Wakil Wali Kota Bandung Erwin Minta Status Tersangka Dibatalkan
- Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, meminta status tersangkanya dibatalkan karena dianggap tidak sesuai aturan.
- Tim pengacara Erwin menyampaikan tujuh materi dalam berkas praperadilan, termasuk kesalahan prosedur dalam penggeledahan oleh Kejari Bandung.
- Penggeledahan dilakukan tanpa persetujuan dan kehadiran penghuni sah rumah dinas, serta tanpa izin dari Ketua Pengadilan Negeri, melanggar Pasal 33 ayat 3 dan Pasal 38 ayat 1 KUHAP.
Bandung, IDN Times - Wakil Wali Kota Bandung Erwin menganggap penetapan tersangka dalam kasus penyalahgunaan wewenang oleh Kejari Bandung banyak yang tidak sesuai aturan. Politisi Partai PKB ini juga meminta status tersangkanya dibatalkan.
Hal ini disampaikan oleh tim pengacara Erwin saat membacakan berkas praperadilan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Bandung, Jalan LL RE Martadinata, Selasa (6/1/2026). Adapun persidangan dipimpin langsung oleh hakim Agus Komaarudin.
Dalam berkas praperadilan ada tujuh materi yang dimohonkan kepada hakim. Salah satunya mengenai adanya kesalahan prosedur dalam penggeledahan oleh pihak Kejari Bandung.
"Penggeledahan dilakukan tanpa persetujuan dan kehadiran penghuni sah fakta hukum yang terjadi, termohon (Kejari Bandung) melakukan penggeledahan terhadap rumah dinas, namun tidak dihadiri oleh penghuni sah rumah," ujar salah satu tim pengacara Erwin, Bobby H. Siregar saat membacakan berkas praperadilan.
1. Penggeledahan tidak sesuai subjek hukum berwenang
Selain itu, penggeledahan juga dilakukan tanpa persetujuan dari penghuni rumah, dan penggeledahan ditandatangani oleh pihak yang bukan penghuni atau pihak yang tidak memiliki kapasitas hukum. Sehingga, penggeledahan dinilai tidak sesuai dengan aturan.
"Dengan demikian, secara faktual dan yuridis, penggeledahan dilakukan tanpa subjek hukum yang berwenang," kata Bobby.
Menurut Bobby, perbuatan Kejari Bandung melanggar ketentuan Pasal 33 ayat 3 KUHAP yang mana secara tegas menyatakan, setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh tersangka atau penghuni, jika tidak hadir, oleh dua orang saksi. Norma ini bersifat imperatif, bukan pilihan.
"Penyitaan dilakukan tanpa izin ketua pengadilan negeri, termohon melakukan penyitaan terhadap barang-barang pemohon tanpa pernah memperlihatkan izin Ketua Pengadilan Negeri," katanya.
2. Barang sitaan wajib dikembalikan
Menurutnya, hal tersebut melanggar Pasal 38 ayat 1 KUHAP yang menyatakan penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan izin Ketua Pengadilan Negeri setempat, sehingga Izin pengadilan adalah syarat mutlak.
"Tanpa izin maka penyitaan tidak pernah sah Jenis cacat hukumnya; Cacat absolut, penyitaan batal demi hukum, barang sitaan wajib dikembalikan," kata dia.
3. Minta perkara ini diberhentikan
Dengan begitu, Bobby memohon agar pengadilan Negeri Bandung mengabulkan praperadilan kliennya dan menghentikan proses hukum yang kini masih berjalan karena tidak sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku.
"Memohon agar pengadilan memerintahkan untuk menghentikan penyelidikan dan minta pemohon (Erwin) dipulihkan sesuai harkat dan martabat," kata dia.
Sebelumnya, persidangan akan dilanjutkan Rabu 7 Januari 2025, dengan agenda jawaban dari pihak termohon yaitu Kejari Kota Bandung.
