Vaksin NusaGard Terima Sertifikat Halal, Bio Farma Mantapkan Peran Strategis
- Negara pastikan perlindungan kesehatan yang berkeadilan
- BPJPH menegaskan negara berkewajiban memastikan produk kesehatan strategis memenuhi standar halal.
- Sertifikasi ini adalah bagian dari tanggung jawab negara untuk memberikan kepastian kepada publik.
- Proses halal ditelaah secara komprehensif
- Fatwa kehalalan NusaGard ditegaskan oleh Komisi Fatwa MUI setelah serangkaian kajian syar’i dan audit teknis.
- Legitimasi dari BPJPH dan MUI membuat kehalalan NusaGard memiliki dasar hukum dan fatwa yang kuat.
Bandung, IDN Times - Bandung kembali menjadi saksi langkah penting industri kesehatan nasional. Bio Farma, sebagai BUMN farmasi terbesar di Indonesia, menegaskan posisinya melalui pencapaian baru: vaksin HPV NusaGard resmi mendapatkan Sertifikat Halal dari BPJPH.
Keputusan ini bukan hanya menjawab kebutuhan masyarakat, tetapi juga memperkuat ekosistem kesehatan yang aman, terjangkau, dan sesuai prinsip syariah.
Dengan mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, kepastian halal menjadi faktor penting dalam penerimaan publik terhadap produk kesehatan.
Melalui sertifikasi ini, Bio Farma mengirimkan pesan jelas: mereka ingin hadir sebagai produsen vaksin yang tidak hanya unggul secara teknologi, tetapi juga sensitif terhadap nilai dan keyakinan masyarakat.
1. Negara pastikan perlindungan kesehatan yang berkeadilan
BPJPH menegaskan bahwa negara berkewajiban memastikan produk kesehatan strategis memenuhi standar halal.
Kepala BPJPH, Ahmad Haikal Hasan, menekankan bahwa sertifikasi ini adalah bagian dari tanggung jawab negara untuk memberikan kepastian kepada publik.
“Negara hadir melalui BPJPH untuk memberikan jaminan dan kejelasan bagi masyarakat, khususnya umat Islam, bahwa produk kesehatan yang mereka gunakan telah melalui proses audit dan penetapan halal yang kredibel. Penetapan halal vaksin NusaGard ini sekaligus mendukung upaya BUMN seperti Bio Farma dalam menyediakan produk farmasi halal yang aman, bermutu, dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat,” ujarnya.
Ia menambahkan, proses audit dari Lembaga Pemeriksa Halal menjadi dasar penerbitan sertifikat halal sebagai bentuk layanan publik yang transparan dan akuntabel.
2. Proses halal ditelaah secara komprehensif
Fatwa kehalalan NusaGard sebelumnya ditegaskan oleh Komisi Fatwa MUI. Dalam rilis resmi MUI, Sekretaris Komisi Fatwa, K.H. Miftahul Huda, menyampaikan bahwa keputusan halal diambil setelah melalui serangkaian kajian syar’i dan audit teknis.
"Komisi Fatwa MUI telah menetapkan status kehalalan vaksin NusaGard dalam sidang Komisi Fatwa MUI pada 5 November 2025," jelasnya.
Ia menambahkan bahwa penelaahan juga dilakukan berdasarkan penjelasan hasil audit dari lembaga pemeriksa halal. “Untuk selanjutnya diterbitkan sertifikat halal oleh BPJPH,” katanya.
Dengan adanya legitimasi dari BPJPH dan MUI, kehalalan NusaGard kini memiliki dasar hukum dan fatwa yang kuat, sehingga siap digunakan secara luas oleh masyarakat Indonesia.
3. Dorong kemandirian farmasi nasional
Sementara itu, Bio Farma menyambut sertifikasi ini sebagai momentum memperkuat kepercayaan publik.
Direktur Pemasaran Bio Farma, Kamelia Faisal, menegaskan bahwa sertifikasi halal bukan hanya persoalan kepatuhan regulasi, tetapi prinsip tanggung jawab sosial.
“Sertifikasi halal ini adalah wujud tanggung jawab Bio Farma sebagai BUMN Farmasi untuk memastikan setiap produk yang kami hadirkan aman, efektif, dan sesuai prinsip syariah. Penerimaan sertifikasi halal vaksin NusaGard menjadi penyemangat bagi kami untuk terus meningkatkan portofolio vaksin halal bagi masyarakat,” ungkapnya.
Menurut dia, langkah ini juga sejalan dengan agenda Asta Cita Presiden RI Prabowo Subianto, terutama pada peningkatan akses layanan kesehatan dan penguatan kemandirian farmasi nasional. Dengan kapasitas produksi yang besar dan rekam jejak panjang, Bio Farma terus menjadi garda terdepan dalam menjaga ketahanan kesehatan negeri.
