Kemiskinan di Kota Bandung Turun, tapi Biaya Hidup Makin Tinggi
- Pada Maret 2026, penduduk miskin Kota Bandung turun 2.680 orang menjadi 96,44 ribu jiwa atau 3,67 persen, dibanding 99,12 ribu jiwa pada 2025.
- Garis kemiskinan naik 12,88 persen menjadi Rp727.401 per kapita per bulan, mencerminkan peningkatan pengeluaran minimum untuk kebutuhan makanan, tempat tinggal, pendidikan, pakaian, dan kesehatan.
- Indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan menurun, sementara Bandung mencatat persentase kemiskinan terendah di Bandung Raya; namun 96,44 ribu warga masih berada di bawah kebutuhan dasar.
Bandung, IDN Times - Angka kemiskinan di Kota Bandung menunjukkan perkembangan positif. Jumlah penduduk miskin di Kota Kembang terus berkurang dalam beberapa tahun terakhir. Namun, di balik tren penurunan tersebut, masih ada puluhan ribu warga yang harus berjuang memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), dari publikasi Profil Kemiskinan Kota Bandung Maret 2026 yang dipublikasikan pada 2 November 2026, memperlihatkan bahwa jumlah penduduk miskin pada Maret 2026 mencapai 96,44 ribu orang atau 3,67 persen dari total penduduk. Angka ini turun dibandingkan Maret 2025 yang mencapai 99,12 ribu orang atau 3,78 persen.
"Persoalan kemiskinan tidak bisa hanya dilihat dari berkurangnya jumlah warga yang masuk kategori miskin. Kenaikan garis kemiskinan hingga 12,88 persen dalam setahun menjadi gambaran lain mengenai tekanan kebutuhan hidup masyarakat perkotaan," kutip IDN Times dari publikasi tersebut.
1. Jumlah penduduk miskin berkurang 2.680 orang
ilustrasi kemiskinan (unsplash.com/Ridwan Abdurrohman) BPS Kota Bandung mencatat jumlah penduduk miskin pada Maret 2026 mencapai 96,44 ribu orang. Jika dibandingkan dengan periode yang sama pada 2025, jumlah tersebut berkurang sebanyak 2,68 ribu orang dari sebelumnya 99,12 ribu orang.
Secara persentase, tingkat kemiskinan Kota Bandung juga mengalami penurunan sebesar 0,11 persen poin. Dari sebelumnya 3,78 persen pada Maret 2025 menjadi 3,67 persen pada Maret 2026.
Jika melihat perkembangan sejak 2020, tren kemiskinan di Kota Bandung secara umum memang menunjukkan penurunan. Pada Maret 2020, jumlah penduduk miskin tercatat sebanyak 100,20 ribu orang atau 4,37 persen. Angka tersebut kemudian meningkat menjadi 112,50 ribu orang atau 4,25 persen pada Maret 2021 ketika pandemi COVID-19 melanda.
Setelah pandemi, kondisi berangsur membaik. Pada Maret 2022, jumlah penduduk miskin tercatat 109,82 ribu orang dengan persentase 3,99 persen. Kemudian turun menjadi 102,80 ribu orang pada 2023, 101,10 ribu orang pada 2024, hingga akhirnya mencapai 96,44 ribu orang pada 2026.
"Artinya, meski jumlah penduduk miskin terus berkurang, hampir 100 ribu warga Kota Bandung masih memiliki pengeluaran di bawah batas kebutuhan dasar yang ditetapkan BPS," masih mengutip publikasi tersebut.
2. Garis kemiskinan naik Rp82 ribu, kebutuhan hidup makin berat?
ilustrasi kemiskinan (unsplash.com/Jonathan Kho) Di balik penurunan jumlah penduduk miskin, terdapat perkembangan lain yang tidak kalah penting, yakni kenaikan garis kemiskinan. BPS Kota Bandung mencatat garis kemiskinan pada Maret 2026 mencapai Rp727.401 per kapita per bulan.
Jumlah tersebut meningkat Rp82.984 dibandingkan Maret 2025 yang sebesar Rp644.417 per kapita per bulan. Secara persentase, kenaikannya mencapai 12,88 persen dalam satu tahun.
Garis kemiskinan merupakan batas pengeluaran minimum yang dibutuhkan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokok makanan dan bukan makanan. Komponen makanan dihitung berdasarkan kebutuhan minimum setara 2.100 kilokalori per kapita per hari.
Sementara itu, kebutuhan bukan makanan mencakup sejumlah kebutuhan dasar, seperti tempat tinggal, pakaian, pendidikan, dan kesehatan. Artinya, seseorang dikategorikan miskin apabila rata-rata pengeluaran per kapitanya berada di bawah garis tersebut.
Kenaikan garis kemiskinan ini menjadi catatan penting karena menunjukkan meningkatnya nilai pengeluaran minimum untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Dengan kata lain, batas pengeluaran agar seseorang tidak masuk kategori miskin juga semakin tinggi.
Namun, kenaikan garis kemiskinan tidak otomatis berarti seluruh masyarakat mengalami penurunan kesejahteraan. Untuk mengetahui penyebabnya secara lebih spesifik, diperlukan data tambahan mengenai perubahan harga kebutuhan pokok, kondisi pekerjaan, pendapatan, dan daya beli masyarakat.
3. Kemiskinan tak hanya soal jumlah, tetapi juga kemampuan bertahan hidup
ilustrasi kemiskinan absolut (pexels.com/Riya Kumari) Persoalan kemiskinan tidak berhenti pada berapa banyak warga yang masuk kategori miskin. Kedalaman dan keparahan kemiskinan juga menjadi indikator penting untuk melihat kondisi masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan.
Dalam laporan terbarunya, BPS mencatat Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kota Bandung turun dari 0,59 pada Maret 2025 menjadi 0,29 pada Maret 2026. Penurunan ini mengindikasikan rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin mendekati garis kemiskinan.
Selain itu, Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) juga turun dari 0,14 menjadi 0,06. Artinya, ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin relatif semakin kecil.
Kedua indikator tersebut memberikan gambaran bahwa kondisi penduduk miskin di Kota Bandung mengalami perbaikan. Meski begitu, penurunan indeks bukan berarti persoalan kemiskinan sudah selesai. Masih ada 96,44 ribu warga yang pengeluarannya belum mampu memenuhi batas kebutuhan dasar.
Jika dibandingkan dengan wilayah Bandung Raya, Kota Bandung bahkan mencatat persentase kemiskinan terendah pada Maret 2026, yakni 3,67 persen. Angka tersebut berada di bawah Kota Cimahi sebesar 4,10 persen, Kabupaten Bandung 5,67 persen, Kabupaten Sumedang 8,16 persen, dan Kabupaten Bandung Barat 9,18 persen.
Meski memiliki persentase kemiskinan terendah di Bandung Raya, jumlah warga miskin yang mencapai 96,44 ribu orang tetap menjadi pekerjaan rumah. Tantangannya bukan sekadar menurunkan angka statistik, tetapi memastikan masyarakat memiliki penghasilan dan kemampuan ekonomi yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar secara berkelanjutan.
