Dedi Mulyadi Luruskan Soal Isu Telat Bayar Gaji ASN Pemprov Jabar
- Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, meluruskan informasi tentang keterlambatan gaji ASN Pemprov Jabar yang disebabkan oleh hari, bukan kekurangan dana.
- Dedi menyatakan bahwa kas daerah Provinsi Jabar sudah terisi sejak 2 Januari 2026 dari dana alokasi umum dan pendapatan asli daerah.
- Sekda Jabar, Herman Suryatman, memastikan pemerintah provinsi telah menganggarkan gaji pegawai dan melakukan ancang-ancang untuk mengakselerasi program prioritas.
Bandung, IDN Times - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi turut meluruskan informasi tentang keterlambatan gaji ASN Pemprov Jabar yang beredar luas di media sosial. Gaji para pegawai mengalami keterlambatan karena hari, bukan akibat tidak ada uang yang masuk.
Dedi mengatakan, pada akhir tahun memang kas daerah sempat menyisakan Rp500 ribu, namun pada 2 Januari 2026 sudah kembali terisi dari dana alokasi umum dan pendapatan asli daerah.
"Sejak 2 Januari 2026 kas daerah Provinsi Jabar sudah terisi, sumbernya dari dana alokasi umum, kedua dari pendapatan asli Provinsi Jabar dan ada dua OPD yang masih tertinggal karena waktunya hari Jumat, jadi keburu Sabtu-Minggu libur, dan Senin sudah ter-transfer ke rekening masing-masing," ujar Dedi, Selasa (6/1/2026).
1. Gaji ASN dipastikan sudah dibayar
Menurut Dedi, kalaupun dana yang diterima para ASN tidak sesuai pendapatan mereka, bisa jadi karena sudah dipotong oleh Bank Jabar Banten (BJB). Sehingga, dipastikannya gaji pegawai tetap aman.
"Itu disebabkan bukan dana transfer dari Provinsi ke rekening ASN berkurang, tapi memang kan ASN rata-rata terima gajinya tinggal Rp1 juta Rp500 ribu karena sudah dipotong oleh BJB mereka sudah punya tunggakan ke BJB," katanya.
"Jadi memang walaupun tiap bulan gajian, gajinya ada yang Rp500 Rp1jt mereka memang sudah tidak menerima sesuai jumlah yang mereka miliki, untuk itu kepada siapapun tidak menyebar info hoax," tambahnya.
2. Rp200 miliar sudah didistribusikan
Sebelumnya, Sekda Jabar, Herman Suryatman turut membantah kabar pemprov telat bayar tersebut. Dia memastikan, pemerintah provinsi sudah menganggarkan untuk gaji pegawai.
"Kita walaupun sisa Rp500 ribu, seiring DAU masuk, gaji lancar. Rp200 miliar sudah kita distribusikan gaji pegawai, enggak ada persoalan," ujar Herman dikutip Selasa (6/1/2026).
Menurutnya, dalam RKUD Jabar pun telah mengalami penambahan anggaran, karena pergerakan fiskal Jabar dinamis mengikuti pendapatan yang masuk. Sehingga, rekening pemprov saat ini tidak dalam kondisi kosong.
"Dan di RKUD per hari ini Rp20 miliar. Ini dinamis seiring masuknya pendapatan," ucapnya.
3. Anggaran Pemprov Jabar aman dan dalam kondisi terisi
Pemprov Jabar pun kata Herman, telah melakukan ancang-ancang untuk kembali mengakselerasi program prioritas seperti pembangunan infrastruktur sejak awal 2026, seiring dengan bertambahnya pendapatan.
"Dan kita akan sprint di awal tahun," kata dia.
Sebelumnya, realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jawa Barat pada tahun anggaran 2025, tertinggi secara nasional. Berdasarkan data, serapan anggaran mencapai 93,40 persen hingga 2 Januari 2026.
Sementara, serapan tingkat nasional angkanya hanya 84,47 persen. Realisasi pendapatan daerah tercatat mencapai 94,37 persen.
