DBH Rp1,2 Triliun Belum Cair, Dedi Mulyadi: Defisit Jabar Pasti Besar
- Pemerintah pusat berencana membayar tunggakan Dana Bagi Hasil (DBH) kepada daerah mulai Juli 2026, termasuk kewajiban Rp1,2 triliun untuk Jawa Barat tahun 2023 dan 2024.
- Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan defisit APBD Rp5,9 triliun bukan akibat penyalahgunaan anggaran, melainkan karena belum cairnya DBH yang menjadi hak provinsi.
- Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan pembayaran DBH akan dilakukan bertahap seiring kondisi fiskal nasional dan harga minyak dunia yang memengaruhi ruang anggaran pemerintah pusat.
Bandung, IDN Times - Kementerian Keuangan berencana membayarkan tunggakan Dana Bagi Hasil (DBH) kepada pemerintah daerah mulai Juli 2026. Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi pun meminta agar besaran dana yang ditransfer sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK).
"Hari ini kami sedang melakukan pemantauan. Kalau cair, cair saja. Tetapi persoalannya apakah sesuai dengan Permenkeu yang dicairkannya. Yang menjadi masalah adalah apakah Dana Bagi Hasil tahun 2023 dan 2024 dibayarkan atau tidak," kata Dedi, Rabu (15/7/2026).
1. DBH sangat diperlukan untuk memperkuat fiskal daerah
Merujuk PMK, Dedi mengatakan, pemerintah pusat masih memiliki kewajiban membayar tunggakan DBH tahun 2023 dan 2024 kepada Jawa Barat sebesar Rp1,2 triliun. Sedangkan, pembayaran DBH untuk tahun 2025 dan 2026 hingga kini juga belum diputuskan.
Di sisi lain, DBH ini sangat diperlukan Pemprov Jabar untuk memperkuat kondisi fiskal daerah di tengah defisit APBD yang saat ini mencapai Rp5,9 triliun. Namun, Dedi meluruskan soal adanya defisit tersebut.
"Kalau muncul anggapan Pemprov Jabar mengalami defisit Rp5,9 triliun, itu bukan karena uangnya dipakai untuk yang lain-lain. Pembangunan tetap berjalan sesuai perencanaan anggaran," katanya.
2. DBH belum semua terealisasi sejak 2023
Beberapa pembangunan yang kini masih berjalan adalah pembangunan sekolah, jalan, hingga jaringan irigasi. Dedi menegaskan, persoalan yang dihadapi Pemprov Jabar saat ini adalah belum masuknya pendapatan daerah dari dana bagi hasil sesuai perhitungan yang telah direncanakan.
"Yang tidak berjalan itu uang yang masuk. Asumsi yang harus dibayarkan oleh pemerintah pusat kepada Provinsi Jawa Barat, yaitu Dana Bagi Hasil, belum seluruhnya terealisasi," katanya.
KDM berharap pencairan DBH sebesar Rp1,2 triliun yang menjadi kewajiban pemerintah pusat untuk tahun 2023 dan 2024 dapat segera direalisasikan. Apabila dana tersebut belum juga masuk, sementara kepastian pembayaran DBH tahun 2025 dan 2026 juga belum ada, maka tekanan terhadap kondisi fiskal Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan semakin besar.
"Misalnya di asumsi kita Rp1,2 triliun tuh masih ada tagihan yang harus ditagihkan yaitu DBH yang belum dibayarkan 2023-2024 (1,2 triliun). Belum yang 2025-2026. Jadi kalau ini Rp1,2 triliun nanti tidak masuk, ya defisit kita pasti besar," katanya.
4. Pemerintah pusat janji bayar DBH per Juli 2026
Sebelumnya Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dalam rapat kerja bersama Komite IV DPD RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pekan lalu, menjanjikan adanya penambahan alokasi DBH tahun berjalan yang akan digulirkan bertahap mulai bulan depan.
"2023 itu nanti dicicil, yang 2026 akan ditambah mulai Juli," katanya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.
Menkeu tidak menampik bahwa kebijakan pemangkasan DBH maupun pagu anggaran Transfer ke Daerah (TKD) secara keseluruhan sepanjang tahun lalu dipengaruhi oleh strategi efisiensi belanja pemerintah di tengah ketidakpastian global.
Hingga Mei 2026, belanja negara terpusat secara masif untuk menopang kebutuhan subsidi dan kompensasi energi yang telah menembus angka Rp203,7 triliun.
Tekanan ini kian berat lantaran rata-rata harga minyak mentah dunia secara tahun berjalan (year-to-date) sempat menyentuh level USD100 per barel.
Kendati demikian, Purbaya menyebutkan postur fiskal pemerintah pusat masih memiliki ruang untuk bernapas apabila rata-rata harga minyak dunia ke depan melandai ke kisaran US75 hingga US80 per barel.
"Jadi pak Dirjen (Perimbangan Keuangan) sudah menghitung pembayaran secara bertahap. Misalkan APBN-nya agak terselamatkan dengan harga minyak yang turun, kan ada sisa (anggaran). Nanti sisanya mungkin kami utamakan ke daerah, tetap saya mesti lapor ke Presiden. Jadi ada ruang untuk itu," ujarnya.
