Literasi Keuangan RI Lampaui Target 2029, Tapi 30 Persen Warga Tak Kenal LPS
- SNLIK 2026 mencatat literasi keuangan Indonesia 69,57 persen dan inklusi 93,61 persen, melampaui target RPJMN 2029 serta meningkat dibanding 2025.
- Meski banyak warga memiliki akses layanan keuangan, 30 persen belum memahami penjaminan simpanan atau mengenal LPS; pengetahuan Program Penjaminan Polis juga baru 12,47 persen.
- Kesenjangan masih terlihat: literasi perkotaan 72,54 persen versus perdesaan 64,42 persen; DKI Jakarta tertinggi, sementara pelajar dan usia 15–17 tahun berada di bawah rata-rata nasional.
Bandung, IDN Times – Tingkat literasi dan inklusi keuangan masyarakat Indonesia kembali mencatatkan peningkatan pada 2026. Bahkan, capaian tersebut sudah melampaui target yang ditetapkan pemerintah untuk 2029.
Berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026 yang diumumkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan Badan Pusat Statistik (BPS), indeks literasi keuangan nasional mencapai 69,57 persen, sedangkan indeks inklusi keuangan mencapai 93,61 persen. Angka ini lebih tinggi dibandingkan hasil survei 2025 yang mencatat indeks literasi keuangan sebesar 66,64 persen dan inklusi keuangan sebesar 92,74 persen.
Capaian tersebut juga melampaui target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 yang menargetkan indeks literasi keuangan sebesar 69,35 persen dan indeks inklusi keuangan sebesar 93 persen pada 2029.
Namun, di balik kenaikan itu masih terdapat pekerjaan rumah besar. Survei menemukan masih banyak masyarakat yang belum memahami sistem penjaminan simpanan maupun mengenal lembaga yang menjaminnya.
1. Tiga dari 10 warga belum mengenal LPS
Dok.Humas LPS Temuan yang paling menonjol dalam SNLIK 2026 adalah masih rendahnya tingkat pengenalan masyarakat terhadap LPS.
Dari hasil survei, sebanyak 62,51 persen pemilik rekening mengetahui bahwa simpanan mereka dijamin. Namun, hanya 46,31 persen yang mengenal LPS sebagai lembaga yang memberikan jaminan tersebut.
Artinya, sebagian masyarakat mengetahui bahwa dana mereka aman tersimpan di bank, tetapi belum memahami siapa lembaga yang bertanggung jawab menjamin keamanan simpanan tersebut.
Lebih jauh lagi, survei menunjukkan 30 persen masyarakat belum mengetahui penjaminan simpanan maupun mengenal LPS. Kelompok ini menjadi target utama program literasi keuangan LPS pada tahun-tahun mendatang.
Pada sektor asuransi, tingkat pengetahuan masyarakat mengenai Program Penjaminan Polis juga masih rendah, yakni baru 12,47 persen dari pemilik produk asuransi non-Penyelenggara Program Jaminan Sosial.
2. Inklusi tinggi, tetapi pemahaman masyarakat belum merata
Dok.Humas LPS Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi menyampaikan hasil SNLIK 2026 menunjukkan peningkatan literasi dan inklusi keuangan masyarakat Indonesia. Survei ini juga menjadi dasar bagi regulator untuk menyusun program edukasi dan perlindungan konsumen yang lebih tepat sasaran.
Meski demikian, data menunjukkan jarak antara inklusi dan literasi keuangan masih cukup lebar.
Indeks inklusi keuangan mencapai 93,61 persen, sementara indeks literasi keuangan berada di level 69,57 persen.
Kondisi tersebut menggambarkan bahwa masyarakat Indonesia relatif sudah memiliki akses terhadap berbagai layanan keuangan, mulai dari rekening bank, dompet digital, pembiayaan, hingga asuransi. Namun, pemahaman mengenai produk, manfaat, risiko, dan perlindungannya belum sepenuhnya merata.
Kelompok usia produktif 26-35 tahun menjadi kelompok dengan tingkat literasi tertinggi, yakni 78,70 persen. Sebaliknya, kelompok usia 15-17 tahun hanya mencatat 56,04 persen, menjadi kelompok dengan tingkat literasi keuangan terendah.
Kelompok pelajar dan mahasiswa juga termasuk kelompok yang masih berada di bawah rata-rata nasional dengan indeks literasi keuangan sebesar 62,72 persen.
3. Jakarta tertinggi, masyarakat desa masih tertinggal
Dok.Humas LPS Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan SNLIK 2026 menjadi survei paling komprehensif yang pernah dilakukan karena melibatkan 75 ribu responden di seluruh 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota. Cakupan tersebut meningkat signifikan dibanding pelaksanaan sebelumnya yang hanya melibatkan 10.800 responden.
Hasilnya menunjukkan kesenjangan literasi keuangan masih terlihat antara wilayah perkotaan dan perdesaan.
Indeks literasi keuangan masyarakat perkotaan mencapai 72,54 persen, sedangkan masyarakat perdesaan hanya 64,42 persen. Pada sisi inklusi keuangan, masyarakat perkotaan mencatat 95,47 persen dan perdesaan 90,39 persen.
Sementara berdasarkan wilayah, DKI Jakarta menjadi provinsi dengan tingkat literasi keuangan tertinggi di Indonesia, yakni 84,01 persen. Posisi berikutnya ditempati Kalimantan Selatan sebesar 79,69 persen dan Bali sebesar 78,77 persen.
Untuk inklusi keuangan, DKI Jakarta juga menempati posisi pertama dengan 99,74 persen, disusul DI Yogyakarta sebesar 98,74 persen dan Kepulauan Riau sebesar 98,43 persen.
Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu menilai hasil survei ini menunjukkan tantangan literasi ke depan tidak lagi hanya memperluas jangkauan edukasi, tetapi memastikan masyarakat memahami mekanisme perlindungan simpanan dan mengenal lembaga yang menjaminnya. Temuan tersebut akan menjadi dasar penyusunan strategi literasi yang lebih tersegmentasi dan berbasis kebutuhan tiap kelompok masyarakat.
Ke depan, OJK, LPS, dan BPS akan menggunakan hasil SNLIK 2026 sebagai dasar penyusunan kebijakan literasi dan inklusi keuangan yang lebih terarah, terutama bagi masyarakat perdesaan, kelompok berpendidikan rendah, pelajar, petani, nelayan, serta masyarakat yang belum bekerja. Dengan demikian, peningkatan akses terhadap layanan keuangan dapat berjalan beriringan dengan peningkatan pemahaman masyarakat terhadap produk dan perlindungan yang tersedia.
