Pekerja Migran Bisa Ajukan KUR Rp100 Juta, Ini Kata Menteri PMI
- Masih ada 289 ribu lowongan di luar negeriMenurut Menteri Mukhtarudin, peluang kerja luar negeri masih terbuka lebar dengan 289 ribu lowongan yang belum terisi. Pemerintah siapkan KUR hingga Rp100 juta untuk mempermudah akses.
- Pemerintah fokus cegah TPPO lewat edukasiSelain pembiayaan, pemerintah juga memperkuat pencegahan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) melalui program Desa Migran Emas. Masyarakat diingatkan untuk selalu mengecek identitas pihak yang menawarkan pekerjaan ke luar negeri.
- Kolaborasi pemerintah dan stakeholder jadi kunci keberhasilan pekerja migran
Sukabumi, IDN Times - Pemerintah membuka peluang baru bagi warga yang ingin bekerja ke luar negeri. Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Mukhtarudin, mengumumkan bahwa negara menyiapkan fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) khusus pekerja migran dengan plafon hingga Rp100 juta.
Kebijakan ini disampaikan saat ia meresmikan PASIM Migran Center di Sukabumi, sebuah pusat persiapan pekerja migran yang terintegrasi dari pelatihan hingga penempatan. Kampus PASIM menjadi perguruan tinggi kedelapan yang memiliki migran center dan dinilai sebagai mitra strategis pemerintah.
“Ini langkah penting untuk mempersiapkan SDM yang siap mengisi kebutuhan pasar kerja luar negeri. Sukabumi dan Jawa Barat punya potensi besar,” kata Mukhtarudin, Kamis (20/11/2025).
1. Masih ada 289 ribu lowongan di luar negeri
Menurutnya, peluang kerja luar negeri masih terbuka lebar. Pemerintah mencatat ada sekitar 289 ribu lowongan yang belum terisi dan baru 20 persen yang terpenuhi. Karena itu, pemerintah tidak membatasi jumlah calon pekerja migran dari daerah mana pun, termasuk Sukabumi.
Demi mempermudah akses, pemerintah menyiapkan KUR dengan bunga 6 persen yang bisa digunakan untuk biaya keberangkatan hingga kebutuhan awal bekerja.
"Berapa pun kebutuhan dari pemda atau PASIM, kita fasilitasi. KUR ini untuk membantu mereka yang siap bekerja tapi terkendala biaya," jelasnya.
Di 2025, alokasi KUR untuk pekerja migran mencapai Rp201 miliar, namun baru tersalurkan Rp64 miliar karena kewenangan anggaran baru diberikan pada September lalu. Tahun depan, anggaran naik menjadi Rp208 miliar, dengan Bank BJB mendapat porsi sekitar Rp49–50 miliar.
2. Pemerintah fokus cegah TPPO lewat edukasi
Selain membuka akses pembiayaan, pemerintah juga memperkuat pencegahan tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Mukhtarudin menyebut edukasi ke masyarakat menjadi kunci agar warga tidak mudah terjebak iming-iming calo.
“Kita jalankan program Desa Migran Emas untuk sosialisasi di level paling bawah. Masyarakat harus tahu proses menjadi pekerja migran yang aman,” ucapnya.
Ia mengingatkan warga untuk selalu mengecek identitas pihak yang menawarkan pekerjaan ke luar negeri. “Jangan langsung tergiur gaji tinggi. Pastikan dulu agennya, perusahaan, sektor kerja, dan negara tujuannya,” katanya.
3. Kolaborasi pemerintah dan stakeholder jadi kunci keberhasilan pekerja migran
Mukhtarudin mengapresiasi Pemkot Sukabumi dan PASIM yang dinilai berhasil membangun ekosistem lengkap bagi calon pekerja migran, mulai dari pelatihan, peningkatan kapasitas, penempatan hingga pemberdayaan.
“Ini bentuk kerja bersama untuk mengatasi pengangguran. Sukabumi punya sekitar 15 ribu warga yang belum terserap lapangan kerja, dan kehadiran PASIM Gold jadi peluang baru,” tuturnya.
Dengan dibukanya fasilitas KUR hingga sistem pembinaan terintegrasi, pemerintah berharap semakin banyak calon pekerja migran yang berangkat secara aman dan legal.
