Kemarau Baru Dimulai, Cirebon Sudah Siaga Darurat Kekeringan
- Pemerintah Kabupaten Cirebon menetapkan status siaga darurat kekeringan 1 Juli–30 September 2026 setelah memetakan 14 kecamatan rawan, sebagai langkah antisipasi dini terhadap potensi krisis air bersih.
- BPBD menilai kekeringan berpotensi mengganggu pasokan air rumah tangga dan aktivitas ekonomi seperti pertanian, peternakan, serta usaha mikro, sehingga pemerintah perlu menyiapkan distribusi air tambahan.
- Meskipun tren kekeringan sempat menurun hingga 2025, Pemkab Cirebon tetap meningkatkan kewaspadaan dengan menyiapkan armada tangki air dan posko darurat untuk menghadapi perubahan cuaca yang tidak menentu.
Cirebon, IDN Times - Pemerintah Kabupaten Cirebon menetapkan status siaga darurat kekeringan mulai 1 Juli hingga 30 September 2026, meski musim kemarau belum mencapai puncaknya.
Langkah tersebut diambil setelah 14 kecamatan dipetakan sebagai wilayah rawan terdampak kekeringan, sekaligus menjadi sinyal bahwa ancaman krisis air bersih mulai diantisipasi lebih awal tahun ini.
Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Cirebon Samsul Huda mengatakan, status siaga darurat menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk mempercepat langkah mitigasi apabila dampak kekeringan mulai dirasakan masyarakat.
“BPBD telah memetakan sejumlah wilayah yang memiliki riwayat terdampak kekeringan pada musim kemarau sebelumnya. Selain berpotensi mengalami krisis air bersih, daerah-daerah tersebut juga memiliki risiko kebakaran lahan dan hutan ketika curah hujan menurun dalam waktu panjang,” ujarnya, Rabu (8/7/2026).
Sebanyak 14 kecamatan yang masuk kategori rawan meliputi Gempol, Mundu, Sedong, Greged, Beber, Gunungjati, Kapetakan, Suranenggala, Klangenan, Panguragan, Waled, Karangsembung, Gegesik, dan Tengah Tani.
1. Pemetaan berdasarkan riwayat kekeringan
Menurut Samsul, penetapan wilayah rawan didasarkan pada catatan kejadian kekeringan pada tahun-tahun sebelumnya. Wilayah yang dipetakan tersebar mulai dari kawasan pesisir utara, daerah perbukitan di bagian timur, hingga sentra pertanian.
Karakteristik tersebut membuat sejumlah desa rentan mengalami penurunan debit sumber air saat musim kemarau berlangsung lebih lama. Data historis tersebut menjadi dasar pemerintah menentukan lokasi prioritas penanganan sekaligus penempatan sumber daya selama masa siaga.
“Penetapan status tersebut mengacu pada keputusan pemerintah provinsi dan menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk melakukan langkah penanganan kekeringan selama musim kemarau tahun ini,” kata Samsul.
2. Ancaman tidak hanya air bersih
BPBD menilai dampak kekeringan tidak berhenti pada persoalan pemenuhan kebutuhan air rumah tangga. Berkurangnya pasokan air juga berpotensi mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat, terutama sektor pertanian, peternakan, usaha mikro, dan perdagangan di tingkat desa.
Di sektor pertanian, petani diperkirakan menghadapi kenaikan biaya produksi apabila harus mencari sumber air alternatif untuk mengairi lahan. Sementara itu, lahan tadah hujan berisiko mengalami gangguan jadwal tanam apabila curah hujan tidak segera turun.
Selain itu, kebutuhan distribusi air bersih ke wilayah terdampak juga berpotensi meningkatkan beban operasional pemerintah daerah apabila jumlah desa yang mengalami krisis air terus bertambah selama musim kemarau.
3. Waspada meski tren sempat membaik
Catatan BPBD menunjukkan dampak kekeringan di Kabupaten Cirebon berfluktuasi dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2019, kekeringan melanda 57 desa di 21 kecamatan.
Setelah tidak ditemukan desa terdampak pada 2020 dan 2022, kekeringan kembali terjadi pada 2023 dengan dampak terhadap 38 desa di 21 kecamatan.
Jumlah tersebut menurun menjadi 19 desa di enam kecamatan pada 2024, sedangkan sepanjang 2025 tidak tercatat adanya desa terdampak kekeringan.
Meski demikian,kata Samsul, pemerintah daerah memilih meningkatkan kewaspadaan sejak awal musim kemarau karena kondisi cuaca dan distribusi curah hujan dapat berubah sewaktu-waktu.
Untuk mengantisipasi kemungkinan krisis air bersih, Pemerintah Kabupaten Cirebon menyiapkan armada mobil tangki guna mendistribusikan air ke wilayah terdampak. Posko komando darurat kekeringan juga akan diaktifkan selama masa siaga berlangsung.
“Kami juga tetap melanjutkan upaya jangka panjang melalui pembangunan dan penguatan sumber-sumber air bersih di kawasan yang selama ini menjadi langganan kekeringan agar ketergantungan masyarakat terhadap bantuan air bersih dapat terus dikurangi,” kata Samsul.
