Prabowo Kalah dari KDM di Survei SMRC, Pengamat: Saatnya Bertobat
- Survei SMRC Juli 2026 menempatkan Dedi Mulyadi di puncak elektabilitas calon presiden dengan 35 persen, melampaui Prabowo Subianto 14,5 persen dan tokoh nasional lainnya.
- Pengamat Pius Sugeng menilai penilaian publik terhadap dampak kebijakan nasional, komunikasi politik, serta berbagai kegaduhan memengaruhi turunnya elektabilitas Prabowo.
- Direktur IPO Dedi Kurniansyah mengaitkan popularitas Dedi Mulyadi dengan aktivitas media sosial; ia juga menyoroti metode gabungan survei dan kemungkinan perubahan elektabilitas mengikuti momentum.
Bandung, IDN Times - Elektabilitas Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi alias KDM jauh mengungguli ketua umum partainya, Prabowo Subianto dalam Survei calon presiden yang dilakukan oleh Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC).
KDM memperoleh dukungan 35 persen sementara Presiden Prabowo 14,5 persen. Dia juga mengungguli beberapa nama tokoh politik nasional lainnya, seperti Anies Baswedan (8,2 persen), Gibran Rakabuming Raka (7,7 persen), Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY (4,9 persen), Ganjar Pranowo (4,2 persen), Mahfud MD (4 persen), Puan Maharani (1,3 persen), Sherly Tjoanda (1,2 persen).
Kemudian, Purbaya Yudhi Sadewa (1,1 persen), Surya Paloh (1 persen). Survei ini dilakukan pada 5–19 Juli 2026 terhadap 749 responden yang mewakili warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih.
Sebanyak 605 responden diwawancarai melalui telepon menggunakan metode double sampling dan 144 responden yang diwawancarai secara tatap muka menggunakan metode stratified multistage random sampling. Sampel dipilih secara acak dengan margin of error kurang lebih 3,7 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
1. Kebijakan yang dikeluarkan oleh masing-masing pemimpin turut mempengaruhi
Pengamat Politik dari Universitas Katolik Parahyangan (UNPAR), Pius Sugeng Prasetyo mengatakan, ada beberapa faktor yang mempengaruhi tingginya elektabilitas KDM dibandingkan Prabowo Subianto. Menurutnya, aspek popularitas dalam pemilihan presiden masih menjadi variabel utama.
Kemudian, tidak hanya popularitas melainkan ada faktor lainnya di mana masyarakat saat ini sudah bisa menilai atau membuat asesmen terhadap figur-figur calon presiden.
"Tentu saja Prabowo sebagai Presiden ya figur yang dikenal pastilah dibandingkan dengan Dedi Mulyadi. Namun kita juga harus melihat juga bahwa sampai sejauh mana dampak dari satu kebijakan atau langkah yang ditempuh oleh figur publik," katanya.
Menurutnya, ketika kebijakan-kebijakan dari para tokoh tersebut tidak memberikan implikasi yang positif atau menimbulkan suatu persoalan-persoalan, maka elektabilitas pun akan terdampak.
"Prabowo dengan kebijakan-kebijakan nasionalnya, mulai dengan MBG-nya (Makan Bergizi Gratis), mulai dengan Kopdes-nya, kemudian Sekolah Rakyatnya, terus nanti juga akan membuat suatu Universitas Republik Indonesianya. Ya saya pikir orang mulai menilai ini apa-apaan," katanya.
2. Prabowo banyak melontarkan pernyataan yang membuat rakyat bereaksi
Komunikasi politik juga, dikatakan dia, ikut mempengaruhi bagaimana respons publik saat para pemimpin menyampaikan program atau kebijakan di tengah kondisi ekonomi global seperti saat ini.
Pius mencontohkan beberapa kasus yang saat ini muncul dan membuat kegaduhan di masyarakat, termasuk perkara yang sangat mencolok persoalan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus.
"Persoalan-persoalan ini yang membuat orang ini gimana sih negara ini makin absurd ya? Kemudian orang kalau menilai seperti itu ya memang ini menjadi sebuah tanggung jawab utamanya ada di pimpinan tertinggi dalam hal ini adalah Presiden," tuturnya.
