Elektabilitas Ungguli Prabowo, KDM Bisa Jadi Kuda Hitam Pilres 2029?
- Survei SMRC mencatat elektabilitas Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi 35 persen, melampaui Prabowo Subianto 14,5 persen dalam bursa calon presiden.
- Pengamat Muradi menilai gaya Dedi yang populis, komunikatif, dan rasional menguntungkannya, sementara Prabowo dinilai berjarak serta terdampak kebijakan yang memicu respons negatif publik.
- Muradi menyebut Dedi sebagai kuda hitam 2029; Gerindra perlu menentukan arah pencalonan, sedangkan Dedi perlu menjaga komunikasi internal dan menghadapi tantangan Sundanese Syndrome.
Bandung, IDN Times - Guru Besar Ilmu Politik dan Keamanan Universitas Padjadjaran (Unpad), Muradi memberikan analisis terhadap tingginya elektabilitas Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM) yang mengungguli Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden RI, Prabowo Subianto, dalam survei bursa calon presiden Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) terbaru.
Survei SMRC menyatakan KDM berhasil mengantongi dukungan sebesar 35 persen, terpaut jauh di atas Prabowo yang hanya mendapatkan 14,5 persen.
Menurut Muradi, tingginya angka elektabilitas KDM tidak terlepas dari pola pendekatan komunikasinya yang dinilai berhasil membaca keinginan publik. Dia mengatakan, Dedi Mulyadi bisa menggabungkan gaya populis ala Joko "Jokowi" Widodo yang gemar membaur dengan masyarakat, namun tetap memiliki karakter yang komunikatif dan rasional.
"Itu yang tidak dibaca oleh Pak Prabowo selama dua tahun terakhir. Kan dia berkesan sangat elitis, sangat berjarak kalau saya lihat. Nah itu yang saya kira KDM punya persepsi agak berbeda dengan yang ada saat ini," ujar Muradi saat dikonfirmasi, Kamis (30/7/2026).
1. Gaya komunikasi publik Prabowo tak merakyat
Seperti halnya, mantan Presiden Jokowi, Muradi menilai, KDM bisa mengkombinasikan gaya merakyat tersebut dengan masyarakat dan beradu argumen, tidak hanya mengangguk kepala saat bertemu masyarakat.
"KDM kalau salah dia bisa berargumentasi, bisa berdebat dengan publik. Itu yang tidak pernah dilakukan oleh Pak Jokowi. Hari ini dia menjadi sosok yang lain, tetap populis tapi populisnya kemudian bisa rasional," ungkapnya.
Sebaliknya, Muradi menilai posisi Prabowo justru kian melemah akibat gaya kepemimpinannya yang terkesan elitis. Situasi ini, kata dia, diperparah oleh sejumlah kebijakan yang memicu reaksi negatif publik, seperti kenaikan tunjangan kinerja (tukin) tentara yang kontras dengan nasib para buruh dan dosen.
"Pak Prabowo kan elitis, cenderung punya kedekatan yang berjarak dengan masyarakat. Dia juga berjarak dengan para pembantunya dan sebagainya. Jadi satu hal yang saya kira tidak bisa terpisahkan satu dengan yang lainnya," katanya.
"Artinya memang posisi KDM diuntungkan dengan situasi politik hari ini. Dia kemudian menjadi alternatif di luar yang lainnya," ucap Muradi.
2. Partai Gerindra harus menangkap signal elektabilitas KDM
Di sisi lain, Muradi menilai, Raihan elektabilitas KDM dalam survei ini menjadi alarm bagi Partai Gerindra, apakah potensi kader bisa kemudian dimaksimalkan untuk melangkah ke kancah politik nasional atau justru dibiarkan begitu saja.
"Opsi pertama, Gerindra bisa mengompilasi, jadi dia menjadi salah satu yang dijaga supaya tidak dibajak partai lain. Tapi artinya kan masih ada opsi, kalau tetap dengan Gerindra berarti memungkinkan beliau nomor dua (Cawapres) kalau Pak Prabowo masih maju," tutur Muradi.
Opsi terakhir, Partai Gerindra harus menegaskan apakah Prabowo akan maju kembali sebagai Capres atau cukup hanya satu periode. Muradi menjelaskan, apabila Prabowo dipastikan akan maju kembali, maka peluang KDM menyebrang ke partai lainnya kemungkinan bisa terjadi.
"Kalau misalkan maju kembali, maka buat Dedi Mulyadi peluang dia untuk "lompat pagar" itu besar ketimbang yang lainnya. Jadi ini perlu dilihat secara komprehensif. Kalau misalkan katakanlah ada sinyal Pak Prabowo sakit dan tidak bisa maju berikutnya, ya harus disampaikan di internal supaya tidak ada pembelahan kader," jelasnya.
Tingginya elektabilitas ini pun, kata Muradi, harus menjadi pengingat bagi KDM agar selalu bisa waspada terhadap kondisi politik sekaligus bisa semakin membangun komunikasi dengan elit-elit yang ada di Gerindra.
"Cara menjaga agar tetap on the track adalah dengan membangun komunikasi serius dengan internal Gerindra. Pilihannya cuma dua: dicalonkan atau tidak. Kalau tidak, ya dari sekarang sudah berpikir menggunakan kendaraan politik baru," kata dia.
3. KDM bisa menang meski tidak diusung Partai Gerindra
Lebih lanjut, Muradi menyarankan agar Partai Gerinda harus benar-benar mempertimbangkan survei dari elektabilitas KDM itu sendiri. Sebab, jika peluang ini tidak dimanfaatkan secara maksimal partai berlambang burung Garuda tersebut akan sulit berkuasa kembali.
"Saya memprediksi, katakanlah Gerindra tetap mencalonkan Pak Prabowo, sementara KDM dicalonkan partai lain (Golkar, Nasdem, atau PDIP). Kalau KDM yang menang dan Pak Prabowo kalah telak maka itu akan men-downgrade semua yang sudah dibangun Pak Prabowo selama ini. Jadi itu sebuah pertaruhan," katanya.
Muradi pun menganggap KDM sebagai kuda hitam dalam kontestasi politik nasional mendatang. Hanya saja, jika melihat fenomena yang terjadi di lapangan ada beberapa tantangan yang harus dihadapi Dedi Mulyadi, salah satu diantaranya psikologis politik yang ia sebut sebagai sundanese syndrome.
"Sindrom di mana tokoh Sunda begitu ke Ibu Kota seringkali hasilnya 'zonk'. Kita punya Ridwan Kamil, dulu ada Ceu Popong, Eka Santosa. Saya khawatir ada sindrom itu," ungkapnya.
KDM memang memiliki rekam jejak yang panjang dalam dunia politik, dia sudah mencicipi sebagai Anggi DPRD Kabupaten Purwakarta, Bupati Purwakarta, DPR RI, dan saat ini sebagai gubernur. Hanya saja, mitos soal sundanese syndrome, kata dia, harus bisa dipecahkan.
"Kita uji saja setahun dua tahun ini. Kalau dua hal itu berhasil (mematahkan mitos dan mengelola isu nasional), dia punya potensi besar untuk menang," kata Muradi.
