Badan Bank Tanah Klaim Bisa Menjamin Akuntabilitas Aset-aset Negara
- Badan Bank Tanah serahkan pedoman Akuntansi kepada BPK RI pada Rabu (30/7/2025) untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.
- Kepala Badan Bank Tanah, Parman Nataatmadja menjelaskan penyerahan pedoman akuntansi sebagai bentuk dukungan terhadap tata kelola kelembagaan yang profesional.
- Anggota III Badan Pemeriksa Keuangan Dr. Akhsanul Khaq menuturkan bahwa BPK ingin memastikan agar manajemen Bank Tanah lebih baik sehingga pengelolaan tanah di Indonesia menjadi lebih baik.
Bandung, IDN Times - Badan Bank Tanah menyerahkan pedoman akuntansi kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), pada Rabu (30/7/2025). Langkah ini bertujuan untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.
Diketahui, Badan Bank Tanah sendiri merupakan badan khusus (sui generis) yang dibentuk oleh pemerintah pusat dengan wewenang khusus untuk mengelola dan menjamin ketersediaan tanah.
Misi ini terwujud dalam rangka menciptakan ekonomi berkeadilan untuk kepentingan umum, kepentingan sosial, pembangunan nasional, pemerataan ekonomi, hingga konsolidasi lahan dan reforma agraria.
1. Bank Tanah serahkan pedoman akutansi
Kepala Badan Bank Tanah, Parman Nataatmadja menjelaskan penyerahan pedoman akuntansi, merupakan bentuk dukungan terhadap tata kelola kelembagaan yang profesional, sesuai standar pelaporan keuangan yang berlaku.
Menurut dia, pedoman ini juga merupakan bentuk komitmen Bank Tanah memastikan seluruh proses administrasi dan pengelolaan keuangan dapat diaudit secara akurat dan transparan.
"Penyerahan pedoman ini tidak sekadar simbolis, namun merupakan bagian dari upaya kami untuk membangun kepercayaan publik serta memastikan akuntabilitas dalam pengelolaan aset negara, khususnya tanah negara yang dikelola oleh Badan Bank Tanah," ujarnya di Aula MM Universitas Padjadjaran (Unpad).
2. Dibuat dengan melibatkan akademi
Parman juga mengatakan bahwa pedoman ini bakal menjadi rujukan penting bagi Badan Bank Tanah dalam melaksanakan praktik akuntansi yang tertib dan sesuai prinsip good governance.
Dalam proses penyusunannya, Badan Bank Tanah menggandeng sejumlah akademisi di Unpad. Sebab Parman percaya, integritas tata kelola keuangan harus dibangun di atas fondasi keilmuan yang kuat.
"Keterlibatan para akademisi dari Unpad tidak hanya memperkuat akurasi teknis pedoman ini, tetapi juga memberikan perspektif objektif dan mendalam yang memperkaya substansinya," kata dia.
3. Aset-aset negara dipastikan aman
Sementara itu Anggota III Badan Pemeriksa Keungan Akhsanul Khaq menuturkan, dalam pengawasan yang dilakukan untuk Bank Tanah agar mendorong efisiensi program dan penyediaan lahan pangan sesuai dengan arahan dari Presiden Prabowo Subianto.
Selain itu, BPK ingin memastikan agar manajemen Bank Tanah lebih baik sehingga pengelolaan tanah di Indonesia menjadi lebih baik.
"Salah satu rekomendasi adalah penyusunan kebijakan akutansi. Sebab masalah tanah ini banyak misal mengenai catatan tanah ini seperti apa, aset tetap, atau apa. Jadi kami simpel dalam pemeriksaan ini kondisinya seperti apa dan kriterianya seperti apa," kata dia.
Dia menyebutkan dalam pemeriksaan yang dilakukan BPK selalu memberikan rekomendasi. Ini bisa menjadi rujukan lembaga di pemerintahan agar ada perbaikan dan harapannya jangan sampai dibiarkan berlarut-larut.
Akhsanul pun memberikan masukan bahwa Bank Tanah ini harus menjalankan program termasuk dalam kaitannya dengan ketahanan pangan. Sehingga lembaga ini bisa berdampak pada peningkatan ketersediaan, perbaikan pemanfaatan, keterjangkauan, hingga keberlanjutannya atas lahan yang digunakan untuk produksi pangan.
"Terkait reforma agraria, memang di sini menjawab tantangan dan kebutuhan. Juga di situ ada penataan ulang dan struktur. Makanya ada Badan Bank Tanah yang merupakan instrumen penting khususnya dalam reforma agraria dalam memberikan kepastian hukum.
