Pemkot Bandung Bakal Sanksi ASN yang Terlibat Judi Online
- Pemkot Bandung memperketat pengawasan ASN agar tidak terlibat judi online, sekaligus meningkatkan literasi digital dan keuangan sebagai langkah pencegahan awal.
- Wali Kota Muhammad Farhan menegaskan sanksi tegas bagi ASN yang terbukti berjudi online, meski hingga kini belum ada laporan keterlibatan pegawai.
- Pemerintah juga mendorong pemanfaatan koperasi sebagai alternatif pembiayaan aman untuk mencegah masyarakat terjerat pinjaman ilegal akibat dampak ekonomi dari judi online.
Bandung, IDN Times - Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung terus memperkuat langkah pencegahan dan memerangi praktik judi online yang semakin mengkhawatirkan dengan memprioritaskan pengawasan terhadap aparatur sipil negara (ASN). Sekaligus meningkatkan literasi digital dan literasi keuangan masyarakat
Menyusul munculnya data yang menempatkan Kota Bandung sebagai salah satu wilayah dengan tingkat aktivitas judi online yang tinggi pada 2025,
Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan mengatakan langkah pertama yang akan dilakukan adalah memastikan tidak ada ASN Pemkot Bandung yang terjerat praktik judi online.
Ia menilai kebiasaan berjudi secara daring sering kali berujung pada persoalan lain, seperti keterlibatan dalam pinjaman online ilegal akibat tekanan ekonomi.
"Yang pasti sekarang kami akan memastikan dulu bahwa di ASN tidak ada yang terjebak judi online. Karena setiap kali seseorang terjebak judi online, biasanya akan terjebak juga pada pinjaman online ilegal. Itu yang harus kita cegah," ujar Farhan di Balai Kota Bandung, Selasa (7/7/2026).
1. Siapkan peningkatan literasi digital
Karena itu, Pemkot Bandung akan memperkuat program literasi digital dan literasi keuangan di kalangan ASN sebagai benteng awal sebelum diperluas kepada masyarakat.
"Literasi digital dan literasi keuangan akan kami pastikan dulu berjalan di lingkungan ASN. Setelah itu baru kita masuk ke wilayah-wilayah masyarakat melalui berbagai program edukasi. Pada dasarnya ini soal membangun kesadaran," katanya.
2. Belum ada laporan ASN yang terlilit
Farhan memastikan pengawasan dilakukan sebagai langkah pencegahan agar praktik yang berpotensi merugikan masyarakat tidak semakin meluas. Terkait ASN yang terbukti bermain judi online, Farhan memastikan pemerintah akan menerapkan sanksi sesuai tingkat pelanggaran yang dilakukan. Ia menegaskan perjudian merupakan tindakan yang melanggar hukum sehingga tidak akan ditoleransi.
"Kalau hanya sekali dua kali dan masih pada tahap pelanggaran ringan tentu ada mekanisme pembinaan dan teguran. Tapi kalau sudah sampai mengorganisasi atau menggalang praktik perjudian, itu langsung kami tindak tegas. Bisa diberhentikan dengan tidak hormat," tuturnya.
Meski hingga saat ini belum terdapat laporan maupun informasi mengenai ASN Pemkot Bandung yang terlibat judi online, Farhan memastikan pengawasan terus dilakukan secara berkelanjutan.
"Informasi sampai hari ini belum ada. Tapi pengawasan terus dilakukan. Kalau sampai ada indikasi, tentu akan langsung kami tindak sesuai aturan yang berlaku," katanya.
Farhan menilai bahaya judi online tidak bisa dipandang sebelah mata. Selain berdampak pada kondisi ekonomi keluarga, praktik tersebut juga dapat menimbulkan ketergantungan yang serius.
"Kita tahu judi online dan pinjaman online ilegal sudah masuk ke berbagai kalangan, mulai dari anak-anak sampai orang dewasa. Judi juga memiliki tingkat ketergantungan yang sangat tinggi, hampir sama seperti kecanduan terhadap narkoba dan bentuk adiksi lainnya. Karena itu pencegahan harus dilakukan bersama-sama melalui edukasi, pengawasan, dan penegakan aturan," pungkasnya.
3. Manfaatkan koperasi jika butuh yang tambahan
Selain edukasi, Farhan juga menyoroti pentingnya penguatan koperasi sebagai alternatif pembiayaan masyarakat yang aman dan legal.
Menurutnya, tingkat pemanfaatan koperasi di Kota Bandung sebenarnya sudah cukup tinggi. Namun, pemerintah menemukan adanya indikasi sejumlah kelompok simpan pinjam informal yang mulai bertransformasi menjadi koperasi simpan pinjam.
"Koperasi di Kota Bandung pemanfaatannya sudah cukup tinggi. Persoalannya, ada indikasi beberapa kelompok simpan pinjam informal bertransformasi menjadi koperasi simpan pinjam. Ini yang sedang kami awasi supaya jangan sampai berkembang menjadi masalah," ungkapnya.
