Polemik di Balik Pembangunan Markas Yon TP di Sukabumi
- Petani Bagja Sutra di Sukabumi resah rencana pembangunan Yon TP 345/Maung Sancang karena menilai HGU PTPN telah berakhir dan status lahan belum jelas.
- Sejak 2008, petani mengolah sekitar 163 hektare lahan terlantar menjadi agrowisata produktif, menciptakan upah buruh tani sekitar Rp900 juta per bulan serta membangun infrastruktur swadaya.
- Bagja Sutra mendukung ketahanan pangan dan sempat menyediakan lahan sementara, tetapi menolak penggusuran total tanpa relokasi adil serta meminta pembangunan dipindahkan ke lokasi bebas konflik.
Sukabumi, IDN Times - Kawasan Perkebunan Baru Ajol di wilayah Sukabumi Utara mendadak menjadi sorotan publik. Di balik hamparan sayur-mayur yang hijau, deretan pohon buah yang subur, serta denyut nadi pariwisata lokal yang kian menggeliat, tersimpan kecemasan mendalam dari ratusan kepala keluarga yang menggantungkan hidupnya di tanah tersebut.
Lahan yang selama ini disulap menjadi pusat agrowisata dan penopang ekonomi kerakyatan secara mandiri kini terancam oleh rencana pembangunan fisik Batalyon Teritorial Pembangunan (Yon TP) 345/Maung Sancang. Kawasan ini meliputi area perkebunan eks-HGU PTPN VIII (yang kini menjadi bagian dari PTPN I Regional 2), membentang di Kampung Sukanangon, Desa Sukamekar, Kecamatan Sukaraja, hingga Desa Sudajaya Girang, Kecamatan Sukabumi, Kabupaten Sukabumi.
Berikut adalah rangkuman perjalanan dan tuntutan para petani Bagja Sutra terkait kepastian lahan di tengah rencana pembangunan tersebut:
1. Petani resah klaim sepihak dan ancaman penggusuran lahan produktif
Puluhan petani penggarap saat musyawarah terkait rencana pembangunan Yon TP di Sukabumi (IDN Times/dok warga) Ketua Harian Perkumpulan Petani Penggarap Baru Ajol Jaya Sukabumi Utara (Bagja Sutra), Lumindar alias Lulu,menyuarakan kegelisahan ribuan petani penggarap. Menurutnya, akar permasalahan dari konflik ini adalah masih kakunya pola pikir sebagian pemda dan instansi terkait yang kerap membenarkan klaim sepihak PTPN sebagai pemilik lahan.
Padahal, secara legalitas, Hak Guna Usaha (HGU) pihak perusahaan di lokasi tersebut sudah lama berakhir, seperti di Kebun Goalpara yang HGU-nya telah habis sejak tahun 1996 dan 2013. Para petani mendesak adanya kejelasan status agar keberlangsungan hidup mereka tidak terus-menerus terancam.
"Kalau pola pikir Pemda dan instansi terkait masih tidak berubah, ada pembenaran terhadap klaim PTPN sebagai pemilik atas lahan yang jelas-jelas HGU-nya sudah berakhir, dan menganggap petani penggarap hanyalah sekelompok masyarakat yang memanfaatkan lahan yang sewaktu-waktu bisa diminta mengosongkannya petani akan terus merasa terancam akan keberlangsungan penghidupannya," kata Lulu, Senin (9/11/2026).
2. Kontribusi nyata ekonomi kerakyatan dan pembangunan infrastruktur mandiri
ilustrasi petani (pexels.com/Binyamin Mellish) Kehadiran para petani di Kota Baru Ajol bukanlah tanpa dasar. Selama dua dekade terakhir, sejak mulai mengolah lahan terlantar pada 2008 yang dulunya dipenuhi semak belukar, para petani di bawah naungan Bagja Sutra telah membuktikan kontribusi nyata. Kawasan seluas kurang lebih 163 hektare ini telah bertransformasi menjadi kawasan produktif yang mendatangkan perputaran ekonomi luar biasa.
Sektor ekonomi kerakyatan dari upah tenaga kerja buruh tani di lahan seluas 75 hektare diperkirakan mencapai Rp30 juta per hari atau Rp900 juta per bulan. Selain itu, para petani secara swadaya membangun infrastruktur tanpa membebani negara, mulai dari jalan usaha tani, jaringan listrik sejauh 1,8 kilometer hingga pipanisasi air bersih sepanjang 7 km dari tiga titik mata air.
"Hal itu harus benar-benar diuji secara obyektif ilmiah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jangan hanya obyektif menurut pendapat sepihak, tetapi harus transparan, mana status kepemilikan, mana hak pengelolaan, dan mana aktivitas pemanfaatan menurut hukum," ujar Lulu menanggapi perlunya pengujian status lahan secara transparan.
3. Dukung ketahanan pangan nasional namun tolak penggusuran sepihak
ilustrasi petani Indonesia (pexels.com/Danang DKW) Bagja Sutra sebenarnya menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan Pemerintah Pusat dalam memperkuat ketahanan pangan nasional, termasuk rencana strategis TNI mendirikan satuan Yonif TP 345/Maung Sancang. Bahkan, para petani dengan sukarela sempat mempersilakan sebagian lahannya digunakan untuk marshalling area sementara.
Namun, situasi berubah tegang ketika proses mapping dan plotting sepihak mengarah pada penggusuran total lahan produktif yang dikelola anggota Bagja Sutra tanpa solusi relokasi yang berkeadilan. Para petani meminta agar pembangunan dialihkan ke tempat lain yang bebas konflik.
"Dalam audiensi tersebut, salah satu poin kesimpulan krusial yang dihasilkan menyatakan, bahwa petani penggarap tetap berusaha tani di lahan garapannya yang sekarang diberdayakan, dan pembangunan Batalyon TP 345/Maung Sancang digeser ke tempat lain yang bebas konflik dengan petani penggarap, serta ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku oleh pemangku kebijakan," ujar Lulu.
