THR Lebaran ASN-PPPK Pemprov Jabar Cair Besok, Anggaran sampai Ratusan Miliar Rupiah
- Pemprov Jawa Barat mulai mencairkan THR bagi ASN dan PPPK pada Kamis, 11 Maret 2026, setelah keluarnya keputusan resmi dari pemerintah pusat.
- Total anggaran yang disiapkan mencapai lebih dari Rp433 miliar, termasuk gaji ke-13 dan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP), seluruhnya bersumber dari APBD Jabar.
- Sekda Herman Suryatman mengimbau penerima THR agar menggunakan dana tersebut secara bijak untuk kebutuhan positif menjelang Idulfitri.
Bandung, IDN Times - Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan menyalurkan uang Tunjangan Hari Raya (THR) bagi pegawai ASN, PPPK penuh waktu dan paruh waktu pada, Kamis (11/3/2026). Penyaluran ini menyusul sudah adanya keputusan dari pemerintah pusat untuk waktu pemberian THR.
Sekda Provinsi Jabar, Herman Suryatman mengatakan, keputusan dari pemerintah pusat soal pencairan uang THR ini kemudian langsung ditindaklanjuti dengan membuat surat peraturan gubernur untuk nantinya dijadikan dasar hukum dalam penyaluran.
"Peraturan Gubernur tentang teknis pemberian tunjangan hari raya dan gaji ke-13. Ini sudah kami buatkan dan sekarang sedang proses penandatanganan. Insya Allah malam ini tuntas, dan insya Allah besok mulai baik untuk PNS, PPPK paruh waktu cair," ujar Herman, Rabu (11/3/2026).
1. ASN sekaligus mendapatkan gaji ke 13 dan juga TPP
Herman menjelaskan, uang THR ini diberikan sekaligus dengan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) dan juga gaji ke-13. Dia memastikan anggaran yang dikeluarkan Pemprov Jabar mencapai Rp433 miliar lebih lebih di 2026 ini.
"Untuk ASN, PPPK ada Rp433 miliar lebih yang di dalamnya ada gaji, TPP kemudian yang kedua untuk PPPK paruh waktu kami sudah siapkan Rp60,8 miliar. Ya, besok Insya Allah mulai pencairan," kata dia.
Herman menegaskan, seluruh sumber pendanaan THR bagi ASN dan juga PPPK ini bersumber dari APBD Provinsi Jabar yang mana sebelumnya sudah dipersiapkan terlebih dahulu.
"Itu seluruhnya Rp433 miliar lebih dari APBD. Demikian juga yang Rp2,8 miliar untuk PPPK dari APBD. Mulai besok disalurkan, malam ini Insya Allah tuntas," kata dia.
2. Minta uang THR dimanfaatkan dengan bijak
Bagi ASN dan juga PPPK yang mendapatkan THR, Herman meminta agar uang tersebut digunakan dengan baik dan bermanfaat. Uang tersebut diharapkan tidak dimanfaatkan untuk hal lain yang lebih banyak mudaratnya, meski sejatinya hal tersebut merupakan kewenangan masing-masing.
"Tentu ini otoritas masing-masing ASN ya dan PPPK paruh waktu, hanya saja kami mengimbau agar dimanfaatkan dengan bijak agar dimanfaatkan dengan baik. Tentu untuk kepentingan-kepentingan yang mendesak di hari raya IdulFitri," katanya.
Dia juga meminta agar pegawai yang menerima THR tidak menggunakan uang untuk hal yang berpotensi merugikan secara pribadi, sehingga harus benar-benar disalurakan ke hal positif lainnya.
"Jangan sampai tunjangan ini tidak berdampak terhadap kebahagiaan ASN maupun PPPK. Apalagi gali lubang tutup lubang begitu tentu tidak kami harapkan dan mudah-mudahan tunjangan ini betul-betul akan berdampak ke hal positif," kata dia.
3. Anggaran THR untuk ASN dan PPPK berbeda
Sebelumnya, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jawa Barat, Dedi Supandi mengatakan, secara prinsip tidak ada perbedaan perlakuan bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN), baik itu PNS, PPPK Penuh Waktu, dan PPPK Paruh Waktu.
Dengan begitu, Dedi memastikan PPPK Penuh Waktu di Pemprov Jawa Barat akan memperoleh THR sebagaimana halnya PNS maupun PPPK Penuh Waktu.
"Tidak ada perbedaan. Bahkan Pemprov Jawa Barat sudah menyiapkan dana sebesar Rp60,8 miliar untuk THR PPPK Penuh Waktu," kata Dedi, Selasa (10/3/2026).
Disinggung mengenai kabar Pemkot Cimahi yang berencana melakukan patungan atau sukarela untuk memberikan THR bagi PPPK Paruh Waktu, Dedi menilai hal itu di luar kewenangannya.
"Kalau itu harus ke Pemkot terkait. Apakah karena regulasi belum terbit atau pembayarannya terlambat karena belum teranggarkan. Yang jelas regulasinya sama," katanya.
