Wali Kota Bandung Dukung Siswa Bermasalah Disekolahkan di Markas TNI
Bandung, IDN Times - Meskipun menimbulkan pro dan kontra, Wali Kota Bandung M Farhan mendukung keinginan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dalam mendidik siswa bermasalah atau nakal untuk mendapatkan pendidikan militer di markas TNI. Hal itu dilakukan agar pelajar yang selama ini tidak berperilaku baik di sekolahnya bisa mendapatkan pendidikan karakter.
Menurut Farhan, sebagai wali kota, dia akan ikut arahan dari pemerintah provinsi termasuk program memasukkan siswa nakal ke markas TNI.
"Saat ini memang pak gubernur sedang melakukan pendataan bagi siswa yang berpotensi dalam program pendidikan kedisiplinan," kata Farhan ditemui usai menghadiri Festival Temenggung 2025 di Bandung, Minggu (4/5/2025).
1. Masih tunggu aturan jelasnya
Menurut Farhan, Pemkot Bandung akan terus berkoordinasi dengan Pemprov Jabar untuk menyukseskan program gubernur Jabar satu ini.
"Kami masih menunggu hasil verifikasi data tersebut dan nanti bersamaan pak gubernur, pemerintah provinsi dan pemerintah kota akan mengirim surat kepada para orang tua agar menandatangani kesediaan untuk ikut program sekolah kedisiplinan tersebut," ungkapnya.
"Harus, masa program provinsi gak dukung," lanjutnya.
2. Mendapat banyak kecaman
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu'ti, enggan berkomentar terkait wacana Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang menginginkan siswa nakal untuk disekolahkan di markas TNI untuk mendapatkan pendidikan karakter kedisiplinan.
"Soal itu ya no comment dulu ya, no comment dulu, temen-temen wartawan coba cari pakar pendidikan yang lebih top dari saya," ujar Abdul Mu'ti di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (30/4/2025).
Abdul Mu'ti mengaku, Kemendikdasmen belum mempertimbangkan wacana Dedi Mulyadi. "Belum, kami juga baru tahu dari media saja," kata dia.
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menilai kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi perihal siswa yang bermasalah dididik TNI perlu ditinjau ulang.
"Sebetulnya itu bukan kewenangan TNI untuk melakukan civil education (pendidikan kewarganegaraan). Mungkin perlu ditinjau kembali rencana itu maksudnya apa," kata Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro.
Menurut dia, mengajak siswa untuk mengunjungi instansi atau lembaga tertentu dalam rangka mengajarkan cara kerja, tugas, dan fungsi instansi maupun lembaga tersebut sejatinya tidak menjadi masalah.
"Sebagai pendidikan karier untuk anak-anak siswa mengetahui apa tugas TNI, apa tugas polisi, apa tugas Komnas HAM itu boleh saja," ujar Atnike.
3. Wajib militer bisa dijalankan untuk siswa
Panglima TNI, Jenderal Agus Subiyanto, mengatakan pemerintah di negara maju menerapkan kebijakan wajib militer bagi warga negaranya.Pernyataan itu disampaikan Jenderal Agus ketika menanggapi pembinaan yang dilakukan TNI kepada siswa nakal atau ormas, cenderung mengarah ke penggunaan metode militeristik.
"Anda ingat ya di negara yang maju itu, semua warga negaranya (ada program) wajib militer. Anda berpikirnya seperti itu saja. Coba lihat Singapura, Korea Selatan," ujar Agus di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (30/4/2025).
Agus juga memberikan contoh pembinaan di barak militer bisa diberikan bagi calon pegawai perusahaan swasta. Mereka dititipkan untuk dibina di Satuan Bela Negara Resimen Induk Daerah Militer (Rindam).
"Jadi, dulu ketika saya menjadi Dandim, ada MoU dengan sebuah perusahaan, setiap ada pegawai baru, mereka akan titipkan ke saya untuk dilatih," kata dia.
