Sekolah Maung Jabar Dituding Dapat Memunculkan Diskriminasi
- Forum Kepala Sekolah SMA Swasta Jabar menilai program Sekolah Maung berpotensi menciptakan diskriminasi dan sekat antar lembaga pendidikan di tingkat SMA/SMK.
- Ade D. Hendriana meminta Pemprov Jabar melakukan kajian mendalam serta evaluasi kebijakan agar tidak mengulang konflik seperti program RSBI yang pernah dihapus.
- Gubernur Jabar Dedi Mulyadi membantah tudingan diskriminasi, menyebut Sekolah Maung bertujuan memberi kesempatan bagi murid berprestasi dari kalangan ekonomi menengah ke bawah.
Bandung, IDN Times - Forum Kepala Sekolah SMA Swasta (FKSS) Jawa Barat turut mengkritik rencana program Sekolah Manusia Unggul (Maung) yang akan dihadirkan di seluruh kabupaten dan kota se-Jabar. Keberadaan sekolah ini dinilai akan memunculkan masalah baru di dunia pendidikan.
Diketahui, Sekolah Maung ini direncanakan beroperasi pada tahun ajaran baru 2026. Disdik Jabar nantinya akan memilih salah satu sekolah SMA di 27 kabupaten dan kota untuk dijadikan Sekolah Maung. Proses pendaftaran pun dilakukan melalui SMPB, baik akademik dan non-akademik.
Ketua Umum FKSS Jabar, Ade D. Hendriana mengatakan, keberadaan sekolah ini nantinya berpotensi membuat adanya sekat dalam dunia pendidikan khususnya tingkat SMA/SMK di Jawa Barat.
"Program Sekolah Manusia Unggul yang diinisiasi Gubernur Jawa Barat, akan memunculkan diskriminasi dalam pendidikan dan membuat sekat antara lembaga pendidikan," ujar Ade, Senin (27/4/2026).
1. Pengelompokan murid merupakan bentuk diskriminasi
Adapun Sekolah Maung ini rencananya akan menampung semua murid berprestasi dan mendapatkan pembelajaran yang berbeda dengan sekolah biasa. Ade merasa, langkah ini sangat diskriminasi terhadap calon murid.
"Penggolongan kasta dalam Sekolah Maung dan sekolah reguler itu bentuk diskriminatif," ucapnya.
Pemprov Jabar, dirasakan Ade, belum membuat kajian yang mendalam mengenai rencana program ini. Padahal, hal itu dirasakannya penting agar mengetahui kondisi langsung di lapangan seperti apa.
"Dalam pembentukan kebijakan publik, Pemprov Jabar sebaiknya lebih memperhatikan tahapan kebijakan dan melakukan analisa kebijakan yang mendalam agar mendapatkan rekomendasi kebijakan yang tepat dilaksanakan bagi masyarakat," jelasnya.
2. Akses pendidikan harus adil dan setara
Ade menduga, progam ini nantinya akan membuat konflik seperti program Sekolah Berstandar Internasional (RSBI) yang sebelumnya sudah ada, namun sekarang dihapuskan.
"Ke depan tidak menutup kemungkinan akan menjadi konflik seperti sekolah rintisan RSBI dahulu. Sudah benar dahulu RSBI dihapus sekarang malah muncul kebijakan sekolah maung ini seolah mengulang segregasi (pemisah/pengasingan) pendidikan," katanya.
Sementara, pemerataan pendidikan, kata dia, merupakan hal seluruh masyarakat, baik yang memiliki potensi akdemik dan non-akademik harusnya tidak dibeda-bedakan.
"Pemprov Jabar harus terus memastikan akses pendidikan yang berkualitas karena itu adalah hak seluruh anak bangsa," ucap dia.
Dengan kondisi tersebut, Ade mendorong agar Pemerintah Provinsi Jabar turut melakukan evaluasi program yang akan diterapkan pada tahun ajaran baru ini. Hal itu juga penting dilakukan agar tidak membuat adanya proyek-proyek yang menguntungkan segelintir orang.
"Pemprov Jabar sebaiknya membuat evaluasi bertahap terhadap segala jenis kebijakan pendidikan yang telah dilaksanakan agar tidak terjadi kasus-kasus proyek kebijakan yang menguntungkan beberapa pihak," ucapnya.
"Dengan demikian, diharapkan sistem pendidikan di Provinsi Jawa Barat mampu menciptakan manusia yang unggul dan berkualitas secara jasmani dan rohani," kata dia.
3. Dedi Mulyadi Ingin ada sekolah Negeri mirip SMA Taruna Nusantara
Sementara, Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi sebelumnya membatah Sekolah Maung ini dapat memunculkan diskriminasi atau kecemburuan. Dia mengatakan, keberadaan sekolah ini untuk memberikan kesempatan para murid berprestasi namun kurang difasilitasi.
"Begini dari dulu juga begitu kan, sama juga ada sekolah-sekolah yang punya kualifikasi khusus kaya Taruna Nusantara, kan sama juga begitu loh," ujar Dedi.
Sekolah Maung sendiri akan ditempatkan di semua SMA/SMK di kabupaten dan kota se-Jabar yang sebelumnya dilabeli sebagai sekolah favorit. Dedi menilai, selama ini para murid berprestasi belum mendapatkan pembelajaran yang mendukung ketika masuk sekolah negeri biasa.
Dedi pun berkeinginan, melalui Sekolah Maung ini kelompok ekonomi kelas menengah ke bawah bisa meningkat, ketika anak-anak diberikan kesempatan untuk mengembangkan prestasinya.
"Kan ada keterbatasan nah sekarang kita lebih menambah lagi kan dalan sebuah kelompok itu harus ada kelas menengah yang menjadi penggerak, yang ingin saya inginkan adalah kelas menengah penggerak," jelas dia.
Kecemburuan yang sering terjadi di masyarakat, kata Dedi, sering kali muncul karena anaknya yang memiliki kemampuan lebih justru tidak mendapatkan kesempatan akademik yang layak dari murid lainnya. Hal tersebut dipastikan dia akan terkikis melalui Sekolah Maung.
"Nah akan menjadi kecemburuan mana sekolah itu hanya menekankan akademik misalnya memahami keunggulan anak itu hanya akademik itu kecemburuan," kata dia.
"Tapi sekarang keunggulan anak itu dibidang olahraga, dibidang seni, industri kreatif, teknologi ya itu kan tidak akan melahirkan kecemburuan maka jadi lah yang terbaik," jelas Dedi.
