara terbuka.
“Kita mencari tempat pengolahan yang terbaru dan kita sudah menemukan itu,” kata Darto.
Di titik inilah persoalan sampah Bandung kembali berada di persimpangan lama yakni optimisme pemerintah berhadapan dengan trauma publik atas krisis yang berulang. Tanpa transparansi dan strategi jangka panjang yang konsisten, berakhirnya relaksasi bisa menjadi awal ujian baru, bukan akhir dari masalah.
