- Menolak dan tidak sudi menerima kehadiran Jokowi di Jawa Barat dalam rangka kampanye politik dengan memperalat nilai-nilai budaya Jawa Barat.
- Mendesak PPATK, KPK dan Kejaksaan Agung memeriksa aliran dana penggunaal pembiayaan safari dan kampanye politik Jokowi bersama PSI ke seluruh Indonesia, Karena mencium bau korupsi, pencucian uang, dan penggunaan dana ilegal lainnya.
- Meminta DPRD Jawa Barat untuk menindaklanjuti aspirasi masyarakat Jawa Bara lalam penolakan kehadiran Jokowi dengan mengeluarkan pernyataan sikap DPRD Jawa Barat Menentang kampanye dini dan terselubung partai politik dan figur politik di Jawa Barat.
- Mengajak seluruh rakyat Jawa Barat untuk menolak kehadiran Jokowi bersama PSI di seluruh daerah Jawa Barat. Mewaspadai politik uang, pengembangan faham materialisme dan penunggangan budaya Jawa Barat.
- Seluruh elemen perjuangan masyarakat Jawa Barat mendesak aparat penegak hukum untuk menangkap dan mengadili Jokowi agar yang bersangkutan dapat segera mpertanggungjawabkan dosa-dosa politiknya di depan hukum.
Penolak Safari Jokowi di Jabar Diterima DRPD, Berikut Tuntutannya
Intinya Sih
Timeline
5W1H
Gini Kak
Sisi Positif
- Komisi I DPRD Jawa Barat menerima audiensi massa GAUM-K dan GMKR yang menolak safari politik mantan Presiden Jokowi di Bandung, dengan perwakilan dari beberapa fraksi hadir mendengarkan aspirasi.
- Perwakilan massa menilai agenda safari Jokowi sarat muatan politik, menunggangi budaya Jawa Barat, serta dikaitkan dengan dugaan korupsi berdasarkan laporan OCCRP.
- DPRD Jabar menyatakan akan menindaklanjuti tuntutan tertulis GAUM-K dan GMKR yang mencakup penolakan kehadiran Jokowi, desakan pemeriksaan dana safari, serta ajakan masyarakat untuk waspada terhadap politik uang.
Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)
Bandung, IDN Times - Komisi I, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat turut membuka ruang audiensi terhadap massa aksi dari Gerakan Umat Melawan Kezoliman dan Gerakan Masyarakat Merebut Kedaulatan Rakyat (GAUM-K dan GMKR) yang menolak safari mantan Presiden Joko "Jokowi" Widodo.
Audiensi ini dilakukan berbarengan dengan aksi penolakan safari Jokowi di Gedung DPRD Jawa Barat, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Selasa (14/7/2026). Ada sebanyak sepuluh lebih perwakilan dari massa yang turut bertemu langsung dengan anggota Komisi I DPRD Jabar.
Berdasarkan pantauan IDN Times, anggota Komisi I DPRD Jabar yang menerima audiensi ini yaitu, Rahmat Hidayat dari Fraksi Partai Gerindra yang juga merupakan ketua komisi, Muhamad Sidkon Djampi dari PKB, Yod Mintaraga Partai Golkar, serta ada juga George Edwin Sugiharto dari Gerindra.
1. Massa aksi menyampaikan langsung aspirasi di depan anggota DPRD Jabar
Para perwakilan massa aksi ini turut menyampaikan semua alasan mengapa akhirnya membuat gerakan tersebut. Salah satunya Kolonel Purnawirawan Sugeng Waras yang juga turut menjadi bagian pergerakan ini. Dia menegaskan menolak semua agenda Jokowi di tanah Pasundan.
Sugeng mengungkapkan, agenda Jokowi ini kental dengan muatan politik dan diduga menunggangi kebudayaan Jabar. Belum lagi, kata dia, persoalan dugan presiden terkorup versi Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).
"Hal ini menjadi alasan mengapa kami tolak di Jabar. Seandainya PSI berhasil, Jokowi banyak uangnya, dan sangat merugikan bangsa Indonesia," kata dia dalam audiensi.
2. DPRD Jabar menerima semua aspirasi tersebut
Sementara, anggota fraksi Gerindra, George Edwin Sugiharto yang turut hadir dalam audiensi ini turut menerima semua aspirasi yang disampaikan langsung oleh massa aksi penolakan safari Jokowi di Jabar tersebut. Dia memastikan nantinya akan diserahkan ke pimpinan untuk ditindaklanjuti.
"Makasih aspirasi artinya ini hak rakyat, kami terima dan akan kami sampaikan ke pimpinan. Nanti Aspirasi GAUM-K dan GMKR sudah kami terima secara tertulis maupun langsung secara lisan," ujar dia.
Meski begitu, George belum dapat menyikapi lebih lanjut mengenai hal itu, karena aspirasi akan disampaikan terlebih dahulu kepada para pimpinan DPRD Jabar.
"Kami terima, tapi nanti akan kami sampaikan ke pimpinan. Ini merupakan hak konstitusional masyarakat, nanti pimpinan akan menindaklanjuti," ucapnya.
3. Ada lima tuntutan yang disampaikan massa aksi
Dalam kesempatan tersebut, GAUM-K dan GMKR turut menyatakan sikap dan tuntutan kepada DPRD Jabar. Adapun poin-poin aspirasinya sebagai berikut:
