Sekda Jabar Targetkan 18 TPSA Replikasi RDF, Sarimukti Termasuk
- RDF Cimenteng jadi percontohan, 18 kabupaten/kota disiapkanHerman mengapresiasi langkah Kabupaten Sukabumi yang berhasil mengembangkan pengolahan sampah menjadi bahan bakar alternatif RDF. Targetnya adalah minimal 18 TPSA di kabupaten/kota bisa mulai direplikasi hingga akhir tahun ini.
- Sarimukti siap menyusul, RDF akan diterapkanPemprov Jabar juga akan menerapkan teknologi RDF di TPPAS Sarimukti sebagai bagian dari transformasi pengelolaan sampah regional untuk mengurangi ketergantungan pada lahan.
- Soal lahan sampah yang menipis, Sekda jawab beginiHerman menegaskan bahwa lahan untuk pengelolaan sampah adalah tanggung jawab kabupaten/kota dan
Kabupaten Sukabumi, IDN Times - Isu pengelolaan sampah di Jawa Barat masih jadi momok tersendiri. Dalam sehari, Jabar menghasilkan 29.000 ton sampah atau 10,5 juta ton per tahun.
Atas kondisi tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat Herman Suryatman menyatakan mereka menargetkan 30 persen pengurangan sampah dan 70 persen penanganan sampah secara optimal.
Salah satu upaya strategis yang dilakukan adalah mendorong replikasi pengelolaan TPSA Cimenteng di Kabupaten Sukabumi yang telah bertransformasi menjadi fasilitas RDF (refuse derived fuel).
1. RDF Cimenteng jadi percontohan, 18 kabupaten/kota disiapkan
Herman mengapresiasi langkah Kabupaten Sukabumi yang berhasil mengembangkan pengolahan sampah menjadi bahan bakar alternatif RDF. Ia menilai Cimenteng bisa dijadikan model untuk diduplikasi oleh daerah lain.
"Ini transformasi yang bagus, dari open dumping jadi RDF. Target kami, minimal 18 TPSA di kabupaten/kota bisa mulai direplikasi hingga akhir tahun ini," ujar Herman di Kabupaten Sukabumi, Kamis (31/7/2025).
Ia menambahkan, setidaknya pengelolaan bisa dimulai dari controlled landfill, lalu naik ke sanitary landfill, dan pada tahap lanjut menjadi RDF seperti yang telah diterapkan di Sukabumi.
2. Sarimukti siap menyusul, RDF akan diterapkan
Selain Sukabumi, Pemprov Jabar juga mengelola langsung TPPAS Sarimukti yang kini sudah menggunakan sistem sanitary landfill dan sanitary mining landfill. Teknologi RDF juga akan segera diterapkan di lokasi tersebut sebagai bagian dari transformasi pengelolaan sampah regional.
"Kami sedang dorong RDF di Sarimukti. Teknologi ini lebih efisien, bisa mengurangi ketergantungan pada lahan," ujar Herman.
3. Soal lahan sampah yang menipis, Sekda jawab begini
Menanggapi persoalan keterbatasan lahan yang sering jadi alasan penumpukan sampah, Herman menegaskan bahwa lahan untuk pengelolaan sampah adalah tanggung jawab kabupaten/kota.
"Lahan itu domainnya pemda setempat. Mereka bisa bekerja sama dengan desa atau pihak lainnya. Kalau level provinsi, kami fokus ke pengelolaan regional," ujarnya.
4. RDF diklaim menguntungkan daerah
Dari sisi ekonomi, Herman menyebut bahwa RDF justru memberikan peluang pengelolaan yang layak dan menguntungkan secara finansial. Dengan biaya produksi sekitar Rp200 ribu per ton dan harga beli dari offtaker seperti PT Semen Jawa mencapai Rp300 ribu per ton, daerah masih bisa meraih selisih nilai yang positif.
"Ekonominya bagus. Ada selisih Rp100 ribu per ton, jadi ini layak secara investasi. Maka kami ingin dorong kabupaten/kota lain tiru Sukabumi," ucapnya.
Menurut Herman, kunci keberhasilan pengelolaan RDF ada pada offtaker, atau pihak pembeli bahan bakar hasil olahan sampah. Selama ada pasar yang jelas, maka daerah akan lebih termotivasi untuk berinvestasi dalam pengolahan sampah berkelanjutan.
Lebih jauh, Herman menegaskan bahwa Pemprov Jabar tidak hanya fokus pada pengolahan di hilir, tetapi juga ingin mendorong pengelolaan sampah dari hulu ke hilir, mulai dari pengurangan timbulan sampah, pemilahan, hingga pemanfaatan energi.
"Dari hulu sampai hilir harus didorong. Transformasi Cimenteng adalah bukti kita bisa. Sekarang tinggal replikasi dan kemauan daerah," tutupnya.
