BPOM dan GSK Bahas Akses Inovasi Kesehatan bagi Masyarakat
Bandung, IDN Times - Perkembangan ilmu pengetahuan di bidang kesehatan membuka peluang bagi masyarakat untuk memperoleh pilihan pengobatan dan pencegahan penyakit yang lebih baik. Namun, manfaat inovasi tersebut tidak hanya ditentukan oleh penemuan obat atau vaksin baru, melainkan juga oleh kecepatan dan kesiapan sistem kesehatan dalam menghadirkannya kepada pasien.
Persoalan akses ini menjadi perhatian dalam pertemuan antara Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kedutaan Besar Republik Indonesia di London, dan perusahaan farmasi global GSK. Pertemuan yang berlangsung di kantor pusat GSK tersebut membahas peluang mempercepat ketersediaan inovasi kesehatan yang aman, berkhasiat, dan bermutu bagi masyarakat Indonesia.
Kebutuhan memperluas akses pengobatan di dalam negeri juga berkaitan dengan beban yang harus ditanggung pasien dan keluarga. Ketika layanan kesehatan yang dibutuhkan belum tersedia di Indonesia, sebagian pasien harus mencari pengobatan ke luar negeri. Kondisi ini diperkirakan menyebabkan sekitar Rp150 triliun pengeluaran kesehatan Indonesia mengalir ke luar negeri setiap tahun.
Data laporan PhRMA 2023 menunjukkan, dari 460 obat baru yang diluncurkan secara global pada periode 2012ā2021, hanya sekitar 9 persen yang tersedia di Indonesia. Rata-rata waktu dari peluncuran global hingga registrasi di Indonesia mencapai sekitar 40 bulan, sementara hanya sekitar 2 persen yang dijamin dalam sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
1. Akses inovasi kesehatan dinilai perlu dipercepat
Ilustrasi pasien di rawat di rumah sakit (freepik.com/Lifestylememory) Ketersediaan obat dan vaksin inovatif dinilai dapat memberikan pilihan perawatan yang lebih sesuai bagi pasien, terutama ketika terapi yang tersedia belum memberikan hasil memadai. Sementara itu, vaksin dapat membantu mencegah penyakit sebelum berkembang menjadi komplikasi, rawat inap, hingga beban finansial bagi keluarga.
GSK menyatakan telah hadir di Indonesia selama beberapa dekade dan terus menjalin kemitraan dengan pemerintah serta tenaga kesehatan. Dalam dua tahun terakhir, perusahaan menyebut telah menghadirkan berbagai obat dan vaksin inovatif setiap enam bulan. Secara global, GSK juga merencanakan investasi sebesar 400 juta pound sterling untuk membangun pusat penelitian dan pengembangan baru di Cambridge Biomedical Campus, Inggris.
Fasilitas seluas sekitar 300 ribu kaki persegi tersebut direncanakan mendukung penelitian di bidang onkologi, penyakit pernapasan, hepatologi, vaksin, dan HIV. Lokasinya yang berdekatan dengan universitas, rumah sakit, layanan pasien, perusahaan bioteknologi, serta ekosistem kecerdasan buatan diharapkan memperkuat kolaborasi riset.
2. Kolaborasi BPOM dan industri diarahkan pada regulasi berbasis sains
BPOM dan GSK Bahas Akses Inovasi Kesehatan bagi Masyarakat (Dok. GSK) Dalam pertemuan tersebut, GSK mengapresiasi kepemimpinan BPOM dalam memperkuat regulasi berbasis sains. Pendekatan yang adaptif, responsif, berbasis risiko, dan terintegrasi dinilai penting untuk menjaga keseimbangan antara percepatan akses inovasi dan perlindungan masyarakat.
Presiden Direktur GSK Indonesia, Giacomo Miccoli, mengatakan percepatan akses terhadap inovasi kesehatan perlu dilakukan tanpa mengurangi standar keamanan, khasiat, dan mutu produk.
āSetiap inovasi membawa kemungkinan untuk pasien dapat memperoleh pilihan perawatan yang lebih sesuai, mencegah penyakit, dan lebih banyak orang dapat menikmati hidup yang bukan hanya lebih panjang, tetapi juga lebih sehat. Kami menyampaikan penghargaan yang tulus kepada BPOM atas kepemimpinan ilmiah, ketelitian, dan keterbukaannya dalam membangun dialog."
"Percepatan akses bukan berarti mengurangi standar, melainkan bekerja lebih cerdas agar bukti ilmiah yang kuat dapat diterjemahkan menjadi manfaat bagi pasien secara tepat waktu, aman, dan bertanggung jawab. Ketika pasien menjadi pusat keputusan, kolaborasi menjadi jalan untuk mengubah sains menjadi harapan dan dampak nyata bagi Indonesia,ā ujar Giacomo, dalam siaran pers yang diterima IDN Times, Senin (9/11/2026).
Plt. Direktur Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor BPOM, Dr. Shanti Marlina menegaskan bahwa inovasi kesehatan harus tetap berorientasi pada perlindungan dan manfaat bagi pasien.
āBagi BPOM, inovasi kesehatan harus selalu bermuara pada perlindungan dan manfaat bagi pasien. Dialog serta pertukaran pengetahuan dengan GSK menjadi bagian dari upaya memperkuat ilmu regulasi, sistem mutu, dan farmakovigilans sehingga inovasi dapat dinilai secara tepat waktu dengan tetap memenuhi standar keamanan, khasiat, dan mutu."
"Kolaborasi berbasis bukti seperti ini penting untuk membangun sistem regulasi yang tangguh, responsif, dan dipercaya masyarakat, serta mendukung upaya agar masyarakat dapat menjalani kehidupan yang lebih panjang, sehat, dan produktif,ā kata Shanti.
3. Tiga fokus kolaborasi untuk memperkuat akses pasien
ilustrasi pasien dirawat di rumah sakit (magnific.com/magnific) Dialog di London juga diarahkan pada penguatan kerja sama dalam beberapa bidang praktis. Pertama, pengembangan dialog ilmiah sejak tahap awal dan pemanfaatan mekanisme reliance untuk mendukung evaluasi berbasis bukti yang lebih efisien, tanpa mengurangi kewenangan BPOM dalam mengambil keputusan.
Kedua, penguatan kesiapan registrasi dan peluncuran obat, vaksin, serta indikasi baru prioritas agar dapat tersedia di dalam negeri. Ketiga, pertukaran keahlian berkelanjutan dalam ilmu regulasi (regulatory science), sistem mutu, dan farmakovigilans.
GSK Indonesia menyatakan akan melanjutkan kolaborasi secara transparan bersama BPOM dan para pemangku kepentingan di Indonesia. Perusahaan berharap kemajuan ilmiah dapat diterjemahkan menjadi akses kesehatan yang bertanggung jawab, sehingga manfaat inovasi dapat dirasakan pasien melalui pencegahan penyakit, peningkatan kualitas perawatan, serta berkurangnya beban pasien dan keluarga.
