Wacana ASN Jabar Ngantor Hanya Tiga Hari Harus Dikaji Lagi
Bandung, IDN Times - Penjabat Gubernur Jawa Barat, Bey Triadi Machmudin meminta agar Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jabar mengkaji lebih dalam soal rencana penerapan ASN hanya masuk kantor tiga hari, dengan sisanya bisa Work From Anywhere (WFA).
Menurutnya, pemerintah provinsi Jawa Barat sudah menerapkan aturan ini sejak lama. Hanya saja, sifatnya hanya tawaran. Saat itu juga bukan diterapkan karena efisiensi, melainkan memanfaatkan teknologi.
"Sebetulnya sudah lama Pemprov Jabar punya skema seperti itu. Bukan karena sekarang ini efisiensi, tapi dari awal sudah dipelajari bahwa memungkinkan (kerja) dengan teknologi," ujar Bey, Sabtu (15/2/2025).
1. Harus dikaji dampaknya terhadap pelayanan
Meski demikian, Bey meminta agar anjuran ASN bekerja tiga hari di kantor harus betul-betul dipelajari lebih jauh, apa saja dampak positif dan negatifnya. Ia tidak mau jika efisiensi justru membuat pelayanan berkurang.
"Saya lebih ingin efektivitas, lebih ke memang betul sudah bisa tiga hari karena teknologinya lebih terukur kinerja pegawainya. Jangan sampai mengurangi pelayanan masyarakat. Yang dipegang itu," ujarnya.
"DPMPTSP misalnya, tutup hari Jumat. Kok tutup? Kan efisiensi. Gak begitu. Pelayanan tidak boleh berkurang," ucap Bey.
2. Harus dihitung secara matang
Selain itu, Bey juga meminta agar BKD Provinsi Jawa Barat bisa memastikan pengawasan para pegawai yang bekerja di luar ini bisa maksimal seperti saat bekerja di dalam kantor. Hal itu menurutnya harus diperhatikan secara matang.
"Misalnya tiga hari kerja itu bagaimana dampaknya? Berapa persen? Kalau 10 persen, oke kita pertimbangkan. Harus betul-betul kinerja yang bekerja tidak di kantor itu harus dihitung betul," ucapnya.
Disinggung soal apa dampak WFA terhadap efisiensi ini, Bey mengatakan, secara otomatis ada dampak nantinya pada biaya belanja kantor khususnya untuk operasional gedung.
"Otomatis kan secara keseluruhan, mengurangi kemacetan. Penggunaan listrik bagaimana? Apa betul berkurang? Saya minta kaji betul. Tiga hari itu memang memungkinkan aturannya. Jangan sampai mengurangi pelayanan ke masyarakat," katanya.
Terutama beberapa perangkat daerah yang melakukan pelayanan langsung terhadap masyarakat. Menurutnya, hal itu jangan sampai mengurangi kualitas pelayanan.
"Nanti Bapenda Senin libur, masyarakat bagaimana? Jangan sampai mengurangi pelayanan kepada masyarakat," kata dia.
3. BKD wacanakan ASN ngantor hanya tiga hari
Sebelumnya, Kepala BKD Provinsi Jawa Barat, Sumasna mengatakan, pada prinsipnya WFA ini sudah ditetapkan sejak Juli 2023 dengan nama dynamic working arrangement.
Di mana beberapa ASN yang memiliki tugas tertentu dan tidak berkaitan dengan pelayanan publik langsung, kemudian memenuhi persyaratan untuk WFA, maka diizinkan untuk berkantor hanya empat sampai satu hari, kecuali hari Senin.
Dengan kondisi itu, Sumasna memastikan akan melakukan koordinasi dengan perangkat daerah lain yang ada di Provinsi Jabar agar dynamic working arrangement bisa diterapkan secara menyeluruh. Artinya bukan lagi ditawarkan kepada ASN.
"Tapi kalau sekarang mungkin kita akan rumuskan apakah ada kebutuhan untuk supaya bentuknya itu wajib gitu. Ini belum kami bicarakan (masih wacana)," katanya.
Di sisi lain, imbauan dari BKN sendiri memiliki semangat untuk melakukan efisiensi. Sehingga, hal ini menurutnya harus terlebih dahulu dibahas bersama dengan pucuk pimpinan yang ada di lingkungan Provinsi Jawa Barat.
Namun, tidak menutup kemungkinan aturan bekerja tiga hari di kantor akan diwajibkan.
"Karena spiritnya efisiensi, nanti kami harus diskusi lagi apakah bentuknya nanti bukan hanya anjuran untuk mengambil dynamic working arrangement tapi misalkan arahan langsung," ujarnya.
"Misalkan setiap kantor hari pertama wajarnya beberapa orang di kantor, dan segala macamnya. Itu nanti kita mungkin harus dibicarakan oleh teman-teman khususnya Biro Organisasi. Nanti saya akan komunikasikan ke sana" tutur Sumasna.
