Penghematan Anggaran Selama Uji Coba WFH Capai Rp57 Juta Per Bulan
- Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengungkapkan efisiensi anggaran selama uji coba WFH mencapai Rp57 juta per bulan.
- Penghematan listrik dan operasional pendukung ASN berbeda-beda setiap OPD, dengan penghematan terendah di Diskominfo dan penghematan tertinggi di Setda Gedung Sate.
- Uji coba dua skema WFH mampu menekan biaya operasional hingga 20 persen, sehingga gubernur memutuskan melakukan WFH 100 persen tiap Kamis pada 2026.
Bandung, IDN Times - Pemerintah Provinsi Jawa Barat membeberkan secara rinci efisiensi anggaran yang dihasilkan selama uji coba work from home (WFH) atau bekerja dari rumah pada November-Desember 2025 dengan dua mekanisme yang berbeda. Hasilnya, penghematan mencapai puluhan juta Rupiah.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jabar, Dedi Supandi mengatakan, penghematan listrik dan operasional pendukung ASN saat menerapkan WFH berbeda-beda pada setiap organisasi perangkat daerah (OPD) atau dinas.
Seperti Dinas Komunikasi dan informatika (Diskominfo) Provinsi Jabar yang penghematannya relatif rendah karena memiliki server yang tidak dapat dimatikan saat WFH, termasuk Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) yang mengelola fasilitas layanan publik.
"Jadi ada penghematan terendah, ada penghematan tertinggi. Setda Gedung Sate misalnya penghematan listriknya mencapai di Rp29.201.432 per bulan," ujar Dedi, Rabu (7/1/2026).
1. Operasional juga lebih hemat
Angka tersebut, kata Dedi, didapatkan dari hasil perbandingan biaya pembayaran listrik setiap bulan di Setda Gedung Sate sebelum dan sesudah menerapkan WFH. Terdapat juga beberapa penghematan di luar komponen tersebut.
"Selain penghematan listrik, ada juga penghematan operasional seperti penggunaan air dan operasional pendukung ASN di Setda Gedung Sate mencapai Rp.57.367.496 dan setiap OPD itu jumlahnya berbeda-beda," katanya.
Lebih lanjut, Dedi menjelaskan, rata- rata penghematan dari WFH itu mencapai 21,7 persen. Namun, saat disinggung berapa rupiah yang berhasil dihemat dari 21,7 persen itu, Dedi mengaku masih berkoordinasi dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).
"Kalau kumulatif secara Rupiahnya masih dikoordinasikan dengan BPKAD, karena mereka yang tahu anggarannya berapa. Kami hanya membandingkan bulan lalu sebelum WFH dan setelah WFH," ucapnya.
2. ASN yang berurusan langsung dengan pelayanan umum tidak boleh WFH
Pemprov Jabar menerapkan uji coba selama dua bulan yaitu November dan Desember 2025 dengan mekanisme untuk bulan November setiap hari Kamis, sementara di bulan Desember 50 persen pegawai di setiap OPD WFH dan 50 persen lagi bekerja di kantor.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jabar, Dedi Mulyadi mengungkapkan, gubernur resmi mengeluarkan surat edaran bagi seluruh perangkat daerah, bahwa sejak 2026 WFH dilakukan oleh seluruh pegawai secara 100 persen tiap Kamis.
"Kecuali perangkat daerah yang pelayanan publik, seperti di rumah sakit dan sekolah," ujar Dedi saat dihubungi, Selasa (6/1/2026).
3. Aturan WFH setiap hari Kamis resmi berlaku pada 2026 ini
Uji coba dua skema WFH di akhir 2025 lalu, kata Dedi mampu menekan biaya operasional hingga 20 persen. Sehingga, gubernur memutuskan melakukan untuk WFH 100 persen di tiap Kamis pada 2026 ini.
"Rata-rata 20 persen, lumayan mengurangi pengeluaran. Jadi itu, kenapa kemudian di 2026, Gubernur langsung melakukan kebijakan untuk tiap hari Kamis," ucapnya.
Meski demikian, Dedi menegaskan bahwa organisasi perangkat daerah (OPD) tetap melakukan pengukuran kinerja, selama WFH dilaksanakan. Jangan sampai, kinerja ASN imbuh dia, menjadi tidak efektif ketika WFH dilaksanakan.
"Dari rencana target kerja, pengawasan sampai laporan," ucapnya.
Meski 100 persen WFH di tiap Kamis, Dedi mengatakan hal tersebut masih dinamis. Bila ada sesuatu dengan kondisi khusus, masih dimungkinkan ASN masuk untuk bekerja di hari tersebut.
"Dinamis ya. Kebijakan yang ditetapkan, nanti definitif di keputusan gubernur tentang jam kerja perangkat daerah. Itu nanti melihat kebijakan dari pusat maupun efisiensi," kata dia.
Adapun kebijakan tersebut sesuai dengan Surat Edaran Nomor: 188/KPG.03/BKD tentang Penyesuaian Mekanisme Kerja Pegawai dalam rangka efisiensi anggaran di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang terbit akhir tahun 2025 lalu.
Keputusan itu berlaku bagi seluruh pegawai, kecuali unit/bagian/tim kerja yang memiliki fungsi pelayanan langsung kepada masyarakat agar pelayanan dapat dilakukan secara optimal.
