1. Politik uang sulit dibuktikan

ilustrasi pilkada (IDN Times/Esti Suryani)

Merujuk Pasal 70 Undang-undang (UU) 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, disebutkan tempat umum yang dilarang ditempelkan bahan kampanye yakni, tempat ibadah, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, tempat pendidikan, gedung atau fasilitas milik pemerintah, jalan-jalan protokol, jalan bebas hambatan, sarana dan prasarana publik dan/atau taman dan pepohonan.

"Pertama tempat ibadah, tempat pendidikan dan fasilitas umum. Ketiga tempat itu tidak diperkenankan digunakan sebagai tempat kampanye," ujarnya.

Selain penggunaan tempat terlarang untuk berkampanye, Dimas juga mengungkap masih ada praktek politik uang yang terjadi di Kota Bandung, termasuk ketika pelaksanaan Pilkada sebelumnya. Hanya saja, hal tersebut kata dia sulit dibuktikan.

"Selain itu ada kegiatan money politik yang kemudian juga pernah terjadi namun sulit dibuktikan dalam pilkada sebelumnya," kata Dimas.