Perjuangan Panjang KH Abbas dan Suryadarma Jadi Pahlawan Nasional
Bandung, IDN Times - Penobatan gelar pahlawan nasional oleh Pemerintah Indonesia, tidak bisa datang secara tiba-tiba, ada proses panjang yang harus ditempuh termasuk penelitian sejarah, hingga pembuktian rekam jejak perjuangan yang harus dibuktikan sebelum seseorang dinyatakan layak menyandang gelar pahlawan.
Hal itu pula yang mengiringi perjalanan KH Abbas Abdul Jamil dan Marsekal TNI (Purn) R. Suryadi Suryadarma. Dua tokoh asal Jawa Barat itu akhirnya ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional 2026 setelah melalui proses pengusulan yang dimulai sejak 2023-2024.
1. Usulan KH Abbas Abdul Jamil datang dari lingkungan Pondok Buntet
Ulama sekaligus pejuang kemerdekaan dari Pesantren Buntet, Kabupaten Cirebon, KH Abbas Abdul Jamil Ketua Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah (TP2GD) Provinsi Jawa Barat, Reiza D. Dienaputra mengatakan, perjuangan mengusulkan kedua tokoh tersebut bermula dari masyarakat dan kelompok yang memiliki perhatian terhadap sejarah perjuangan mereka.
Usulan KH Abbas Abdul Jamil datang dari lingkungan Pondok Buntet Pesantren, Kabupaten Cirebon. Dukungan tersebut kemudian diperkuat TP2GD Kabupaten Cirebon.
Sementara itu, pengusulan Marsekal TNI (Purn) R. Suryadi Suryadarma berasal dari masyarakat dan mendapat dukungan dari lingkungan TNI Angkatan Udara.
"Dua nama ini sebenarnya muncul pada tahun 2023-2024 untuk diperjuangkan, diusulkan menjadi pahlawan nasional. KH Abbas Abdul Jamil munculnya dari teman-teman Pondok Buntet Pesantren Kabupaten Cirebon," kata Reiza saat dihubungi, Selasa (10/11/2026).
"Usulannya muncul dari sana dan juga dari teman-teman TP2GD Kabupaten Cirebon. Sementara Pak Suryadi Suryadarma itu munculnya dari masyarakat dan kemudian diperkuat juga oleh teman-teman dari TNI AU," katanya.
2. Jasa tokoh harus dibuktikan
Potret Pahlawan Nasional Indonesia (thegorbarsla.com) Dari usulan masyarakat tersebut, proses berikutnya tidak berhenti pada pengumpulan dukungan. TP2GD Jawa Barat harus memastikan bahwa rekam jejak perjuangan kedua tokoh benar-benar memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Pahlawan Nasional.
Penelitian dan pengkajian dilakukan dengan menelusuri bukti serta sumber sejarah yang dapat dipertanggungjawabkan. Sebab, menurut Reiza, pengakuan terhadap jasa seorang tokoh tidak cukup hanya bersandar pada cerita yang diwariskan secara turun-temurun.
"Berangkat dari usulan itu tentunya kami melakukan kajian tentang kelayakan dua tokoh ini. Intinya untuk membuktikan bahwa perjuangan mereka harus didukung data-data historis," ujarnya.
"Jadi bukan konon katanya, bukan dongeng, bukan cerita, tetapi memang ada narasi-narasi sejarah yang didukung sumber-sumber sejarah yang kredibel," kata Reiza.
3. Lolos pada 2024, dan baru ditetapkan pada 2026
Rumah peninggalan pahlawan nasional, Prof. dr. M. Sardjito di Kelurahan Terban, Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta. (IDN Times/Tunggul Damarjati) Perjuangan pengusulan kedua tokoh tersebut sebenarnya telah membuahkan hasil pada 2024. Namun, kelolosan dalam tahapan pengusulan tidak serta-merta membuat mereka langsung menerima gelar Pahlawan Nasional.
Keduanya harus menunggu karena jumlah tokoh yang ditetapkan setiap tahunnya terbatas. TP2GD Jawa Barat kemudian kembali mengajukan nama mereka hingga akhirnya penetapan terealisasi pada 2026.
"Dua tokoh ini kami ajukan pada tahun 2024 dan hasil 2024 itu ternyata mereka sudah lolos, cuma akhirnya waiting list. Maka kita ajukan kembali dan sekarang 2026 ini akhirnya ditetapkan," ungkapnya.
Reiza menjelaskan, jumlah tokoh yang memperoleh gelar Pahlawan Nasional pada periode sebelumnya relatif terbatas, sekitar lima hingga enam orang. Sementara itu, jumlah penerima dalam penetapan 2026 lebih banyak.
"Jadi sebenarnya sudah lolos sejak 2024 pada dasarnya kalau saya membaca itu. Tapi karena waiting list. Kalau dulu jumlah Pahlawan Nasional dibatasi, paling lima sampai enam orang, tapi sekarang jumlahnya banyak, kalau tidak salah 18 orang," tuturnya.
Bagi TP2GD Jawa Barat, proses panjang itu menunjukkan bahwa pengusulan gelar Pahlawan Nasional bukan perkara administratif semata. Ada tanggung jawab untuk memastikan setiap tokoh yang diusulkan memiliki rekam jejak perjuangan yang kuat dan dapat dibuktikan secara historis.
"Prosesnya cukup panjang, kami cukup berhati-hati, terutama karena persyaratannya sangat ketat untuk menjadi Pahlawan Nasional, baik berpijak pada regulasi undang-undang, peraturan pemerintah maupun permen," kata Reiza.
