BGN Hentikan 350 Dapur SPPG MBG di Jabar Karena Tidak Taat Peraturan
- BGN menghentikan operasional 350 dapur SPPG di Jawa Barat karena belum memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi dan Instalasi Pengolahan Air Limbah sesuai aturan yang berlaku.
- SPPG yang diberhentikan dapat mengajukan pencabutan penghentian setelah mendaftar SLHS ke Dinas Kesehatan, membangun IPAL, serta menyediakan tempat tinggal bagi pejabat pengawas terkait.
- Satgas MBG Jabar menegaskan perannya hanya memantau pemenuhan standar kesehatan dan keamanan pangan, sementara kewenangan izin operasional sepenuhnya berada di tangan Badan Gizi Nasional.
Bandung, IDN Times - Sebanyak 350 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Jawa Barat dihentikan operasionalnya oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Para SPPG tersebut dihentikan karena belum memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dan tidak adanya Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).
Berdasarkan peraturan BGN seharusnya dokumen persyaratan ini dipenuhi setelah 30 hari SPPG beroperasi. Mereka juga diketahui tidak menyediakan tempat tinggal untuk Kepala SPPG, pengawas gizi, dan pengawas keuangan.
Adapun.dapur yang diberhentikan ini tertuang dengan Keputusan Kepala BGN Republik Indonesia Nomor 401.1 Tahun 2025, tentang Petunjuk Teknis Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis Tahun Anggaran 2026.
1. Pencabutan izin murni kewenangan BGN
Dalam peristiwa tersebut menyatakan, SPPG yang dihentikan operasionalnya itu dapat mengajukan permohonan pencabutan setelah melakukan pendaftaran SLHS kepada Dinas Kesehatan setempat dan membangun IPAL serta tempat tinggal untuk Kepala SPPG, Pengawas Gizi, dan Pengawas Keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Kemudian, haurs melampirkan bukti pendaftaran SLHS dari Dinas Kesehatan kepada Kedeputian Pemantauan dan Pengawasan Badan Gizi Nasional. Merespons hal ini, Ketua Satgas MBG Jawa Barat, Linda Al Amin mengatakan, penghentian operasional SPPG sepenuhnya merupajan kewenangan BGN.
Satgas MBG di daerah menurut dia hanya berperan melakukan pemantauan terhadap pemenuhan standar kesehatan dan keamanan pangan.
"Kami hanya memastikan apakah mereka sudah mendapatkan SLHS dari dinas kesehatan kabupaten atau kota. Itu yang terus kami pantau, tapi kalau soal pencabutan atau pemberian izin operasional itu sepenuhnya kewenangan BGN," ujar Linda, Kamis (12/3/2026).
2. Pemprov Jabar melakukan pengawasan
Selain sertifikasi sanitasi dapur, Satgas MBG juga memantau keamanan bahan pangan segar yang digunakan dalam program makan bergizi gratis. Pengawasan dilakukan secara acak oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten dan kota.
"Keamanan pangan segar, baik asal hewan maupun tumbuhan, juga kami pantau. Memang tidak semua dapur bisa kami periksa setiap waktu, tapi kami melakukan pemantauan secara acak," katanya.
Pengawasan tersebut, kata Linda, penting untuk memastikan bahan makanan yang digunakan tidak mengandung zat berbahaya sebelum diolah dan dibagikan kepada siswa.
"Misalnya dari sayur-sayuran apakah mengandung bahan kimia berbahaya, atau dari produk hewani apakah ada pengawet yang tidak boleh digunakan. Itu kita cek secara berkala," ucapnya.
3. SPPG harus memperbaiki peraturan yang telah dibuat
Linda menegaskan pihaknya mendukung langkah tegas pemerintah pusat dalam memastikan seluruh dapur SPPG memenuhi standar kesehatan dan sanitasi sebelum beroperasi.
"Kalau memang belum punya sertifikat seperti SLHS, tentu harus diperbaiki dulu. Mereka harus memperbaiki sumber airnya, kondisi dapurnya, dan lingkungan sekitarnya agar memenuhi standar," ucapnya.
Menurut Linda, langkah pengawasan tersebut dilakukan agar program makan bergizi gratis dapat berjalan dengan aman dan tidak menimbulkan masalah kesehatan bagi para siswa penerima manfaat.
