Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
Install

Mantan Ketua Pengadilan Negeri Depok Divonis Lima Tahun Enam Bulan Bui

Kota Bandung
2 min read
Mantan Ketua Pengadilan Negeri Depok Divonis Lima Tahun Enam Bulan Bui
Tersangka kasus dugaan korupsi sengketa lahan I Wayan Eka Mariarta (kanan) berjalan menuju mobil tahanan usai pemeriksaan lanjutan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (12/3/2026). Mantan Ketua Pengadilan Negeri Depok tersebut menjalani pemeriksaan lanjutan terkait kasus dugaan korupsi pengurusan sengketa lahan di PN Depok dengan barang bukti uang tunai senilai Rp850 juta. (ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin)
  • Mantan Ketua PN Depok I Wayan Eka Mariarta divonis 5 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp200 juta karena menerima suap serta gratifikasi pengurusan perkara.

  • Mantan Wakil Ketua PN Depok Bambang Setyawan dihukum 7 tahun 6 bulan, sementara jurusita Yohansyah Maruanaya 5 tahun; keduanya juga dikenai denda.

  • Ketiganya wajib membayar uang pengganti dan dinilai merusak citra peradilan, terkait dugaan percepatan perkara sita eksekusi tanah di Tapos, Depok.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Bandung, IDN Times - Mantan Ketua Pengadilan Negeri Depok I Wayan Eka Mariarta divonis lima tahun enam bulan penjara karena terbukti bersalah menerima suap hingga gratifikasi atas pengurusan perkara. Putusan itu dibacakan Majelis Hakim PN Bandung, Senin (9/11/2026).

"Mengadili, menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana selama lima tahun enam bulan dan denda Rp 200 juta subsider 90 hari kurungan," kata hakim saat membacakan putusannya.

  1. 1. Kedua terdakwa lainnya juga divonis bersalah

    Ilustrasi korupsi (IDN Times/Aditya Pratama)
    Ilustrasi korupsi (IDN Times/Aditya Pratama)

    Sementara untuk mantan Wakil Ketua PN Depok Bambang Setyawan divonis hukuman tujuh tahun enam bulan penjara dengan denda Rp250 juta subsider 90 hari kurungan dan Hakim Jurusita PN Depok Yohansyah Maruanaya dihukum dengan pidana lima tahun dan denda Rp200 juta subsider 80 hari kurungan.

    "Memerintahkan terdakwa tetap ditahan. Menetapkan masa tahanan dikurangi seluruhnya selama terdakwa menjalani proses penahanan," ucap hakim.

    Hal yang memberatkan, ketiganya ditanyakan tidak mendukung program pemberantasan tindak pidana korupsi, tidak mencerminkan kode etik dan perilaku hakim, hingga merusak citra peradilan.

    "Sedangkan hal meringankan yaitu para terdakwa bersikap sopan dan kooperatif selama persidangan. Dan masih memiliki tanggungan keluarga," katanya.

  2. 2. I Wayan diputus membayar uang pengganti sebesar Rp10 juta

    Ilustrasi Korupsi. (IDN Times/Aditya Pratama)
    Ilustrasi Korupsi. (IDN Times/Aditya Pratama)

    Ketiganya dinyatakan bersalah melanggar Pasal 12 huruf b Juncto Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 20 huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

    Selain pidana badan, ketiganya divonis untuk membayar uang pengganti. I Wayan diputus membayar uang pengganti sebesar Rp10 juta subsider hukuman satu bulan penjara.

  3. 3. Tiga orang tersebut sebelumnya didakwa bersalah menerima gratifikasi dan suap

    Ilustrasi Korupsi (IDN Times/Mardya Shakti)
    Ilustrasi Korupsi (IDN Times/Mardya Shakti)

    Kemudian Bambang Setyawan divonis membayar uang pengganti Rp1,56 miliar dan USD50 ribu, SGD114 ribu, dengan sisa uang pengganti yang harus dibayar Rp121 juta subsider tiga bulan kurungan. Sedangkan Yohansyah Maruanaya Rp872 juta, dengan sisa uang pengganti yang harus dibayar Rp1,7 juta subsider satu bulan kurungan.

    Sebagaimana diketahui, ketiga orang tersebut didakwa telah menerima suap hingga gratifikasi atas pengurusan perkara. Perkara pertama mengenai urusan sita eksekusi tanah di Tapos, Kota Depok seluas 6.520 meter persegi.

    Wayan, Bambang dan Yohansyah diminta untuk mempercepat proses perkara tersebut oleh dua terdakwa lainnya yakni Trisnadi Yulrisman selaku Dirut PT Karabha Digdaya dan Berliana Tri Kusuma selaku Head Corporate Legal PT Karabha Digdaya.

Related Articles

See More