RAPBD Jabar 2027: Anggaran Pendidikan Tiga Kali Lipat dari Kesehatan
Pemprov Jabar mengalokasikan 34,42 persen belanja RAPBD 2027 untuk pendidikan, melampaui batas minimal 20 persen, guna meningkatkan mutu, akses, fasilitas sekolah, serta kesejahteraan pendidik.
Anggaran kesehatan mendapat porsi 9,47 persen untuk memperkuat layanan, termasuk jaminan kesehatan PBI-JK dan PBPU BP, serta kerja sama rumah sakit bagi masyarakat kurang mampu.
Belanja infrastruktur dialokasikan 29,49 persen dengan belanja modal Rp2,86 triliun; Pemprov juga menyiapkan Rp1,67 triliun cicilan utang, saat pendapatan ditargetkan Rp29,35 triliun dan belanja Rp27,58 triliun.
Bandung, IDN Times - Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 34,42 persen dari total belanja daerah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2027. Sementara itu, anggaran untuk fungsi kesehatan hanya mendapat porsi 9,47 persen.
Wakil Gubernur Jawa Barat, Erwan Setiawan mengatakan, besarnya alokasi pendidikan disebut telah melampaui ketentuan minimal 20 persen dari total belanja daerah. Adapun semua anggaran tersebut akan digunakan untuk kebutuhan mendasar masyarakat.
"Pemprov Jabar mengarahkan anggaran tersebut untuk meningkatkan mutu pendidikan, memperluas akses masyarakat, memperbaiki sarana dan prasarana sekolah, serta meningkatkan kualitas dan kesejahteraan tenaga pendidik," ujar Erwan, dikutip Selasa (3/11/2026).
1. Anggaran tersebut digunakan untuk keperluan dasa masyarakat
ilustrasi APBD (IDN Times/Aditya Pratama) Sementara itu, porsi anggaran kesehatan yang ditetapkan sebesar 9,47 persen akan digunakan untuk memperkuat akses pelayanan kesehatan masyarakat. Salah satunya melalui pembiayaan jaminan kesehatan bagi masyarakat penerima bantuan iuran (PBI-JK) dan pekerja bukan penerima upah yang didaftarkan pemerintah daerah (PBPU BP).
"Selain itu, kerja sama dengan rumah sakit pemerintah maupun swasta terus didorong guna meningkatkan akses dan keberlanjutan pelayanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu serta mendukung peningkatan derajat kesehatan masyarakat Jawa Barat," katanya.
2. Anggaran infrastruktur mencapai 29,49 persen
Ilustrasi APBD (IDN Times) Selain pendidikan dan kesehatan, Pemprov Jabar mengalokasikan belanja infrastruktur sebesar 29,49 persen dari total belanja daerah. Perhitungan tersebut tidak termasuk belanja bagi hasil dan transfer kepada pemerintah daerah maupun desa.
"Anggaran infrastruktur diarahkan untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah, termasuk kawasan perbatasan provinsi. Adapun belanja modal secara keseluruhan dalam RAPBD 2027 direncanakan mencapai Rp2,86 triliun," katanya.
3. Pemprov Jabar siapkan Rp1,67 triliun untuk bayar utang
Ilustrasi APBD (dok. istimewa) Di tengah penyusunan anggaran tersebut, Pemprov Jabar juga harus menyiapkan dana untuk memenuhi kewajiban pembayaran utang. Dalam RAPBD 2027, pemerintah daerah mengalokasikan Rp1,67 triliun untuk pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo.
Pembayaran tersebut termasuk kewajiban kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) terkait pinjaman program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Kewajiban pembayaran utang menjadi salah satu komponen yang perlu diperhitungkan pemerintah daerah dalam menyusun prioritas belanja pada tahun mendatang.
"Secara keseluruhan, Pemprov Jabar menargetkan pendapatan daerah dalam RAPBD 2027 mencapai Rp29,35 triliun. Sementara itu, belanja daerah direncanakan sebesar Rp27,58 triliun," katanya.
Adapun pengeluaran pembiayaan mencapai Rp1,84 triliun. Komponen tersebut mencakup pembayaran utang, pembentukan dana cadangan, dan penyertaan modal daerah.
