Pemkot Bandung Belum Anggarkan Pengalihan 7.000 PPPK Paruh Waktu
- Pemkot Bandung belum menganggarkan pengalihan sekitar 7.000 PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu karena mekanisme pembiayaan dari pemerintah pusat belum jelas.
- Wali Kota Muhammad Farhan menyatakan Pemkot Bandung akan mengikuti dan menyesuaikan kebijakan pengalihan status sesuai arahan pemerintah pusat.
- Belanja pegawai untuk PNS, PPPK penuh waktu, dan PPPK paruh waktu sudah dianggarkan, tetapi langkah lanjutan pengalihan status masih menunggu skema pusat.
Bandung, IDN Times - Pemerintah Kota Bandung belum menganggarkan kebutuhan pembiayaan untuk pengalihan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu. Pemkot masih menunggu kejelasan mekanisme pembiayaan dan arahan kebijakan dari pemerintah pusat.
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, Pemkot Bandung akan mengikuti kebijakan pemerintah pusat terkait rencana pengalihan status pegawai tersebut. Namun, pelaksanaannya belum bisa dilakukan sebelum ada kepastian skema pembiayaan.
"Pengalihan PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu, itu kita akan ikut pada arahan kebijakan pemerintah pusat. Tetapi kita belum bisa melakukan tindakan lanjutan apa pun sebelum ada mekanisme pembiayaan yang jelas," ujar Farhan, Senin (9/11/2026).
1. Kebijakan harus selaras
Pemkot Bandung Kaji Pemberian THR PPPK Paruh Waktu. Dok Diskomimfo Bandung Farhan menyebut, jumlah PPPK paruh waktu yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kota Bandung mencapai sekitar 7 ribu orang. Namun, Pemkot Bandung belum bisa memastikan kapan pengalihan status mereka menjadi pegawai penuh waktu dapat dilakukan.
Keputusan tersebut masih bergantung pada kebijakan dan mekanisme yang disiapkan pemerintah pusat. Menurut Farhan, Pemkot Bandung akan menyesuaikan pelaksanaan kebijakan tersebut dengan arahan yang nantinya diberikan pemerintah pusat.
"Betul sekali. Pemerintah pusat apa pun arahannya kita akan ikuti dan kita sesuaikan," katanya.
2. Anggaran untuk ASN lain sudah ada
Pegawai PPPK Paruh waktu di kota bandung. Dok Diskominfo Farhan menegaskan, hingga saat ini belum ada anggaran khusus yang disiapkan Pemkot Bandung untuk membiayai pengalihan PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu. Sebab, kebutuhan anggaran tersebut sangat bergantung pada skema pembiayaan yang nantinya ditetapkan pemerintah pusat.
Meski begitu, Farhan memastikan Pemkot Bandung telah menganggarkan kebutuhan belanja pegawai untuk seluruh aparatur sipil negara (ASN), termasuk PNS, PPPK penuh waktu, dan PPPK paruh waktu.
"Belum. Karena bagaimanapun juga itu sangat tergantung kepada skema yang akan diberikan oleh pemerintah pusat. Saat ini Pemerintah Kota Bandung sudah menganggarkan untuk seluruh ASN, baik itu PNS, PPPK full, maupun PPPK paruh waktu," tuturnya.
3. Pemkot Bandung masih menunggu arahan pemerintah pusat
Pemkot Bandung Kaji Pemberian THR PPPK Paruh Waktu. Dok Diskomimfo Bandung Dengan belum adanya kejelasan mekanisme pembiayaan, Pemkot Bandung belum mengambil langkah lanjutan terkait perubahan status ribuan PPPK paruh waktu tersebut.
Farhan memastikan pemerintah daerah akan mengikuti kebijakan yang ditetapkan pemerintah pusat. Pemkot juga akan menyesuaikan kemampuan anggaran dengan skema yang nantinya diberikan.
Artinya, kepastian pengalihan status sekitar 7 ribu PPPK paruh waktu di Kota Bandung masih menunggu keputusan pemerintah pusat, terutama terkait mekanisme pelaksanaan dan pembiayaannya.
