Pemprov Jabar Disebut Belum Optimal Bantuan Petani
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Bandung, IDN Times - Dewan Pimpinan Daerah Pemuda Tani Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (DPD Pemuda Tani HKTI) Jawa Barat (Jabar) mengungkapkan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar belum optimal dalam memperhatikan petani.
Oleh Soleh, Ketua DPD Pemuda Tani HKTI Jabar sekaligus Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jabar mengatakan, ketidak-optimalan pemerintah dalam memperhatikan golongan tani disebabkan karena minimnya anggaran.
"Perhatian (Pemprov Jabar) hari ini kalau saya melihat masih belum optimal, karena keterbatasan dana," ujar Oleh, usai dilantik menjadi ketua DPD Pemuda HKTI Jabar, di Bandung, Sabtu (16/10/2021).
1. DPD Pemuda HKTI Jabar akan gembleng mentalitas petani
Meski tidak optimal, Oleh bilang, DPD Pemuda HKTI Jabar akan menggembleng mentalitas petani agar dapat mengelola program pemerintah secara profesional. Sehingga, pemanfaatan program dapat terasa dengan maksimal.
"Jadi bukan saja menguntungkan kelompok sendiri, tapi mampu memberikan keuntungan bagi masyarakat lain," ungkapnya.
2. Harga hasil pertanian jangan sampai dipermainkan
Kemudian, Oleh mengatakan, kehadiran pemerintah harus konsisten, utamanya adalah soal akses pasar dan stabilitas harga. Menurutnya, jangan sampai ada permainan harga hasil panen.
"Hari ini kan contoh beras lah, ketika masa panen kok harga murah, ketika masa tanam harga naik. Nah ini kan gak adil dong," jelasnya.
3. Program Petani Milenial Pemprov Jabar juga harus lebih baik
Disinggung soal program Petani Milenial milik Pemprov Jabar, Oleh bilang, DPD Pemuda HKTI Jabar bersedia memberikan bantuan dan siap melakukan kolaborasi mendukung Petani Milenial yang dicanangkan oleh Gubernur Ridwan Kamil alias Emil.
Ia melihat, pembiayaan dari Petani Milenial oleh Pemprov Jabar belum hadir secara utuh. Sebab, Oleh bilang, saat ini bantuan masih menggunakan bank konvensional dan masih sebatas pinjam, bukan bantuan utuh.
"Mestinya gak boleh begitu dong, dikasih bantuan harusnya bukan hanya permodalan, pendampingan teknologi, edukasi ya belum tuntas lah," kata dia.
Baca Juga: Nama Ridwan Kamil Muncul Di Persidangan Korupsi DPRD Jabar, Kok Bisa?
Baca Juga: Pemprov dan DPRD Jabar Tetapkan APBD-P 2021 Sebesa Rp39,42 Triliun