Koperasi Merah Putih di Jabar Kesulitan Dapat Kebutuhan Sembako
- 5.957 Koperasi Merah Putih di Jawa Barat sudah berbadan hukum, namun masih mengalami kendala seperti keterbatasan sarana dan prasarana serta kelembagaan usaha yang tidak berkembang.
- Pemerintah Provinsi Jabar memberikan dukungan berupa peningkatan kualitas SDM pengurus dan pengawas, pelatihan SDM bagi 11.936 orang pengurus KDKMP Jawa Barat, dan mendorong KDMP mendapatkan permodalan dari Himbara.
- Koperasi Merah Putih di Kota Bandung bergerak di unit usaha sembako, dengan beberapa kendala seperti kurangnya stok untuk unit usaha sembako dan pemahaman masyarakat tentang konsep KDMP.
Bandung, IDN Times - Sebanyak 5.957 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Jawa Barat sudah terbentuk. Data Dinas Koperasi dan Usaha Kecil (KUK) Provinsi Jawa Barat mencatat semua koperasi ini telah berbadan hukum.
"Dari 5.957 sudah berbadan hukum. Rincian 5.932 unit pembentukan baru, 23 pengembangan dan dua unit revitalisasi," kata Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat, Yuke Mauliani Septina, saat dikonfirmasi, Sabtu (18/10/2025).
Yuke menjelaskan, dari 5.957 unit yang melaporkan perkembangan ia mendapatkan banyak masukan. Menurut dia, ada beberapa kendala di lapangan salah satunya yaitu keterbatasan sarana dan prasarana, kemudian kelembagaan usaha yang tidak berkembang dan unit usaha yang masih terbatas.
"Sebagian besar koperasi masih memerlukan dukungan, di mana 95 persen butuh pembinaan kelembagaan, 92 persen membutuhkan pelatihan pengurus dan pengawas serta 90 persen butuh pembentukan unit usaha, sehingga penguatan kelembagaan menjadi salah satu prioritas utama," katanya.
1. Pemerintah daerah hanya berikan pendampingan
Pemprov Jabar pun sudah memberikan beberapa dukungan seperti peningkatan kualitas SDM pengurus dan pengawas melalui pelatihan perkoperasian. Sejak 16 Oktober hingga 4 Desember 2025 pemerintah juga akan melaksanakan pelatihan SDM bagi 11.936 orang pengurus KDKMP Jawa Barat.
"Pemprov akan mendorong KDMP mendapatkan permodalan dari Himbara. Sosialisasi ke masyarakat agar partisipasi anggota semakin luas serta evaluasi berjenjang untuk memastikan pengelolaan sesuai standar," katanya.
Sementara itu Kepala Dinas Koperasi dan UKM, Kota Bandung, Budhi Rukmana memastikan, sebanyak 151 Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) di Kota Bandung sudah semuanya berbadan hukum.
"Kalau total seluruhnya tuh 151 KKMP sesuai dengan jumlah kelurahan, dan seluruhnya sudah berbadan hukum..sudah kita fasilitasi akta notaris, NIB termasuk legalitas perizinan untuk berbisnisnya," ujar Budhi saat dikonfirmasi, Sabtu (18/10/2025).
Pemerintah Kota Bandung memiliki beberapa peran dalam program presiden Prabowo ini, seperti memberikan fasilitas pembentukan badan hukum dan soal perizinannya.
"Kami fasilitasi pembentukan bersama dengan masyarakat kemudian memfasilitasi izinnya, legalitasnya, badan hukumnya, akta notarisnya kami juga fasilitasi. Kemudian kami fasilitasi tadi NIB, kemudian KLBI-nya," katanya.
2. Pengawasan dilakukan hingga SHU
Selain itu, bimbingan teknis dan bimbingan-bimbingan lainnya juga turut diberikan oleh Pemkot Bandung kepada pengurus KKMP. Adapun semua korporasi merah putih di Kota Bandung yang saat ini bergerak di unit usaha sembako, belum menyediakan skema simpan pinjam uang.
"Sesuai arahan Bapak Wali Kota untuk KKMP ini, semuanya untuk awal-awal ini sembako, kecuali mungkin beberapa koperasi yang mungkin secara potensi di wilayahnya bisa bisnis yang lain. Kalau begitu, pasti kami menyesuaikan," ujarnya.
Meski begitu, Budhi memastikan, sebagian besar KKMP di Kota Bandung bergerak dalam bidang sembako. Di sisi lain, kerja sama yang dilakukan bersama BUMN juga untuk urusan sembako.
"Ya sembako, karena kami fasilitasnya kan ke Bulog, ke ID.FOOD gitu. Kalau yang simpan pinjam enggak ada sampai saat ini, enggak ada," ucapnya.
KKMP sendiri pada akhir tahun akan menggelar bagi hasil dengan anggota atau Sisa Hasil Usaha (SHU). Dia memastikan selama kerja sama berlangsung, Pemkot Bandung akan tetap melakukan pengawasan.
"Kami nantinya akan bentuk juga pendampingan secara khusus dari pemerintah kota. Insya Allah, sih, kami sudah mempersiapkan," katanya.
3. Kebutuhan sembako untuk dijual mengalami kendala
Meski begitu, beberapa Koperasi Merah Putih yang sudah beroperasi turut menghadapi kendala, seperti KDMP Cileunyi Wetan yang mana membutuhkan banyak stok untuk unit usaha sembako.
KDMP Cileunyi Wetan sendiri merupakan koperasi Merah Putih yang menjadi percontohan di Jawa Barat, di mana untuk sembako mereka memasok ke beberapa koperasi lainnya, Koperasi Perkebunan Teh Cibuni, Koperasi Gunung Tilu, hingga Koperasi RSUD Majalaya. Hanya saja kebutuhan untuk beberapa produk sembako ini masih kurang.
"Mohon kepada instansi terkait untuk bisa membantu kesulitan kami dalam mencari dan mendapatkan minyak goreng," kata Ketua KDMP Cileunyi Wetan, Dedi Nurendi saat ditemui, Jumat (17/10/2025).
Padahal, omzet KDMP Cileunyi Wetan dalam satu bulan menghasilkan Rp450 juta. Jika stok barang lebih banyak, Dedi meyakini bisa bertambah, karena untuk memasok ke koperasi lainnya membutuhkan stok barang yang berlimpah.
Adapun kendala lainnya yaitu memberikan pemahaman kepada masyarakat itu sendiri. Dengan anggota yang sudah mencapai ratusan orang, Dedi merasa masih banyak warga yang belum mengerti konsep KDMP itu sendiri.
"Pemahaman di masyarakat itu bahwa dengan adanya koperasi Desa Merah Putih langsung bisa pinjam. Masyarakat butuh pemahaman butuh edukasi, sosialisasi bahwa koperasi Desa Merah Putih itu pertama kewajiban harus menjadi anggota terlebih dahulu," katanya.