Lain halnya dengan KDM turut memunculkan solusi-solusi dengan kondisi negara seperti sekarang ini dengan otoritasnya sebagai Gubernur Jawa Barat. Meskipun, kata dia, tidak semua masyarakat Jabar setuju dengan gagasan-gagasannya.
"Dia melakukan sesuatu yang memang bisa dinilai oleh masyarakat itu memberikan satu manfaat bagi masyarakat, ya pasti dia akan mendapatkan positive point oleh masyarakatnya. Jadi kembali lagi, dampak apa yang dihasilkan ketika langkahnkebijakan dilakukan oleh publik figur seperti ini," tutur Pius.
3. Prabowo harus tobat jika ingin elektabilitas saingi KDM
Kendati begitu, Prabowo, menurut Pius bisa saja menguatkan elektabilitasnya kembali dan mengalahkan KDM, dengan catatan presiden bisa melakukan satu pertobatan dengan membenahi semua program-program prioritasnya.
Pius menilai, ketika presiden tidak melakukan pertobatan, potensi elektabilitas makin tergerus sangat besar dari kader partainya, yaitu KDM.
"Prabowo bisa, kalau tidak melakukan satu pertobatan yang dengan kebijakan-kebijakan yang harus direvisi atau dievaluasi, kalau tidak berani, dia pasti akan makin jatuh nanti popularitasnya," ujarnya.
Dalam beberapa kali sambutan, Pranowo Subianto kerap kali membuat reaksi publik, Pius menyarankan agar hal tersebut turut dilakukan evaluasi. Sebab, publik akan menilai langsung dan itu akan berdampak kepada kepercayaan.
"Pertobatan dalam yang saya artikan sebagai keberanian untuk mengevaluasi kebijakan-kebijakan strategis. Kalau misalnya seperti MBG itu harus dihentikan, hentikan, nggak ada masalah toh? Kita banting setir untuk membuat satu kebijakan-kebijakan yang lebih kontekstual sesuai dengan memang dibutuhkan," katanya.
4. Elektabilitas KDM tinggi karena aktivitas di media sosial
Dihubungi, Direktur Ekesekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurniansyah berpandangan, tingginya popularitas KDM dikarenakan aktivitas sosial medianya yang tinggi. Hal tersebut berdampak luas tidak hanya kepada warga Jabar melainkan seluruh wilayah Indonesia.
"Popularitas Dedi Mulyadi memang sedang berada pada tren yang tinggi, kegiatannya di media sosial potensial dikenal masyarakat tidak saja di Jawa Barat, terlebih Dedi Mulyadi juga gemar membuat konten di luar Jawa Barat," ujar Dedi.
Dedi pun tidak kaget dengan tingginya popularitas KDM yang mengalahkan beberapa tokoh nasional lainnya, bahkan presiden sekalipun yang mana merupakan ketua umum Partai Gerindra, di mana Dedi Mulyadi menjadi anggota di dalamnya.
"Dengan kondisi itu elektabilitasnya yang tinggi cukup masuk akal, hanya sajadengan metode SMRC saat survei menggabungkan dua cara wawancara via telepon dan tatap muka, ini membuat perbedaan dibanding dengan satu metodologi dalam pengambilan sample, sehingga potensi margin errornya masih tinggi," ujarnya.
Kendati begitu, Dedi mengatakan, survei akan alami perubahan mengikuti momentum, Prabowo pun mungkin sedang alami penurunan karena tren kebijakan dan reputasi yang kurang baik.
"Meskipun, Dedi Mulyadi miliki peluang tetap berada di atas, utamanya jika mendapat sokongan politik dari Prabowo," tuturnya.
Dia juga menilai, opini publik saat ini hanya berdasar pada respon pengenalan dan kesukaan, sehingga tokoh lain bisa saja lebih baik dalam bekerja dibanding Dedi Mulyadi.
"Tetapi jelas Dedi Mulyadi jauh lebih baik soal mengelola media sosial dan memantik popularitas, ini dilema sebenarnya karena mempengaruhi publik itu terbukti tidak berdasarkan kinerja," ucapnya.
