IATPI Ungkap Minimnya Anggaran Daerah untuk Pengelolaan Sampah
Bandung, IDN Times - Anggaran pemerintah daerah untuk membiayai layanan persampahan masih tergolong minim. Ikatan Ahli Teknik Penyehatan dan Teknik Lingkungan Indonesia (IATPI) mencatat, alokasi anggaran di sejumlah daerah hanya berkisar 0,3 hingga 0,4 persen.
Keterbatasan anggaran tersebut dinilai menjadi salah satu persoalan yang menghambat perbaikan tata kelola sampah di Indonesia. Di tengah tuntutan penanganan sampah yang semakin besar, pemerintah daerah membutuhkan sumber pembiayaan alternatif, termasuk melalui keterlibatan investor dan pelaku usaha.
Ketua Umum IATPI, Endra S. Atmawidjaja mengatakan, pemerintah daerah selama ini menjadi penyelenggara layanan publik di bidang persampahan. Namun, dukungan anggaran yang tersedia belum sebanding dengan kebutuhan pengelolaan sampah.
"Di sesi business forum ini kita melihat yang saya sebut new actors pengelolaan sampah. Ketika sampah dikelola tentu terdapat pembiayaan. Pemda itu sebagai penyelenggara layanan publik di bidang persampahan alokasinya masih sangat kecil, masih di antara 0,3 sampai 0,4 persen," kata Endra dalam rangkaian The 13th Asia-Pacific Landfill Symposium (APLAS) 2026 hari kedua di Aula Timur ITB, Selasa (10/11/2026).
1. Ada beberapa yang menaikan anggaran penangan sampah hingga satu persen
Dok. IDN Times-Azzis Zulkhairil Menurut Endra, sejumlah daerah memang mulai meningkatkan alokasi anggaran persampahan hingga di atas satu persen. Makassar dan Gresik, misalnya, disebut telah mengalokasikan sekitar empat persen.
Namun, kondisi tersebut belum merata. Sebagian besar pemerintah daerah masih kesulitan memenuhi kebutuhan pembiayaan layanan persampahan.
"Mayoritas ini kan masih struggling dengan pembiayaan. Maka, kita lihat di business forum ini ada aktor-aktor baru yang menjembatani financial gap itu," kata dia.
2. Delapan daerah disiapkan masuk batch kedua PSEL
Pengangkutan sampah ke TPA Sarimukti. dok Pemkot Bandung Endra menambahkan, kebutuhan pembiayaan tidak hanya menyasar proyek berskala besar seperti Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) yang masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN). Pengelolaan sampah berbasis komunitas juga membutuhkan dukungan pendanaan.
"Di luar itu masih banyak stream pembiayaan lain sampai yang mikro, microfinance itu juga banyak, tapi yang bergerak biasanya di level komunitas," katanya.
Sementara itu, Ketua Pelaksana Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) sekaligus Anggota Dewan Kehormatan IATPI, Dida Gardera mengatakan, pembangunan PSEL menjadi salah satu langkah pemerintah mempercepat penanganan persoalan sampah.
Saat ini, terdapat tiga proyek PSEL yang telah masuk PSN dan melaksanakan peletakan batu pertama atau groundbreaking, yakni di Bogor, Bekasi, dan Denpasar.
Pemerintah juga menyiapkan delapan daerah untuk masuk dalam pembangunan PSEL tahap kedua. Proses tersebut ditargetkan berlangsung dalam satu hingga dua bulan ke depan.
"Nanti batch keduanya mudah-mudahan dalam waktu satu sampai dua bulan ini, kalau saya tidak salah di delapan kota. Nah, itu semua di dalam program Proyek Strategis Nasional," kata Dida.
3. Pengelolaan sampah tetap perlu diperkuat dari hulu
TPA Sarimukti di Kabupaten Bandung Barat. (Rizki/IDN Times) Dia menjelaskan, pembiayaan pembangunan PSEL pada dasarnya berasal dari masing-masing pemrakarsa proyek. Danantara menjadi salah satu pihak yang berpeluang bekerja sama dengan investor maupun pemilik teknologi pengolahan sampah.
Meski demikian, Dida menegaskan bahwa pembangunan PSEL bukan satu-satunya upaya yang dilakukan pemerintah. Pengelolaan sampah tetap perlu diperkuat dari hulu, termasuk melalui edukasi dan kebiasaan masyarakat memilah sampah sejak dari sumbernya.
"Jadi, ini salah satu bentuk, walaupun mungkin ada beberapa yang ditarik pusat, tapi kembali lagi ke program yang bisa dirasakan langsung oleh daerah, terutama masyarakat di daerah," ujarnya.
