KDM Laporkan Keanehan Pengelolaan Dana PI ONWJ ke Presiden Prabowo
- Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi melaporkan kepada Presiden Prabowo soal dana PI 10 persen ONWJ yang wajib melalui BUMD, bukan langsung masuk kas daerah.
- Dedi menilai mekanisme tersebut mengurangi manfaat bagi daerah karena dana BUMD dipakai membentuk perusahaan turunan dan berubah menjadi piutang, alih-alih menjadi pendapatan daerah.
- Presiden Prabowo disebut merespons positif dan akan mengevaluasi regulasi. Dedi juga berencana mengakhiri perantara BUMD pada kerja sama tertentu serta mengonsolidasikan BUMD Jabar menjadi Sangga Buana.
Bandung, IDN Times - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi alias KDM turut menyampaikan langsung persoalan pengelolaan dana participating interest (PI) 10 persen dari wilayah kerja Offshore North West Java (ONWJ) yang selama ini tidak langsung masuk ke kas daerah, kepada presiden Prabowo Subianto.
Dedi menyampaikan semua temuan-temuannya tersebut saat bertemu Presiden Prabowo dalam pelantikan Pamong Praja Muda Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), di Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Rabu (29/7/2026).
Menurut KDM, salah satu aturan yang perlu segera dibenahi adalah mekanisme penyaluran dana PI 10 persen dari PT Pertamina Hulu Energi ONWJ yang selama ini harus melalui badan usaha milik daerah (BUMD), bukan langsung disetorkan ke kas daerah.
"Tadi saya bicara dengan Pak Presiden. Ada dua hal yang tidak akan saya sampaikan karena menyangkut daerah lain. Yang satu hal tadi saya sampaikan adalah, saya bilang, 'Pak, ada keanehan di republik ini.' Apa keanehannya? Dana bagi hasil migas, keuntungan dari PT Pertamina, diserahkannya harus melalui BUMD," kata Dedi dikutip, Kamis (30/7/2026).
1. BUMD dapat penghasilan kemudian tidak disetorkan ke kas daerah
Menurut Dedi, mekanisme tersebut membuat daerah tidak memperoleh manfaat optimal karena dana yang diterima BUMD tidak seluruhnya disetorkan sebagai pendapatan daerah. Sebaliknya, dana tersebut justru digunakan untuk membentuk anak perusahaan hingga perusahaan turunannya.
"Kenapa tidak langsung ke kas daerah? Dampaknya apa? Bertahun-tahun ke belakang masuk BUMD, oleh BUMD-nya tidak dimasukin ke kas daerah. Dibikin anak perusahaan, cucu perusahaan, bahkan cicit perusahaan," ujarnya.
2. Presiden pastikan akan mengubah peraturan yang ada
Dedi mengatakan, Presiden Prabowo merespons positif masukannya dan menyampaikan bahwa regulasi tersebut akan segera dievaluasi. Namun, dia tidak memberikan keterangan pasti kapan revisi peraturan ini akan dilakukan.
"Kata Pak Presiden akan segera diubah peraturannya. Mudah-mudahan ke depan hal-hal yang aneh di Republik ini harus segera diubah," katanya.
3. Kerja sama PT Damri dengan BUMD Jabar akan dicoret
Lebih lanjut, Dedi menyinggung pola kerja sama sejumlah BUMD dengan pihak lain yang dinilai tidak memberikan manfaat maksimal bagi pemerintah daerah. Salah satu contoh yang disampaikannya adalah kerja sama PT DAMRI dengan BUMD Jasa Sarana dalam pengelolaan layanan Trans Jabar.
"Saya mulai bulan Agustus saya coret, langsung dari Pemprov Jabar dengan Damri, enggak ada lagi lewat Jasa Sarana. Ini BUMD percaloan sangat luar biasa, ada bertahun-tahun. Ketika saya hitung keuntungan BUMD ini apa saja, ternyata banyak," katanya.
"Terus ke mana duitnya? Bikin anak perusahaan, cucu perusahaan, kerja sama dengan PT A, PT B, PT C, ratusan miliar uangnya berubah menjadi piutang, bukan masuk ke kas daerah," katanya.
Ke depan, Dedi berencana menyederhanakan struktur BUMD di Jawa Barat dengan mengonsolidasikannya menjadi satu entitas bernama Sangga Buana.
"Nanti BUMD Jabar hanya satu, namanya Sangga Buana. Dia penyangga dunia dan sampai akhirat," ucapnya.
