PKB Akui Komunikasi Farhan-Erwin Belum Intens
- PKB mengakui komunikasi antara Wali Kota Muhammad Farhan dan Wakil Wali Kota Erwin belum berjalan intens, sehingga beberapa kebijakan strategis belum dibahas bersama sejak awal masa jabatan.
- Sebagai partai pengusung, PKB menjalin komunikasi dengan NasDem untuk meredam polemik dan memastikan roda pemerintahan Kota Bandung tetap berjalan sesuai mandat masyarakat.
- PKB mendorong Farhan dan Erwin memperkuat koordinasi serta fokus pada visi pembangunan bersama agar dinamika internal tidak mengganggu kinerja pemerintahan kota.
Bandung, IDN Times – Pengakuan Wakil Wali Kota Bandung Erwin yang merasa tidak banyak dilibatkan dalam pembahasan program strategis dan penyusunan anggaran Pemkot Bandung memunculkan pertanyaan baru soal komunikasi di pucuk pemerintahan Kota Bandung. Di tengah polemik tersebut, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebagai salah satu partai pengusung pasangan Muhammad Farhan-Erwin mengakui komunikasi keduanya memang belum berjalan intens.
Meski menegaskan pasangan kepala daerah itu masih solid, PKB menilai dinamika yang muncul harus segera diselesaikan agar tidak mengganggu jalannya pemerintahan.
1. PKB akui ada persoalan komunikasi yang belum tuntas
Ketua DPC PKB Kota Bandung, Unjang Asari, mengatakan jika terdapat sejumlah program atau kebijakan yang belum dibahas bersama antara wali kota dan wakil wali kota, kondisi tersebut kemungkinan dipengaruhi belum intensnya komunikasi di tengah padatnya agenda pemerintahan.
Pernyataan itu muncul setelah Erwin mengaku hampir seluruh kebijakan strategis Pemkot Bandung, mulai dari penyusunan anggaran hingga program kerja daerah, tidak pernah dibahas bersama dirinya sejak dilantik pada Februari 2025.
"Kalau memang ada hal-hal yang belum dibahas bersama, menurut saya mungkin memang belum sempat dibicarakan. Kesibukan dan kepadatan agenda masing-masing juga menjadi faktor," ujar Unjang, Senin (6/7/2026).
Pengakuan Erwin sebelumnya menjadi sorotan karena menyangkut fungsi koordinasi antara wali kota dan wakil wali kota dalam menjalankan roda pemerintahan.
2. Partai pengusung mulai turun tangan meredam polemik
Unjang mengatakan PKB tidak tinggal diam melihat dinamika yang berkembang. Menurutnya, partai pengusung memiliki tanggung jawab politik dan moral untuk memastikan pemerintahan berjalan sesuai mandat yang diberikan masyarakat saat Pilkada.
Karena itu, PKB mengaku telah menjalin komunikasi dengan DPD Partai NasDem Kota Bandung yang juga menjadi partai pengusung pasangan Farhan-Erwin.
"Kami tetap mengawal. Intinya kami ingin bersama-sama memberikan masukan demi pembangunan Kota Bandung yang lebih baik di bawah kepemimpinan Pak Farhan dan Pak Erwin," katanya.
Langkah komunikasi antarpartai ini dinilai menunjukkan bahwa polemik yang muncul tidak lagi sekadar persoalan personal, tetapi telah menjadi perhatian koalisi pengusung.
3. PKB dorong Farhan-Erwin kembali fokus pada visi bersama
Di tengah sorotan publik terhadap hubungan kedua pimpinan daerah tersebut, PKB menegaskan pembangunan Kota Bandung membutuhkan kekompakan antara wali kota dan wakil wali kota.
Unjang berharap seluruh dinamika yang berkembang bisa segera diselesaikan melalui komunikasi yang lebih terbuka sehingga perhatian pemerintah tidak tersita oleh polemik internal.
"Kami ingin semuanya tetap solid. Ke depan berbagai hal tentu akan dirapikan agar tujuan utamanya tetap membangun Kota Bandung, bukan memperbesar polemik," ujarnya.
Ia juga menilai langkah Erwin yang menyatakan akan kembali menjalankan fungsi pengawasan sebagai wakil wali kota merupakan sikap yang tepat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
"Saya sudah membaca pernyataan Pak Erwin. Sebetulnya pernyataan beliau sudah tepat, yakni akan kembali menjalankan fungsi sesuai tugas pokok dan fungsi Wakil Wali Kota, termasuk fungsi pengawasan sebagaimana diatur dalam aturan yang berlaku," katanya.
Pernyataan PKB ini sekaligus menjadi sinyal bahwa persoalan yang diungkap Erwin tidak sepenuhnya dibantah oleh partai pengusung. Sebaliknya, muncul pengakuan bahwa komunikasi di level pimpinan Kota Bandung memang perlu diperbaiki agar tidak menimbulkan persepsi adanya jarak dalam pengambilan keputusan strategis pemerintahan.
