Syarat Terpenuhi, Kabupaten Cirebon Timur Segera Diusulkan Jadi CDPOB Baru
- Kabupaten Cirebon Timur memenuhi syarat menjadi CDPOB baru di Jawa Barat.
- Usulan ini akan dibahas bersama DPRD Provinsi Jabar sebelum disampaikan ke Kemendagri.
- Pemekaran daerah otonom baru akan tetap dibahas secara bertahap dan harus ada skala prioritas.
Bandung, IDN Times - Pemerintah Provinsi Jawa Barat memastikan usulan Kabupaten Cirebon Timur sebagai Calon Daerah Persiapan Otonomi Baru (CDPOB) sudah memenuhi syarat. Rencananya, usulan ini akan diteruskan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah (Otda) Provinsi Jawa Barat, Faiz Rahman mengatakan, berkas persyaratan yang diajukan oleh Kabupaten Cirebon dan sudah memenuhi untuk memekarkan diri menjadi Kabupaten Cirebon Timur.
"Yang secara resmi dari Kabupaten Cirebon ini usulan CDPOB Cirebon Timur. Nah, biasa disebut usulan pemekaran Cirebon Timur. Prosesnya di sisi kelengkapan berkas dari Kabupaten Cirebon, ini sudah kami periksa dan dianggap lengkap," ujar Faiz, Sabtu (21/6/2025).
1. Segera dibahas bersama dengan DPRD Jabar
Meski begitu, Faiz memastikan, hal ini akan dibahas bersama dengan DPRD Provinsi Jabar pada pekan depan. Setelah itu, Pemerintah Provinsi Jabar akan menyampaikan hal tersebut secara langsung ke Kemendagri untuk dipelajari lebih lanjut.
Adapun jika nantinya terdapat pembahasan lain di luar hal ini, Faiz mengatakan, Pemprov Jabar akan menampung usulan-usulan tersebut.
"Misalkan ada tambahan informasi lain di luar Cirebon Timur, ya boleh-boleh saja ya, tapi yang secara resmi dibahas dan sudah ada kelengkapan berkasnya ini baru Cirebon Timur," katanya.
2. Total ada sepuluh usulan CDPOB dari Jabar
Adapun Pemprov Jabar sebelumnya sudah mengusulkan sembilan CDPOB ke Kemendagri yaitu Tasikmalaya Selatan, Cianjur Selatan, Garut Utara, Kabupaten Sukabumi Utara; Garut Selatan, Bogor Barat, Kabupaten Bogor Timur, Kabupaten Indramayu Barat, dan Kabupaten Subang Utara. Dengan adanya usulan baru Cirebon Timur, total CDPOB dari Jabar ada sebanyak sepuluh usulan.
"Sampai 2023 Jawa Barat tuh sudah mengusulkan sembilan usulan. Berarti tambahan dengan sekarang misalkan nanti bisa dilengkapi dan disetujui, Cirebon Timur ini jadi sepuluh," katanya.
3. Sembilan CDPOB Jabar masih kena moratorium
Meski begitu, saat ini pemerintah masih melakukan moratorium atau penundaan pemekaran ini. Hanya saja, Faiz memastikan, hal ini sifatnya hanya usulan dan merupakan hal yang merupakan yang wajar dilakukan.
"Sampai sampai sekarang memang status moratorium belum dicabut kan, tapi kalau usulan diperkenankan, dibolehkan. Itu namanya juga usulan, pada akhirnya kan final di pemerintah pusat," ujarnya.
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto membeberkan penyebab sembilan calon daerah persiapan otonom baru (CDPOB) belum juga terwujud. Bima Arya mengatakan, total usulan pemekaran daerah ini ada sebanyak 337 yang masuk di Kemendagri. Dari jumlah tersebut, ada yang memiliki dokumen persyaratan yang lengkap dan ada yang belum meyakinkan. Sementara untuk Jawa Barat berdasarkan data yang diterimanya sudah lengkap.
"Kalau lihat dari Jawa Barat data-datanya cukup lengkap gitu ya, dan ada alasannya di situ ya. Beberapa daerah di Sumatera, Kalimantan juga seperti itu," ujar Bima saat ditemui di Bandung, Selasa (24/12/2024) malam.
Kemudian, Bima mengungkapkan, pemekaran ini nantinya akan tetap dibahas secara bertahap di Kemendagri. Artinya tidak semua usulan pemekaran wilayah ini disetujui secara bersamaan, sebab harus ada kajian dan perhitungan biaya untuk daerah otonom baru.
"Tidak mungkin semuanya itu kami penuhi, karena pasti akan membutuhkan biaya yang besar. Nah karena itu, kalaupun kemudian nanti ada yang disetujui, tentu itu bertahap, dan harus ada skala prioritas," ujarnya.
Di sisi lain, Kemendagri juga kini tengah menyusun desain besar otonomi daerah, untuk mengetahui skala prioritas atau usulan pemekaran mana saja yang akan disetujui nantinya.
"Idealnya jumlah atau formasi provinsi, kota, kabupaten, seperti apa, desain seperti apa, nah baru kemudian disesuaikan. Tapi saya kira belum dalam waktu dekat begitu ya," kata Politisi PAN itu.
