Akademisi ITB Minta Pemerintah Petakan Potensi Desa Optimalkan KDMP
- Dedy Sushandoyo dari ITB menilai program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) berpotensi besar menjadi penggerak ekonomi digital di desa jika dikelola dengan strategi yang tepat dan berkelanjutan.
- Penelitian SBM ITB menekankan pentingnya pemetaan potensi ekonomi desa agar KDMP tidak sekadar menjual produk umum, melainkan mengembangkan usaha berbasis kebutuhan dan kekuatan lokal.
- Pemerintah diminta memperkuat kolaborasi KDMP dengan BUMDes serta membentuk lembaga khusus untuk mengoordinasikan kebijakan lintas sektor demi efektivitas pelaksanaan program secara nasional.
Bandung, IDN Times - Program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dinilai memiliki potensi besar menjadi penggerak ekonomi digital di tingkat desa. Namun, pemerintah diminta tidak hanya berfokus pada pembentukan koperasi, melainkan juga membangun ekosistem yang mendukung agar program tersebut berjalan berkelanjutan.
Dosen dan peneliti Sekolah Bisnis dan Manajemen (SBM) ITB, Dedy Sushandoyo, mengatakan kajian yang dilakukan timnya tidak berangkat dari berbagai persoalan teknis yang dihadapi KDMP, melainkan melihat peluang jangka panjang koperasi tersebut dalam mendorong transformasi ekonomi desa.
"Kami ingin melihat lebih luas. Kalau pelaksanaannya bagus, KDMP ini bisa menjadi motor penggerak ekonomi digital di desa," kata Dedy dalam diskusi, Senin (6/7/2026).
1. Bisa menjadi motor ekonomi digital desa
Menurut Dedy, ekonomi digital Indonesia terus mengalami pertumbuhan. Namun, masih ada tantangan besar, yakni belum meratanya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang benar-benar masuk ke dalam ekosistem ekonomi digital.
Ia mengatakan selama ini sebagian besar UMKM baru memanfaatkan platform digital sebagai sarana pemasaran. Padahal, digitalisasi seharusnya juga mampu meningkatkan produktivitas usaha, bukan hanya memperluas pasar.
Karena itu, Dedy menilai keberadaan KDMP di tingkat desa memiliki peluang besar untuk mendorong transformasi ekonomi digital hingga ke wilayah pedesaan apabila dikelola dengan tepat.
2. Jangan sekedar jualan produk yang sudah ada di tempat lain
Dedy menjelaskan penelitian yang dilakukan SBM ITB menggunakan tiga tingkat analisis, yakni makro, meso, dan mikro. Pada level makro, pemerintah perlu memastikan infrastruktur dan kebijakan ekonomi digital berjalan baik.
Di level meso, perhatian harus diberikan pada ekosistem bisnis, mulai dari regulasi, pendanaan, hingga kolaborasi dengan berbagai pihak. Sementara di level mikro, pengelola KDMP harus memahami potensi ekonomi desa yang mereka kelola.
Menurutnya, saat ini banyak KDMP yang hanya menjalankan usaha sederhana seperti menjual LPG atau produk yang sudah tersedia di pasaran tanpa memetakan kebutuhan dan potensi desa.
"Sering kali bisnisnya hanya terkait jual LPG atau barang yang sudah ada. Padahal potensi desa dan posisi mereka di dalam ekosistem bisnis belum dipetakan secara baik," ujarnya.
3. Perlu kolaborasi dengan BUMDes dan lembaga khusus
Dedy juga mengingatkan pemerintah agar tidak mengabaikan keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) maupun koperasi desa yang telah lebih dulu berdiri. Menurut dia, KDMP seharusnya dibangun melalui kolaborasi dengan lembaga yang sudah ada sehingga tidak menimbulkan tumpang tindih dalam pengelolaan ekonomi desa.
Selain itu, ia mengusulkan pemerintah membentuk lembaga atau otoritas khusus yang bertugas mengoordinasikan pelaksanaan KDMP secara nasional. Sebab, tantangan yang dihadapi koperasi tidak hanya berada di tingkat desa, tetapi juga menyangkut kebijakan lintas kementerian dan ekosistem bisnis.
"Kalau tidak ada orkestrator di level nasional, nanti manajer di bawah harus bergerak sendiri. Padahal tantangannya bukan hanya di level mikro, tetapi juga di level meso dan makro," kata Dedy.
