Bandung, IDN Times - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi meminta agar rencana mengaktifkan kembali Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) di SMA dan SMK negeri bagi murid dengan ekonomi menengah ke atas dikaji terlebih dahulu. Dia meminta dewan tidak terburu-buru memutuskan rencana tersebut.
Dedi Mulyadi Belum Setuju Reaktivasi SPP untuk SMA/SMK Negeri Jabar
Intinya Sih
Timeline
5W1H
Gini Kak
Sisi Positif
- Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meminta kajian mendalam sebelum reaktivasi SPP bagi siswa SMA dan SMK negeri dari kalangan menengah ke atas diterapkan.
- Dedi menekankan pentingnya optimalisasi penggunaan dana BOS untuk operasional sekolah dan perbaikan fasilitas sebelum mempertimbangkan pungutan SPP tambahan.
- Pihak DPRD dan Dinas Pendidikan Jabar menyebut rencana ini masih dibahas karena kebutuhan anggaran sekolah belum terpenuhi, sementara pemerintah baru mampu menanggung sekitar 40 persen biaya ideal per siswa.
Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)
Adapun rencana itu muncul dalam rapat kerja Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Pendidikan yang saat ini tengah dibahas oleh DPRD bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Dedi pun memastikan, rencana ini bukan usulan dirinya agar murid dengan ekonomi menengah ke atas ini ditarik SPP. Dia meminta wacana ini harus dikaji secara hati-hati.
"Itu kan kita harus melakukan pengkajian secara mendalam. Nanti kalau gubernur mengaktifkan SPP nanti opininya beda lagi, disebut gubernur tidak memprioritaskan pendidikan," ujar Dedi, Rabu (15/7/2026).
1. Minta sekolah memaksimalkan dana BOS
Sebelum muncul rencana tersebut, Dedi mengatakan, sudah menyisir dan mendatangi beberapa sekolah SMA dan SMK negeri di Jabar yang gedung dan pengelolaannya baik. Salah satunya di SMAN 1 Depok yang mana sekolah tersebut bisa mengelola dana BOS dengan tepat sasaran.
"Gini, dana BOS itu saya kan sudah mengunjungi setiap sekolah nih. Sekolah ini pakai dana BOS, sekolahnya berantakan. SMA 1 Depok itu pakai dana BOS, sekolahnya rapi. Dan saya nanya ke kepala sekolah saya tanya, 'Kok sekolah Bapak bisa rapi?' 'Ya kami mengelola ini dengan baik'," ujar Dedi.
Dengan begitu, Dedi menginginkan agar saat ini yang bisa menjadi fokus pengembangan sekolah dan perbaikan-perbaikan gedung sekolah dilakukan dengan memaksimalkan dana BOS.
"Jadi tahap pertama sekarang saya ingin berfokus sekolah itu mengelola dana BOS dulu dengan baik," katanya.
2. Dedi Mulyadi belum setuju jika SPP diaktifkan kembali di SMA dan SMK
Adapun dalam perjalanannya sekolah belum mampu memperbaiki seperti fasilitas toilet dan juga ruang kelas, Dedi mengungkapkan, hal tersebut akan ditanggung oleh pemerintah provinsi. Namun, dana BOS itu dia meminta agar dimaksimalkan peruntukannya.
"Nanti ada kekurangan-kekurangan apa, kan gitu. Biasanya kan kekurangannya fasilitas toilet, sekolahnya kurang ruang kelas, sekolahnya kurang pendingin ruangan, sekolahnya kurang sarana ibadah, sekolahnya kurang pagar. Nah itu kita penuhi oleh provinsi," tuturnya.
Lebih lanjut, Dedi menegaskan, ada baiknya langkah ini dilakukan terlebih dahulu dan jangan terburu-buru menerapkan pungutan SPP bagi murid yang masuk ekonomi menengah ke atas.
"Tapi operasional sekolah itu dipenuhi dulu oleh BOS. Jangan dulu membuka SPP. Saya menghormati usulan itu tetapi juga saya mempertimbangkan aspek publik gitu loh. Nanti polemik lagi," ujar Dedi.
3. Anggaran pemerintah daerah belum mampu untuk memenuhi semua kebutuhan sekolah
Dihubungi terpisah, Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat, Purwanto mengatakan, rencana tersebut masih dibahas dan belum diputuskan untuk diterapkan dalam tahun ajaran baru sekarang ini.
"Masih menjadi pembahasan. Jadi nanti kita lihat seperti apa, apakah harapan-harapan yang lahir dari pembicaraan tersebut," kata Purwanto, Rabu (15/7/2026).
Purwanto menyampaikan, salah satu alasan munculnya usulan tersebut adalah karena banyak sekolah negeri membutuhkan tambahan dukungan anggaran agar penyelenggaraan pendidikan dapat berjalan lebih optimal.
"Ya karena pertama muncul aspirasi bahwa sekolah-sekolah ini kan membutuhkan supporting anggaran yang mencukupi ya," ujarnya.
Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat, Yomanius Untung pun membenarkan rencana itu masih dalam pembahasan. Inisiasi rencana ini berangkat dari kesepakatan dengan Pemprov Jabar bahwa sistem pendidikan di Jabar harus mampu menghadirkan layanan yang berkualitas.
"Poin pokoknya adalah semua sepakat bahwa di rancangan itu harus mampu mengakomodir semangat pendidikan yang berkualitas. Salah satu yang disampaikan adalah kesenjangan pendapatan sekolah dengan unit cost yang layak per siswa per tahun," katanya.
Yomanius mengatakan, kemampuan pembiayaan pemerintah saat ini masih jauh dari kebutuhan riil operasional sekolah. Dari kebutuhan biaya layak sekitar Rp4,5 juta per siswa SMA setiap tahun, pemerintah baru mampu menanggung sekitar 40 persen.
"Maksimal pemerintah hanya mampu membiayai kira-kira 40 persen dari unit cost biaya layak per siswa per tahun. Yang untuk SMA itu sekitar Rp4,5 juta kurang lebihnya. Dalam semangat untuk proses pembelajaran yang berkualitas, itu dipastikan tidak akan tercapai," katanya.
"Kalau pendapatan sekolahnya segitu-segitu saja, hanya 40 persen, bahkan hanya Rp1,6 juta dari kebutuhan Rp4,5 juta itu unit cost-nya," ujarnya.
