Walhi Jabar Desak Pemprov Ikut Tangani Longsor TPST Bantargebang
- Walhi Jabar mendesak Pemprov Jawa Barat turun tangan menangani longsor sampah di TPST Bantargebang yang menewaskan tujuh orang dan melukai enam lainnya.
- Wahyudin Iwang menilai tragedi terjadi akibat kegagalan pemerintah mengurangi produksi sampah dari sumbernya serta ketergantungan pada sistem pembuangan akhir yang berisiko tinggi.
- Pemprov Jabar diminta tidak lepas tangan karena Bantargebang berada di wilayah Bekasi, sehingga dampak ekologis dan keselamatan warga menjadi tanggung jawab langsung pemerintah daerah.
Bandung, IDN Times - Direktur Ekskutif Walhi Jabar Wahyudin Iwang mendesak agar Pemerintah Provinsi Jawa Barat ikut menangani tragedi longsor gunungan sampah di TPST Bantargebang yang menimbulkan korban jiwa pada Minggu (8/3/2026).
Wahyudin mengatakan, TPST Bantargebang telah beroperasi sejak akhir 1980-an dengan sistem pembuangan terbuka (open dumping) dan menampung puluhan juta ton sampah dari Jakarta dan sekitarnya. Gunungan sampah di TPST tersebut telah mencapai puluhan meter dan terus bertambah setiap hari.
"Alih-alih mengurangi produksi sampah dari sumbernya, pemerintah justru membiarkan praktik pemusatan sampah raksasa yang sangat berbahaya bagi pekerja, pemulung, sopir truk, serta masyarakat sekitar," ujar Iwang, Selasa (11/3/2026).
1. Kelesamatan para pekerja di Bantargebang belum menjadi perhatian
Selama ini, kata dia, pemerintah sering berlindung di balik narasi faktor alam seperti hujan ekstrem. Padahal, hujan hanyalah pemicu, bukan alasan yang mendasar, sementara persoalan sesungguhnya adalah kegagalan pemerintah mengurangi produksi sampah dari sumbernya.
"Ketergantungan pada sistem pembuangan akhir (landfill), pengabaian dampak lingkungan dan keselamatan warga, pekerja TPA serta pekerja informal (pemulung), serta pembiaran TPST Bantargebang menjadi tempat penumpukan sampah raksasa selama puluhan tahun," katanya.
Selama pendekatan pengelolaan sampah masih berorientasi pada membuang dan menimbun, kata dia, tragedi serupa akan terus berulang. Walhi Jabar pun mendesak Pemprov Jabar untuk tidak diam saja, menjadi penonton dalam peristiwa Bantargebang.
2. Pengelola ada di Jakarta tapi dampak buruknya bagi warga Jabar
Pemprov Jabar juga sering memosisikan Bantargebang sebagai persoalan milik Jakarta. Padahal, secara administratif, lokasi tersebut berada di Kota Bekasi, yang merupakan wilayah dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
"Artinya, seluruh dampak ekologis mulai dari pencemaran udara, air, hingga risiko bencana longsor ditanggung langsung oleh masyarakat Jawa Barat," katanya.
Adapun sampai saat ini peran Pemprov Jabar dalam memastikan keselamatan warga dan keberlanjutan lingkungan di Bantargebang masih sangat minim. Pemprov, kata dia, tidak boleh bersikap seolah-olah persoalan ini hanyalah urusan antara Jakarta dan pengelola TPA.
"Diamnya Pemerintah Provinsi sama artinya dengan membiarkan wilayahnya menjadi tempat penampungan krisis ekologis kota besar," ucapnya.
3. Korban seluruhnya ada 13 orang
Sebelumnya, longsor sampah terjadi di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Kota Bekasi, pada Minggu (8/3/2026). Anggota Rescue Disdamkarmat Kota Bekasi, Eko Uban menjelaskan, peristiwa longsor itu terjadi saat sejumlah truk sedang antre untuk membuang sampah yang diangkutnya sekitar pukul 14.30 WIB.
Selain sopir truk, terdapat juga pemilik warung dan warga sedang berada di sekitar lokasi longsor dan ikut tertimbun sampah. Longsoran sampah juga diketahui sempat menimbun mobil truk hingga akhirnya berhasil dievakuasi.
Sementara, Tim SAR gabungan telah berhasil menemukan seluruh korban longsor sampah yang berjumlah 13 orang di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Kepala Kantor SAR Jakarta, Desiana Kartika Bahari menyampaikan, tujuh orang dari seluruh korban longsor ditemukan dalam kondisi sudah tidak bernyawa. "Korban seluruhnya ada 13 orang. Enam selamat dan tujuh ditemukan meninggal dunia," kata Desiana, Selasa (10/3/2026).
