Biaya Haji 2027 Embarkasi Kertajati Lebih Mahal Rp1,5 Juta
Bandung, IDN Times - Calon jemaah haji asal Jawa Barat yang berangkat melalui Embarkasi Kertajati harus menyiapkan biaya lebih besar dibandingkan jemaah yang berangkat melalui Embarkasi Jakarta (JKS) pada musim haji 2027. Selisih Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) kedua embarkasi tersebut mencapai Rp1.557.500.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Jawa Barat, Boy Hari Novian, mengatakan Bipih untuk jemaah Embarkasi Kertajati ditetapkan sebesar Rp55.101.279. Sementara jemaah yang berangkat melalui Embarkasi Jakarta dikenakan Rp53.543.779.
"Bipih yang menjadi dasar pelunasan jemaah berbeda berdasarkan embarkasi keberangkatan. Untuk jemaah yang berangkat melalui Embarkasi Jakarta (JKS), Bipih yang harus dilunasi sebesar Rp53.543.779. Sementara jemaah yang berangkat melalui Embarkasi Kertajati harus melunasi Bipih sebesar Rp55.101.279," ujar Boy, Selasa (10/11/2026).
1. Bipih Embarkasi Kertajati lebih mahal Rp1,5 juta
Jemaah haji asal Emberkasi Kertajati (KJT) menjadi kloter terakhir yang diberangkatkan dari Makkah menuju Madinah. (Tim Media Center Haji 2025) Menurut Boy, nominal tersebut sudah memperhitungkan nilai manfaat rata-rata sebesar Rp43.817.526,35 serta dukungan APBN sebesar Rp3,2 juta. Sedangkan, Bipih penuh sebelum dikurangi nilai manfaat dan dukungan APBN mencapai Rp100.561.306 untuk Embarkasi Jakarta dan Rp102.118.806 untuk Embarkasi Kertajati.
Boy menjelaskan, besaran biaya tersebut merupakan nominal Bipih yang menjadi dasar pelunasan dan telah memperhitungkan nilai manfaat serta dukungan pemerintah.
"Nominal tersebut sudah memperhitungkan nilai manfaat rata-rata sebesar Rp43.817.526,35 serta dukungan APBN sebesar Rp3,2 juta," katanya.
2. Jemaah Kertajati perlu menyiapkan sekitar Rp30,1 juta
BIJB Kertajati Majalengka (IDN Times/Inin Nastain) Meski Bipih Embarkasi Kertajati mencapai Rp55.101.279, jemaah tidak harus membayar seluruh nominal tersebut saat pelunasan. Sebab, pembayaran akhir dilakukan setelah dikurangi setoran awal dan saldo pada rekening virtual masing-masing jemaah.
Boy mencontohkan, apabila jemaah telah membayar setoran awal sebesar Rp25 juta, sisa pembayaran yang perlu disiapkan jemaah Embarkasi Kertajati sekitar Rp30,1 juta. Sementara itu, jemaah Embarkasi Jakarta dengan asumsi setoran awal yang sama perlu membayar sekitar Rp28,5 juta.
"Dengan setoran awal yang lazim sebesar Rp25 juta, misalnya, sisa pembayaran sekitar Rp28,5 juta untuk jemaah Embarkasi Jakarta dan Rp30,1 juta untuk jemaah Embarkasi Kertajati," katanya.
Namun, Boy mengingatkan bahwa angka tersebut hanya simulasi karena setiap jemaah memiliki saldo rekening virtual yang berbeda.
"Nilai pastinya tetap mengacu pada slip pembayaran dan data jemaah di Siskohat," ucap Boy.
3. Pelunasan dibuka dua tahap hingga 31 Desember 2026
ilustrasi haji (IDN Times/Aditya Pratama) Kementerian Haji dan Umrah membuka pelunasan Bipih 1448 Hijriah/2027 Masehi dalam dua tahap. Tahap pertama berlangsung mulai 10 November hingga 10 Desember 2026 pada setiap hari kerja. Sementara tahap kedua dibuka pada 16-31 Desember 2026.
Boy mengatakan, layanan pelunasan dibuka pukul 08.00-15.00 WIB melalui Bank Penerima Setoran (BPS) Bipih tempat jemaah melakukan setoran awal atau BPS pengganti.
"Jemaah yang dapat melakukan pelunasan harus berstatus aktif dan masuk dalam alokasi kuota keberangkatan tahun berjalan berdasarkan urutan nomor porsi terkecil," kata dia.
Selain itu, jemaah harus berusia minimal 16 tahun per 10 April 2027, menjadi peserta aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), serta memenuhi syarat istitaah kesehatan.
Jemaah juga harus belum pernah berhaji atau telah menunaikan ibadah haji paling singkat 18 tahun sebelumnya. Untuk keberangkatan 2027, ketentuan tersebut berlaku bagi jemaah yang terakhir berhaji pada 1429 Hijriah atau 2008 Masehi.
Pelunasan tahap kedua, kata Boy, diperuntukkan bagi jemaah yang belum berhasil menyelesaikan pembayaran pada tahap pertama karena sejumlah kendala, seperti gangguan sistem, kesalahan verifikasi, jemaah sulit dihubungi, atau penetapan istitaah kesehatan yang baru selesai.
"Prosesnya dilakukan melalui Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota atau Kanwil, kemudian diberikan rekomendasi kepada Direktorat Jenderal Pelayanan Haji," katanya.
