Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
Install

Muncul Gerakan Penolakan Safari Jokowi di Jabar, Massa Siap Menjegal

Muncul Gerakan Penolakan Safari Jokowi di Jabar, Massa Siap Menjegal
(IDN Times/Azzis Zulkhairil)
Intinya Sih
Timeline
5W1H
Gini Kak
Sisi Positif
  • Puluhan massa dari GAUM-K dan GMKR menggelar aksi di depan DPRD Jawa Barat menolak safari politik mantan Presiden Jokowi di Bandung.
  • Koordinator aksi menilai Jokowi telah membohongi rakyat dan menolak kehadirannya di seluruh wilayah Jawa Barat bersama PSI karena dianggap bermuatan politik.
  • Dalam audiensi, massa menyampaikan tuntutan agar DPRD Jabar menolak safari Jokowi, mendesak pemeriksaan dana kampanye, serta meminta penegak hukum memproses dugaan pelanggaran terkait.
Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)
Share Article

Bandung, IDN Times - Puluhan massa yang tergabung dalam Gerakan Umat Melawan Kezoliman dan Gerakan Masyarakat Merebut Kedaulatan Rakyat (GAUM-K dan GMKR) melangsungkan aksi penolakan safari mantan Presiden Joko "Jokowi" Widodo di Gedung DPRD Jawa Barat, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Selasa (14/7/2026).

Mereka datang dengan membawa spanduk bernada protes dan melangsungkan orasi di depan Gerbang DPRD Jabar. Koodinator lapangan (Korlap) aksi, Hari Nugraha mengatakan, aksi penolakan ini dilakukan karena Jokowi dinilai banyak membohongi masyarakat.

"Mengapa kami melakukan aksi ini? Karena kai khawatir, dan kami tahu bahwa Bapak Jokowi sampai saat ini secara hukum tidak jelas. Karena ketika beliau menjadi Wali Kota, menjadi Gubernur, bahkan menjadi Presiden RI tidak bisa menunjukkan ijazahnya. Sehingga ini adalah membohongi rakyat," ujar Hari di sela aksi.

1. Tidak Sudi Jokowi menginjak tanah Jabar

IMG-20260714-WA0042.jpg
(IDN Times/Azzis Zulkhairil)

Dengan begitu, Hari mengungkapkan, GAUM-K dan GMKR menolak kedatangan Jokowi di seluruh wilayah Jawa Barat untuk melakukan safari dengan membawa partai PSI. Menurutnya, agenda tersebut sangat kental dengan unsur politik.

"Sehingga kami dari masyarakat Jawa Barat, dan atas nama masyarakat Jawa Barat mewakili bahwa kami tidak sudi tanah Jawa Barat diinjak oleh Bapak Jokowi beserta anak-anaknya, beserta kroni-kroninya, apalagi mereka menjadi kembali penguasa di Indonesia," katanya.

2. Siap menjegal safari Jokowi di Jabar

IMG-20260714-WA0049.jpg
(IDN Times/Azzis Zulkhairil)

Massa GAUM-K dan GMKR pun dipastikan Hari, akan menghadang semua agenda Jokowi di Jawa Barat, baik di wilayah ujung hingga timur. Adapun sampai saat ini, dia masih belum mengetahui kapan mantan Presiden tersebut akan melakukan safari di Jawa Barat.

"Kami tentu saja akan menghadang, akan menolak. Di manapun Jokowi akan hadir, kami dari seluruh komponen masyarakat Jawa Barat, dari ujung timur dan barat Jawa Barat ini kami akan menolak," kata dia.

3. Safari Jokowi kental dengan nuansa politik

IMG_20260714_101809.jpg
(IDN Times/Azzis Zulkhairil)

DPRD Jabar dari Komisi I menerima audiensi aksi massa tersebut. Dalam pertemuan ini, mereka turut membacakan beberapa pernyataan sikap yaitu:

  • Menolak dan tidak sudi menerima kehadiran Jokowi di Jawa Barat dalam rangka kampanye politik dengan memperalat nilai-nilai budaya Jawa Barat.
  • Mendesak PPATK, KPK dan Kejaksaan Agung memeriksa aliran dana penggunaal pembiayaan safari dan kampanye politik Jokowi bersama PSI ke seluruh Indonesia, Karena mencium bau korupsi, pencucian uang, dan penggunaan dana ilegal lainnya.
  • Meminta DPRD Jawa Barat untuk menindaklanjuti aspirasi masyarakat Jawa Bara lalam penolakan kehadiran Jokowi dengan mengeluarkan pernyataan sikap DPRD Jawa Barat Menentang kampanye dini dan terselubung partai politik dan figur politik di Jawa Barat.
  • Mengajak seluruh rakyat Jawa Barat untuk menolak kehadiran Jokowi bersama PSI di seluruh daerah Jawa Barat. Mewaspadai politik uang, pengembangan faham materialisme dan penunggangan budaya Jawa Barat.
  • Seluruh elemen perjuangan masyarakat Jawa Barat mendesak aparat penegak hukum untuk menangkap dan mengadili Jokowi agar yang bersangkutan dapat segera mpertanggungjawabkan dosa-dosa politiknya di depan hukum.

Share Article
Editorial Team

Latest News Jawa Barat

See More